Pejabat Indonesia Diduga Terima Suap Proyek Listrik

Penulis: Cahya Mulyana Pada: Rabu, 28 Sep 2016, 19:19 WIB Politik dan Hukum
Pejabat Indonesia Diduga Terima Suap Proyek Listrik

Thinkstock

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sudah mengumpulkan informasi dan data untuk menyelidiki pejabat yang diduga menerima suap kontrak pembangkit listrik di Indonesia dari sebuah bank asing.
Upaya itu, kata Agus, merupakan tindak lanjut penyelidikan yang dilakukan Departemen Kehakiman Amerika.

Seperti diketahui, Departemen Kehakiman AS tengah menggelar proses investigasi terhadap Standard Chartered Plc. Investigasi ini terkait dugaan keterlibatan bank internasional tersebut dalam kasus suap tender proyek pembangkit listrik di Indonesia. Investigasi ini melibatkan Stanchart sebagai pemegang saham mayoritas Maxpower dan petinggi perusahaan itu.

"Iya, saya dapat informasi juga, itu antara Standard Chartered dan Max power. Saya tadi pagi minta kepada teman-teman untuk ikut mengumpulkan data dan fakta mengenai itu," terang Ketua KPK, Agus Rahardjo seusai mengikuti acara diskusi di Jakarta, Rabu (28/9).

Agus menegaskan KPK belum mengetahui detail informasi siapa pejabat Indonesia yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.Untuk mencari informasi tersebut, kata Agus, KPK akan meminta langsung ke Federal Bureau of Investigation (FBI).

"Anak-anak (tim penyelidik dan penyidik KPK) saya suruh untuk berhubungan dengan mereka (FBI) masalahnya apa, faktanya apa, seperti itu," ungkapnya.

Ia mengatakan kasus tersebut diduga mirip dengan perkara yang sebelumnya terjadi kepada mantan Ketua Komisi XI DPR, Emir Moeis yang menerima suap dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Tarakan, Lampung Selatan. "Mirip dengan itu (Emir Moeis) dan belakangan ya perlu hati hati kepada pelaku atau calon pelaku," tutupnya.

Dugaan korupsi yang diduga melibatkan pejabat Indonesia itu terkait hasil audit internal kepada kontraktor pembangkit listrik di Asia Tenggara, Maxpower Group. Dari audit itu terungkap dugaan praktik suap pegawai perusahaan tersebut dengan pembayaran dimuka secara tunai sebesar lebih dari 750.000 Dolar (AS) pada 2014 dan awal 2015 kepada pejabat di Indonesia.

Suap itu untuk mendapatkan kontrak pembangkit listrik di Indonesia. Pembayaran itu atas permintaan tiga pendiri Maxpower dan dua pegawainya. OL-2

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More