DPD Tersandera Kasus Irman

Penulis: Cahya Mulyana Pada: Senin, 26 Sep 2016, 06:46 WIB Politik dan Hukum
DPD Tersandera Kasus Irman

Irman Gusman -- MI/Arya Manggala

Indonesia Corruption Watch (ICW) heran dengan sikap Irman Gusman yang enggan melepas jabatan Ketua DPD sebab menggerus kepercayaan masyarakat kepada DPD. Seharusnya jabatan itu langsung dilepas tak lama setelah penetapannya sebagai tersangka suap distribusi kuota gula impor.

“Seharusnya sih legowo melepaskan jabatannya karena kalau tidak salah sudah ada aturan untuk melepaskan jabatan kalau tersangka,” terang peneliti ICW, Aradila Caesar, kemarin.

Menurutnya, sikap Irman saat ini bukan hanya berdampak buruk bagi dirinya karena dipandang tidak negarawan juga menggerus usaha DPD meraih kepercayaan dari masyarakat. Pasalnya, DPD lahir untuk meraih hati masyarakat yang kecewa kepada DPR. “Kondisi saat ini tentu berdampak sekali. Di satu sisi DPD mau berbenah, tetapi di sisi lain masih disande­ra status Ketua DPD tersangka korupsi,” ungkapnya.

Kondisi tersebut, lanjut Aradila, diperparah karena hampir separuh anggota DPD ngotot mempertahankan Irman Gusman sebagai Ketua DPD dan menjaminkan diri untuk penang­guhan penahanan Irman. Sikap itu jelas menghancurkan kepercayaan masyarakat dan mengabaikan keinginan publik atas upaya pemberantasan korupsi.

Pemberantasan korupsi, lanjut dia, jangan dipermainkan sebab rakyat sensitif dengan isu tersebut. Kelompok dan lembaga seperti DPD bisa kelam saat kompromi dalam upaya memerdekakan bangsa dari korupsi.
“Dukung upaya pemberantasan korupsi dan kembalikan kepercayaan publik atau sebaliknya dukung IG (Irman Gusman) dan publik hilang kepercayaan,” tukasnya.

Putus keterkaitan
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, menegaskan Ketua DPD, Irman Gusman, untuk penyelamatan kelembagaan DPD, mestinya mundur. Jabatan Ketua DPD merupakan amanah. Ketika itu tidak bisa diemban, sebaiknya dikembalikan.

“Itu juga paling tidak supaya terputus dan supaya tidak terus-menerus publik mengaitkan antara DPD dan Irman Gusman. Karena institusi yang akan tersandera dengan kondisi Pak Irman sekarang ini,” paparnya.

Sebelumnya, anggota DPD asal Sulawesi Barat Muhammad Asri Anas mengatakan DPD baru sebatas menonaktfikan Irman Gusman. Ia pun menegaskan belum ada langkah dari DPD untuk memproses pergantian posisi Irman Gusman sebagai Ketua DPD karena masih menunggu keputusan hukum tetap dari pengadilan.

Sebelumnya, 51 orang dari total 132 anggota mengajukan surat permohonan kepada KPK. Hampir separuh anggota DPD bersedia menjadi penjamin agar penahanan Irman ditangguhkan. DPD pun membentuk tim pencari faka yang diberi nama Tim 10.

Irman ditangkap tangan oleh KPK pada Sabtu (17/9) dini hari di rumah dinasnya bersama Direktur Utama CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto dan istrinya, Memi, dengan barang bukti uang Rp100 juta.

Dalam hasil penyidikan, diketahui Irman memanfaatkan pengaruhnya membuka keran kuota impor gula dari Bulog. Irman pun meminta imbalan Rp300 setiap kilogram gula yang diberikan Bulog kepada CV SB. Kuasa hukum Irman, Razman A Nasution, membantah adanya intervensi dari kliennya dalam kebijakan impor gula untuk wilayah Sumbar. (P-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More