Kamis 29 September 2016, 00:15 WIB

GWOT dan Kewaspadaan Nasional

Boy Anugerah Staf Lembaga Ketahanan Nasional RI | Opini
GWOT dan Kewaspadaan Nasional

ANTARA FOTO/M N Kanwa

"EITHER you are with us or you are with the terrorist," demikian pernyataan mantan Presiden AS, George Walker Bush Jr, pascaserangan teroris ke World Trade Center (WTC) dan Pentagon, 11 September 2001. Sikap keras Bush yang mewakili kegeraman rakyat AS 15 tahun yang silam ternyata membawa implikasi besar terhadap tatanan politik internasional, bahkan hingga kini. Tragedi 9/11, sebutan untuk serangan pada 11 September 2001 tersebut, dianggap sebagai momen penentu berakhirnya era pascaperang dingin. Berbeda dengan era perang dingin yang diwarnai proxy war dan unjuk kekuatan militer antara AS dan Uni Soviet, era pascaperang dingin menempatkan AS sebagai satu-satunya negara adidaya yang kerap mengambil kebijakan secara unilateral dan bertindak sebagai polisi dunia. AS juga kerap menjalankan standar ganda dalam mencapai kepentingan nasionalnya.

Kebijakan GWOT
Tragedi 9/11 yang menewaskan sedikitnya 3.000 jiwa dan menyasar dua simbol kedigdayaan AS, merupakan tamparan keras bagi negeri tersebut yang mengklaim diri sebagai negara super-power. Intelijen dan militer AS yang sangat tangguh seakan tak berdaya menghadapi serangan teroris yang membajak pesawat jet penumpang. Tak pelak, pemerintah AS menempatkan kebijakan antiterorisme sebagai prioritas utama. Kebijakan yang terkenal dengan sebutan global war on terrorism (GWOT) ini secara implisit memberikan hanya dua pilihan bagi negara-negara lain di dunia, berdiri di sisi AS memerangi terorisme atau dianggap sebagai negara yang mendukung teroris. Melalui kebijakan GWOT, AS memulai sebuah periode baru, yakni periode perluasan pengaruh dan keterlibatan lebih aktif dalam tata politik internasional. Pada era pascaperang dingin, langkah konfliktual hanya akan ditempuh AS ketika pencapaian kepentingan nasionalnya terhalang pihak lain, sedangkan pada periode pasca-9/11, AS tak segan-segan mengintervensi dan menginvasi negara lain untuk memastikan pencapaian kepentingan nasionalnya, termasuk kepentingan para sekutunya. Invasi AS ke Afghanistan pada 2001 dan Irak pada 2003, secara tidak langsung menunjukkan bahwa AS terjebak paranoia politik sehingga langkah preemptive (serang musuh terlebih dahulu) dijadikan sebagai solusi. Langkah ini dalam lingkup domestik terbilang tepat untuk menggalang dukungan penuh dari warga AS karena menunjukkan eksistensi negara sebagai pelindung rakyat. Namun, dalam konteks relasi dengan negara-negara lain, langkah tersebut menegaskan wajah sangar AS sebagai coercive hegemony yang tak segan menempuh langkah apa pun dalam mencapai tujuan nasionalnya.

Implikasi global
Langkah-langkah yang ditempuh AS dalam memerangi terorisme menimbulkan komplikasi politik, tidak hanya nasional AS, tapi juga internasional. Dari sisi domestik, guna mendukung kebijakan GWOT, AS harus menganggarkan dana jumbo. Konsekuensinya, bidang-bidang lainnya yang notabene juga dibutuhkan rakyat AS, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi menjadi terpinggirkan. Miliaran dolar AS yang dihabiskan untuk mendukung logistik di medan perang pada akhirnya menunjukkan kesalahan kalkulasi mereka. AS keluar sebagai pecundang, baik di Afghanistan maupun di Irak. Kondisi kedua negara hari ini yang terjerumus ke dalam perang saudara dan menjadi negara gagal, menjadi dosa sejarah paling hitam yang harus ditanggung AS beberapa puluh tahun ke depan. Dalam tataran politik internasional, kebijakan militeristik AS dalam memerangi teroris menimbulkan dilema bagi negara lain. Negara-negara dengan tingkat perekonomian menengah ke bawah tentu dipusingkan dengan bertambahnya agenda mereka. Pilihan untuk memerangi terorisme juga menjadi pelik karena mereka tak hendak ditempatkan sebagai sekutu AS. Jika ditempatkan sebagai sekutu AS, tak ayal mereka akan diposisikan sebagai target empuk para teroris.

Kegigihan dan konsistensi AS dalam memerangi terorisme berbuah hasil manis ketika pada 2011, serangan pesawat militer di pinggiran Abbottabad, Pakistan barat laut, menewaskan Osama bin Laden, pemimpin Al-Qaeda. Melalui kampanye perang global melawan terorisme, AS juga mendapat keuntungan sampingan yang bernilai tinggi, yakni runtuhnya rezim Saddam Hussein di Irak yang selama ini menjadi batu sandungan dalam menguasai sumber-sumber energi di negeri tersebut. Namun demikian, tercapainya tujuan AS tersebut menyebabkan hubungan yang semakin buruk dengan negara-negara Islam dan negara yang mayoritas penduduknya muslim. Invasi ke Afghanistan dan Irak yang merupakan dua negara berpenduduk muslim dan terbunuhnya Osama bin Laden sebagai simbol perlawanan muslim terhadap hegemoni AS, menjadi penyulut berkobarnya semangat perlawanan terhadap AS dan sekutunya. Fenomena munculnya radikalisme global seperti IS di Irak dan Suriah pada 2013 dan serangan bom di beberapa titik strategis di Prancis pada November 2015 merupakan konsekuensi logis dari kebijakan perang global melawan terorisme yang dikobarkan AS, langsung ataupun tidak langsung.
Dalam kacamata realisme politik, tindakan AS merespons 9/11 merupakan pilihan rasional. Kepentingan nasional merupakan prioritas utama. Oleh karena itu, langkah-langkah apa pun mendapatkan pembenaran selagi mampu mencapai tujuan. Namun, dalam tataran ideal dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip saling menghormati antarnegara, sikap unilateral AS tak bisa dibenarkan. Serangan ke Afghanistan dan Irak seakan menegasikan eksistensi PBB yang didirikan dengan spirit menciptakan perdamaian.

Kewaspadaan nasional
Kebijakan GWOT AS juga berdampak langsung terhadap Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara. Banyak kerja sama antiteror yang disepakati, baik dalam kerangka hubungan bilateral maupun regional. Beberapa aksi teror yang terjadi di Indonesia pasca-9/11 seperti Bom Bali, bom di beberapa kedubes negara sahabat, dan bom yang menyasar beberapa tempat umum seperti masjid dan kantor kepolisian, menunjukkan bahwa Indonesia tak luput dari serangan dan ancaman terorisme. Menyikapi maraknya terorisme, baik yang dilakukan kelompok-kelompok dalam negeri maupun yang berafiliasi dengan organisasi kejahatan transnasional, pemerintah tidak tinggal diam. Secara struktural dibentuklah lembaga-lembaga yang fokus dalam penanganan terorisme seperti Densus 88 Antiteror dan BNPT. Tewasnya gembong terorisme Noordin M Top, Dr Azhari, dan Santoso menjadi bukti sahih. Indonesia sebagai negara besar seyogianya menerapkan sikap wawas diri terhadap ancaman terorisme sebagai implementasi kewaspadaan nasional. Persoalan terorisme jangan cuma dipandang sebagai permasalahan paham atau ideologi, tapi juga harus dilihat dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Aspek ekonomi harus menjadi konsen utama. Negara harus hadir dalam mewujudkan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang tidak terpenuhi dapat menjadi bahan bakar munculnya radikalisasi dan terorisme di masyarakat. Pola kerja sama dengan negara lain dalam pemberantasan terorisme juga harus ditempatkan dalam koridor politik luar negeri bebas aktif. Jangan sampai kerja sama yang dijalin menjadikan Indonesia sebagai negara yang tergantung pada kekuatan lain, tidak mandiri, apalagi menjadi sasaran empuk dari pelaku kejahatan terorisme internasional.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More