Kewajiban LHKPN Mandul tanpa Sanksi

Penulis: Cah/P-1 Pada: Senin, 26 Sep 2016, 07:05 WIB Politik dan Hukum
Kewajiban LHKPN Mandul tanpa Sanksi

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang -- MI/Rommy Pujianto

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) ­meminta pemerintah dan DPR memberikan ketegasan sanksi tindak pidana ­korupsi. Pasalnya terdapat multitafsir sanksi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan ­Tindak Pidana orupsi (UU Tipikor).

Hal itu ditegaskan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, saat dihubungi Media Indonesia, kemarin. Menurut dia, KPK tidak bisa optimal bekerja salah satunya akibat banyak tafsir pada beberapa sanksi seperti sanksi laporan harta kekayaan ­penyelenggara negara (LHKPN) dan aturan penggunaan hukuman mati.

“Kalau penuntutan mau lebih baik, UU Tipikor diubah segera dan buat penjelasan yang tidak multitafsir. Itu misalnya pada pasal hukuman mati dan sampai pasal yang lebih lunak LHKPN itu mau diapakan lagi,” papar Saut.

Saut menerangkan multitafsir UU Tipikor kerap berdampak negatif bagi pemberantasan korupsi. Pasalnya, KPK menjadi bingung dalam pemilihan sanksi saat membuat tuntutan di pengadilan terhadap terdakwa.
Pada gilirannya, putusan yang ­nantinya dikeluarkan hakim akan terdampak, di samping pengaruh fakta pesidangan.

“Dinamika persidangan itu mewarnai ­putusan hukuman atas terdakwa ­nantinya. Apakah itu kurang ‘kejam’ atau ­terlalu ‘lunak’ KPK tidak bisa masuk di situ paling nanti banding,” ujar Saut.

Saut juga mengeluhkan posisi ­LHKPN yang tidak banyak diatur dan ­dimanfaatkan. Pelaporan data harta penyelenggara negara tersebut merupakan pendataan untuk check and balances sebelum dan sesudah menjabatnya. Itu akan bernilai lebih kalau ada tindak lanjut seperti untuk pemantauan kepatuhan pajak.

“Misalnya dari data LHKPN sebenarnya data yang terbuka untuk publik itu bisa dicek apa sudah bayar pajak atau belum. Juga apakah penelusuran terhadap LHKPN itu sanksinya apakah akan masuk ke kate­gori gratifikasi atau lebih jauh lagi, yaitu korupsi,” paparnya.

Berdasarkan catatan penyampaian LHKPN yang dipublikasikan KPK melalui situs resmi, sampai dengan 31 Mei 2016, tingkat kepatuhan penyelenggaran negara 72%.

Kepatuhan paling rendah ada pada kelompok legislatif, yakni hanya 28,05% yang telah menyampaikan LHKPN. Kemudian, disusul kelompok eksekutif atau pemerintah 73,14%, BUMN/BUMD 79,98%, serta yudikatif 86,01%. (Cah/P-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More