Rabu 28 September 2016, 00:30 WIB

Terobosan Inovatif Atasi Emisi CO2

Aryo PS Djojohadikusumo Anggota Komisi VII DPR Dewan Pengawas Yayasan Arsari Djojohadikusumo | Opini
Terobosan Inovatif Atasi Emisi CO2

FOTO ANTARA/Asep Fathulrahman

BERTAMBAHNYA masyarakat kelas menengah di Indonesia merupakan realitas sosial yang timbul seiring dengan peningkatan pendapatan domestik bruto (PDB). Pada kondisi demikian, kesejahteraan individu dapat dikatakan membaik meskipun belum tentu berarti kesejahteraan sosial (sosial welfare) telah terwujud. Salah satu kecenderungan dapat dilihat dari kepemilikan kendaraan bermotor yang meningkat kian masif. Orang tidak lagi membeli mobil karena kebutuhan semata, tetapi juga karena tuntutan gaya hidup dan tekanan sosial yang kian materialistis.
Eksesnya bisa ditebak, kemacetan menjadi fenomena harian di banyak kota. Selain itu, polusi udara akibat tingginya emisi CO2 semakin menyumbang peran terhadap peningkatan penyakit kronis di Indonesia. Publikasi WHO bahkan menyebutkan DKI Jakarta ada di peringkat ke-25 kota paling tercemar di 2014.
Kondisi yang memprihatinkan ini perlu segera diatasi melalui perumusan kebijakan yang tepat guna dan inovatif. Sebagai anggota legislatif yang diamanahkan tugas pengawasan oleh konstitusi, penulis menilai bobot sebagian besar kebijakan-kebijakan operasional yang dituangkan dalam peraturan di bawah undang-undang terbatas pada tataran larangan dan pengenaan sanksi bagi para pencemar. Seharusnya dibutuhkan kebijakan holistis dari hulu ke hilir yang tidak hanya represif, tetapi sekaligus preventif dan kuratif.
Untuk itu, fokus pemerintah perlu diperluas, tidak hanya menyasar pencemar dari sektor industri, tetapi juga pemilik kendaraan bermotor berupa mobil-mobil berkapasitas (cc) besar. Akumulasi tingkat emisi CO2 yang dihasilkan dari kendaraan bermotor terbukti menyebabkan sektor transportasi menduduki posisi ke-3 sebagai penyumbang emisi.

Memaksa lewat aturan
Pertanyaan utamanya, bagaimana cara mengendalikan kepemilikan kendaraan bermotor yang notabene hak setiap individu?
Caranya ialah dengan menggunakan 'instrumen ekonomi' yang sesungguhnya sudah diatur legislator lewat UU Lingkungan Hidup No 32/2009. Cukai menjadi bentuk instrumen ekonomi yang tepat untuk 'memaksa' individu mengendalikan pilihan gaya hidupnya. Bola untuk menetapkan cukai jenis baru ini ada pada Pemerintah, yakni lewat PP seperti disebutkan pada Pasal 4 ayat 2 UU Cukai No 11/1995. Pengenaan Cukai Kendaraan Bermotor juga memiliki dasar hukum di Pasal 2 ayat 1 UU Cukai (Perubahan) No 39/2007, bahwa cukai dapat dikenakan terhadap barang yang pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat (kesehatan) atau lingkungan hidup (emisi).
Kebijakan penetapan Cukai Kendaraan Bermotor tentu akan mengundang reaksi pro dan kontra, terlebih jika dianggap akan memengaruhi tingkat penjualan mobil. Meskipun begitu, pada proses perumusan PP nantinya pemerintah dapat meminta dukungan DPR. Kepentingan kedua pihak sama, yaitu memproteksi lingkungan sebagaimana amanah UU Lingkungan Hidup. Selain itu, DPR dan pemerintah berkewajiban memastikan laju pembangunan tetap selaras dengan prinsip wawasan lingkungan sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat 4 Konstitusi.
Tidak lupa, negara wajib menjamin hak asasi seluruh masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat, sebagaimana amanah Pasal 28H ayat 1 yang juga perlu ditegakkan. Akhir kata, terealisasi atau tidaknya penetapan Cukai Kendaraan Bermotor terletak pada political will pemerintah untuk membuat terobosan.

tiesert
Pemerintah dapat meminta dukungan DPR. Kepentingan kedua pihak sama, yaitu memproteksi lingkungan sebagaimana amanah UU Lingkungan Hidup. Selain itu, DPR dan pemerintah berkewajiban memastikan laju pembangunan tetap selaras dengan prinsip wawasan lingkungan.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More