Rabu 28 September 2016, 00:15 WIB

Membangun Desa dengan Paradigma Baru

Luthfi A Mutty Anggota Fraksi NasDem Komisi II DPR | Opini
Membangun Desa dengan Paradigma Baru

LILIEK DHARMAWAN

INDONESIA, sebagai sebuah negara, memiliki desa yang jauh lebih banyak daripada kelurahan. Menurut data pada 2015, wilayah administrasi setingkat desa sebanyak 72.944, sedangkan wilayah administrasi setingkat kelurahan sejumlah 8.309. Data itu mengingatkan kita pada salah satu ungkapan yang berbunyi 'dari desa membangun Indonesia'. Desa telah ditentukan menjadi basis kemajuan bangsa Indonesia.
Lahirnya UU Desa No 6 Tahun 2014 dan tersedianya dana desa melalui APBN ialah bentuk komitmen pemerintah pusat untuk membangun desa menjadi mandiri dan sejahtera. Komitmen itu merupakan respons terhadap dorongan kuat yang berasal dari sebagian masyarakat yang peduli terhadap nasib desa selama ini. Mereka beranggapan selama masa Orde Baru, desa cuma dieksploitasi dan dimanipulasi untuk kepentingan politik pusat semata-mata. Akibatnya, desa nyaris kehilangan identitas diri yang asli dan secara ekonomi jauh dari sejahtera.
Sebenarnya, di masa awal era reformasi hingga terbitnya UU Desa, pemerintah pusat telah melaksanakan berbagai program nasional dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Namun, mungkin program-program yang ada dianggap belum memperkuat desa sebagai sebuah institusi lokal. Inilah salah satu situasi yang kemudian mendorong lahirnya UU Desa dan sekaligus tersedianya dana bagi desa.

Paradigma baru
Era pemerintahan Jokowi-JK ialah awal dari upaya penerapan paradigma baru di dalam membangun desa. Secara resmi, upaya tersebut dimasukkan ke Nawa Cita pemerintah dengan memilih jargon 'membangun Indonesia dari pinggiran'. Salah satu titik berat dalam membangun desa kali ini ialah memperkuat aparat desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya seraya mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui dukungan penyediaan infrastruktur yang diperlukan.
Sebagai sebuah institusi, desa diberi kewenangan yang cukup luas dalam merumuskan berbagai kegiatan, mulai perencanaan hingga pelaksanaan. Artinya, desa diberi ruang kebebasan untuk menentukan arah menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat yang berada di dalamnya. Agar tujuan tersebut dapat tercapai pada suatu waktu tertentu, pemerintah pusat menetapkan bantuan dana desa dari APBN yang bersifat rutin. Ketetapan itu ialah bagian dari janji kampanye pilpres lalu bahwa setiap desa akan mendapatkan dukungan sekitar Rp1 miliar setiap tahun. Akan tetapi, dalam pelaksanaan awal, jumlahnya jauh di bawah janji, tapi dipastikan akan terus ditingkatkan seiring dengan berjalannya waktu.
Gagasan yang baik perlu didukung, tapi jika tidak didukung dengan ketidaksiapan yang mendasar, yang muncul justru peluang penyimpangan dalam pelaksanaan. Setidaknya itulah yang terjadi terkait dengan belum optimalnya penyaluran dan pengelolaan dana desa. Setidaknya ada empat kendala yang muncul di tahap awal pelaksanaan penyaluran dana desa.
Pertama, kesulitan dalam penyerapan dana desa. Hal ini terjadi karena berbagai peraturan pendukung di tingkat kabupaten yang belum disiapkan. Kendala kedua, kapasitas desa. Kepala desa dengan segenap perangkatnya belum memiliki kemampuan memadai dalam aspek administrasi perencanaan dan pengelolaan keuangan desa, khususnya terkait dengan program dana desa. Kendala ketiga, pemahaman tentang UU Desa di antara pemangku kepentingan, terutama di tingkat desa, masih perlu dipertanyakan. Ada berbagai temuan yang mengungkapkan pejabat desa melakukan penyimpangan dalam pemanfaatan dana desa.
Kendala keempat, persiapan para pendamping desa. Penolakan untuk menggunakan para pendamping desa berasal dari salah satu program pemberdayaan masyarakat tanpa seleksi cukup kuat. Sementara itu, rekrutmen pendamping desa yang baru diduga sarat dengan kepentingan politik dari partai tertentu. Kendala lain yang mungkin juga turut menyumbang kerumitan ialah program nasional yang meliputi seluruh desa di Indonesia ini dilaksanakan 'kementerian baru' yang sayangnya, sampai hari ini terlihat masih terus melakukan berbagai penyesuaian.
Berbagai kendala tersebut menjadi pelajaran berharga bahwa pilihan terhadap sebuah paradigma baru tampaknya memerlukan persiapan yang lebih matang dan kajian yang cukup mendalam sebelumnya. Di sisi lain, belajar dari negara di kawasan Asia yang dinilai berhasil membangun desa pada beberapa dekade lalu juga patut dipertimbangkan.

Desa di Jepang dan Korsel
Korea Selatan dan Jepang merupakan dua negara di Asia yang dinilai berhasil melaksanakan pembangunan desa. Di Korsel, sejak 1970 pemerintah melaksanakan program yang dikenal dengan nama saemaul undong (gerakan desa baru). Gerakan ini berbasis pada lima jenis semangat, yaitu keluar dari kemiskinan, reformasi spiritual untuk modernisasi, pembangunan desa, persatuan rakyat untuk mengatasi konflik antara kelas sosial, dan mewarisi tradisi masyarakat. Selain itu, ‘gerakan desa baru’ juga diperkuat dengan tiga asas, yaitu ketekunan, swadaya, dan kerja sama.
Pelaksanaan gerakan ini cukup unik karena yang memperkenalkannya kepada masyarakat ialah relawan yang tidak digaji. Relawan ini diberi pendidikan oleh pemerintah yang kemudian dijadikan sebagai pemimpin saemaul undong. Selanjutnya, mereka bekerja sama dengan kepala desa setempat dalam memastikan keberhasilan program, termasuk membujuk penduduk desa untuk berpartisipasi.
Pada tahun-tahun pertama, programnya difokuskan tak hanya pada perbaikan infrastruktur, tetapi juga kegiatan bercocok tanam dengan jenis tanaman yang cepat tumbuh dan memberi manfaat. Bahan utama yang diperlukan untuk infrastruktur disediakan pemerintah, lalu didistribusikan secara merata kepada semua desa. Pelaksanaan kegiatan program ini dilakukan secara gotong royong. Selama 10 tahun dilaksanakan, program ini mengakar di masyarakat perdesaan secara keseluruhan.
Di Jepang, upaya memajukan desa di sana juga membawa semangat pembangunan dari pinggiran. Namun, pendekatan yang dilakukan agak berbeda. Di awal 1980, Jepang memilih pendekatan yang berbasis one village one product. Artinya, setiap desa difokuskan pada satu produk unggulan tertentu. Misalnya, memproduksi dan mengembangkan jenis sayur tertentu yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
Strategi tersebut berhasil meningkatkan pendapatan desa-desa. Keberhasilan pelaksanaannya tak terlepas dari upaya pemerintah yang terus menerus mendorong satu semangat, yaitu berinovasi. Semangat itu juga didukung dengan kesadaran untuk tetap mempertahankan tradisi. Kebijakan tersebut terbukti menuai keberhasilan dalam menciptakan desa-desa yang makmur di Jepang dengan tradisi yang tetap terjaga.
Desa ialah sebuah entitas yang sangat penting bagi sebuah pemerintahan. Keberhasilan membangun desa menjadi lebih makmur dan bertradisi ialah bagian dari keberhasilan sebuah negara, apalagi di Asia. Oleh karena itu, paradigma apa pun yang dipilih dalam membangun desa, tampaknya butuh dari sekadar faktor alokasi dana. Belajar dari dua negara tersebut, hadirnya semangat untuk berhasil dan kesadaran untuk tetap menjunjung serta mempraktikkan nilai-nilai tradisi yang mulia harus menjadi variabel penting pembangunan desa.
Jadi, jika spirit seperti itu tidak hadir dalam kehendak diri anak bangsa untuk membangun Indonesia dari pinggiran, dari desa, kita mungkin patut merenungkan kembali keinginan besar itu.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More