Selasa 27 September 2016, 08:17 WIB

Pembelaan untuk Petani Indonesia

Aviliani Ekonom,Sekum PP ISEI Sekretaris Komite Ekonomi & Industri Nasional (KEIN) | Opini
Pembelaan untuk Petani Indonesia

ANTARA FOTO/Budi Candra Setya

PETANI swadaya merupakan pelopor dan tulang punggung industri sawit yang berkontribusi sebanyak 15% dalam GDP Indonesia. Namun, ternyata hanya sebagian kecil dari pinjaman yang diberikan lembaga keuangan kepada para petani itu di masa lalu. Sebagian besar di antaranya justru dialokasikan untuk perusahaan perkebunan ko­mersial yang lebih besar. Akses yang terbatas terhadap pendanaan itu berdampak pada terhambatnya produktivitas dan pendapatan mereka. Petani Indonesia membutuhkan solusi yang dapat mengatasi hambatan ini dengan memberi mereka akses untuk meraih dukungan finansial yang dibutuhkan. Bagaimana upaya kita membela petani Indonesia?

Salah satu solusi yang saat ini ditawarkan ialah skema Inovasi Rantai Nilai, yakni sebuah program yang dikembangkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin), bekerja sama dengan Partnership for Indonesia’s Sustainable Agriculture (Pisagro), dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI). Program itu bertujuan meningkatkan produktivitas dan kese­jahteraan para petani serta mendukung produksi sektor pertanian yang berkelanjutan di Indonesia.

Skema Inovasi Rantai Nilai diimplementasikan melalui ‘kredit usaha rakyat (KUR) plus’, yaitu sebuah skema kredit untuk para petani dengan berbagai nilai tambah, seperti kompensasi selama masa tunggu panen, dukungan infrastruktur, serta penyedia­an bibit dan pupuk.

Dengan program itu, kita sekarang memiliki sistem dan tolok ukur cara menyediakan kebutuhan finansial dan dukungan bagi komunitas pertanian Indonesia. Hal itu merupakan awal yang baik. Lalu, bagaimana selanjutnya?

Inklusi keuangan untuk petani memerlukan sinergi yang lebih baik. Sebagaimana layaknya program nasional berskala besar, kesuksesan dari upaya memperluas inklusi keuangan terletak pada pelaksanaannya di setiap sektor. Agar skema itu menjadi benar-benar efektif dan menjangkau lebih banyak petani, dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai institusi keuangan.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memegang kendali yang lebih kuat untuk melembagakan skema ini ke seluruh pelosok Nusantara. Dimulai dari tingkat nasional, kemudian diimplementasikan dan didukung pelaksanaannya di setiap daerah. Untuk memulainya, peningkatan literasi keuangan bagi petani perlu digalakkan dengan mengajari mereka tentang perencanaan keuangan, edukasi tentang apa yang bank harapkan, dan bagaimana mengelola pengembalian peminjaman. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan untuk membantu petani dalam menyederhanakan proses pengurusan legalitas atas kepemilikan lahan. Program itu juga didukung dengan mekanisme pemberian reward (penghargaan) kepada petani yang melaksanakan praktik berkebun yang baik dan berkelanjutan.

Penyaluran kredit
Di sisi penyedia jasa keuangan, pelaku industri keuangan diharapkan juga memiliki komitmen dan pemahaman yang lebih baik tentang peran petani swadaya Indonesia dan kegiatan usaha mereka. Setelah itu, mereka perlu mengembangkan solusi finansial yang tepat untuk para petani. Para penyedia jasa keuangan perlu memastikan agar kredit yang mereka salurkan benar-benar terjangkau bagi para petani dengan cara menurunkan suku bu­nga, memperpanjang periode pengembalian peminjaman, dan menawarkan grace period (tenggang tertentu) selama periode penanaman kembali.

Yang menggembirakan saat ini ialah sudah tersedia bebe­rapa proyek pencontohan skema ini yang dapat dijalankan di beberapa sektor pertanian. Program itu telah memberikan keuntungan bagi lebih dari 440 ribu petani di 2016. Di sinilah kita menyaksikan betapa penting peran sektor swasta dalam skema tersebut.

Menilik sejumlah program petani kelapa sawit di beberapa daerah dalam menghadapi beberapa tantangan, seperti hasil panen yang rendah akibat penggunaan benih dengan produktivitas rendah, kurangnya praktik pertanian yang baik (good agricultural practices) untuk mengolah kebun mereka, dan juga kurangnya pendanaan untuk penanaman kembali pohon kelapa sawit. Para petani juga mengalami produktivitas kebun yang rendah karena tidak sedikit yang dililit utang.

Namun, setelah mengikuti­ skema inovasi keuangan, kini mereka merasa terbantu dalam mengatasi kesulitan pendanaan. Saat ini mereka memiliki akses untuk bibit berkualitas yang besertifikasi. Selain itu, mereka menerima pelatihan mengenai praktik pertanian yang baik serta berkelanjutan. Saat ini mereka juga memiliki kepastian harga pasar atas hasil panen mereka dengan mekanisme penetapan harga FFB (fresh fruit bunch) dari dinas pertanian pemerintah daerah setempat.

Dalam hal dukungan pendanaan, yang terpenting ialah bagaimana cara mendukung petani kelapa sawit untuk memperoleh akses terhadap inovasi pembiayaan yang lebih luas, dengan suku bunga pinjaman yang lebih terjangkau dan masa pengembalian pinjaman yang lebih panjang, khususnya bagi tanaman tahunan untuk mendukung aktivitas peremajaan kebun.

Kemajuan yang baik jangan berhenti sampai di sini saja. Langkah berikutnya ialah bagaimana mereplikasi (upsacle) skema yang sudah sukses ini di berbagai komoditas pertanian lainnya, juga mencapai target untuk membantu 1 juta petani pada 2020. Agar hal ini bisa terlaksana, para petani Indonesia tentu membutuhkan dukungan terus-menerus dari komunitas keuangan, pemerintah pusat dan daerah, serta dari sektor swasta. Para petani kita ialah pahlawan tanpa tanda jasa dan mereka memainkan peranan vital bagi perekonomian Indonesia. Hal yang bisa kita lakukan bagi mereka setidaknya ialah be­kerja sama dengan lebih baik untuk mendukung mereka dengan sebaik-baiknya.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More