Rabu 28 September 2016, 11:39 WIB

Presiden Sebut Amnesti Pajak Momentun untuk Perbaiki Sistem Perpajakan

Basuki Eka Purnama | Ekonomi
Presiden Sebut Amnesti Pajak Momentun untuk Perbaiki Sistem Perpajakan

ANTARA

 

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menyatakan animo masyarakat yang besar terhadap kebijakan amnesti pajak merupakan momentum untuk memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia.

"Ini momentum untuk memperbaiki perpajakan kita, ada sebuah kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak. Orientasi kita sekarang membangun 'trust'. Dan momentum ini ada," kata Jokowi saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) pelayanan amnesti pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta di Jalan Ridwan Rais, Jakarta Pusat, Rabu (28/9) pagi.

Menurut dia, untuk merespon momentum reformasi pajak akan ada Undang-Undang pendukung di antaranya PPH dan PPN.

Hal ini harus dikerjakan lebih detail sehingga ke depan sistem perpajakan di Tanah Air lebih baik.

"Dengan antusiasme seperti ini ada antri dari pagi jam 3, jam 4, ini baik. Ini momentum yang baik untuk meningkatkan 'tax base' kita," katanya.

Presiden mendapat informasi sampai saat ini jumlah deklarasi untuk program amnesti pajak mencapai Rp2.700 triliun.

"Ini angka besar bandingkan dengan negara lain, Insya Allah hari ini tembus Rp3.000 triliun, pergerakan ini harus disadari," katanya.

Presiden mengaku mendapatkan banyak permintaan agar program tersebut diperpanjang dan berjanji akan memberikan kemudahan administrasi hingga Desember 2016.

"Ini periode pertama, ada periode kedua, dan ketiga. (Tanggal) 30 September belum selesai," katanya.

Dalam sidak tersebut, Presiden mendapatkan evaluasi di antaranya perlunya perbaikan sistem administrasi dan pelayanan sistem perpajakan.

"Sudah banyak juga yang masuk ke dalam negeri, ada crossing saham, artinya sebagian sudah masuk, kita dorong agar yang di luar masuk terus," katanya. (Ant/OL-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More