Jumat 23 September 2016, 00:30 WIB

Dosen Pemalsu Mau Profesional?

S Sahala Tua Saragih Dosen Prodi Jurnalistik Fikom Unpad | Opini
Dosen Pemalsu Mau Profesional?

thinkstock

SEMAKIN lama semakin banyak orang yang mengalami putus saraf malu di negeri ini. Mereka sama sekali tak merasa malu melakukan pemalsuan. Mereka yang menderita putus saraf malu bukan hanya orang yang berpendidikan rendah dan tidak/kurang beriman. Semakin lama semakin banyak orang justru yang berpendidikan tinggi, berstatus atau berjabatan sangat terhormat, dan tampak tekun menjalankan ibadah agama masing-masing ternyata sama sekali tak merasa malu melakukan pemalsuan alias penipuan. Apa pun bisa mereka palsukan. Siapa pun bisa mereka tipu. Penyakit nasional ini telah mewabah ke mana-mana. Baru-baru ini ada sebuah berita menarik yang berjudul, 'Baru 46% Dosen Tesertifikasi'. Hal yang paling menarik ialah kutipan di bawah judul berita itu, 'Tahun ini ribuan dosen tidak lulus sertifikasi karena menyontek saat membuat tulisan tentang deskripsi diri. Mereka meniru tulisan dosen sebelumnya sudah lulus sertifikasi' (Media Indonesia, 15/8/2016, hlm 10). Para dosen selalu melarang keras para mahasiswa menyontek, tetapi mereka sendiri justru menyontek. Dalam berita itu ditulis, sebanyak 4.512 dosen PTN dan PTS mengikuti ujian kompetensi (sertifikasi) pada gelombang pertama beberapa bulan lalu. Dari jumlah itu hanya 2.932 dosen (64,98%) yang lulus, sedangkan sebanyak 1.580 dosen (35,02%) tidak lulus. Biaya setiap peserta ujian sertifikasi Rp800 ribu. Itu berarti pada ujian gelombang pertama saja negara sudah dirugikan sebesar Rp1.264.000.000. Penyebab banyaknya dosen tak lulus ujian sertifikasi ialah menyontek pada saat penulisan deskripsi diri. Penulisan deskripsi diri merupakan salah satu materi dalam sertifikasi."Sebagian besar dosen menulis deskripsi diri mereka dengan menyontek atau copy paste dari dosen-dosen yang telah lulus sertifikasi," ungkap Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Ristek dan Dikti Ali Ghufron Mukti di Jakarta baru-baru ini. Ia mengungkapkan, tahun lalu sebanyak 27% dosen peserta ujian sertifikasi juga tak lulus karena menyontek deskripsi dosen yang telah lulus ujian sertifikasi. Tidak disebutkannya jumlah seluruh dosen (biasanya tiga gelombang) yang mengikuti ujian sertifikasi tahun lalu. Tahun ini (baru gelombang pertama) ada sedikit 'kemajuan'. Jumlah dosen yang menjiplak 'hanya' 20%, tapi ini baru satu gelombang. Ini berarti kurang-lebih 900 peserta ujian sertifikasi pada gelombang pertama saja telah menjiplak deskripsi diri dosen-dosen lain. Padahal, dari semua materi ujian sertifikasi dosen, yang paling mudah ialah menulis deskripsi atau gambaran diri dengan jujur. Memang deskripsinya sangat panjang. Namun, apa sulitnya menulis sosok diri sendiri? Para dosen pemalsu itu tampak jelas sangat malas dan menghalalkan segala cara dengan gampang sekali. Ali Ghufron Mukti juga mengungkapkan, dari 180 ribuan dosen tetap di Indonesia, baru 46% (82.800 orang) yang telah memiliki sertifikat profesi. Ini berarti sebanyak 97.200 dosen tetap belum memiliki sertifikat dosen. Setiap tahun kuota yang diberikan pemerintah untuk sertifikasi hanya sekitar 10 ribu dosen. Berarti dibutuhkan 9-10 tahun lagi baru semua dosen tetap memperoleh sertifikat dosen.

Menyontek = penipuan
Entah mengapa, dalam berita itu Ghufron tidak menggunakan kata memalsukan atau menipu. Padahal, bobot tindakan mereka itu tidak sama dengan menyontek yang lazim dilakukan mahasiswa sewaktu ujian semester. Sesungguhnya mereka jelas-jelas sudah melakukan pemalsuan. Dalam konteks hukum, penjiplakan atau pemalsuan tergolong penipuan. Pelakunya harus dihukum berat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (KBBIPB, 2008), sontek atau contek berarti mengutip (tulisan dsb) sebagaimana aslinya; menjiplak. Arti jiplak (menjiplak) adalah mencontoh atau meniru (tulisan, pekerjaan orang lain); mencontek; mencuri karangan orang lain dan mengakui sebagai karangan sendiri; mengutip karangan orang lain tanpa seizin penulisnya. Palsu berarti tidak tulen; tidak sah; lancung (tentang ijazah, surat keterangan, uang, dsb); tiruan; gadungan; curang; tidak jujur. Sebagai perbandingan, dalam UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Pasal 25 ayat 2 dengan tegas menyatakan, 'lulusan PT yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya'. Dalam berita tersebut Ghufron juga menjelaskan sertifikasi dosen merupakan tanda seorang dosen itu profesional, yakni memiliki integritas, bermoral tinggi, dan berdaya saing. Apakah para dosen yang memalsukan deskripsi diri tersebut layak disebut dosen atau calon dosen profesional? Apa yang bisa kita harapkan dari dosen-dosen pemalsu tersebut? Dalam Pasal 3 UU Sisdiknas dinyatakan dengan tegas, 'Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab'.
Menurut Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen (UU G-D), dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Apakah kita bisa berharap kepada dosen-dosen pemalsu itu untuk mewujudkan amanat UU Sisdiknas dan UU G-D ini?

Hukuman berat
Sayang, dalam berita itu Ghufron justru mengampuni para dosen penjiplak itu. Bila ini benar-benar dilaksanakan, kebijakan Dirjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Ristek dan Dikti itu jelas tidak bijak dan mendidik. Sebagai perbandingan, beberapa tahun yang silam seorang sahabat saya tidak lulus ujian sertifikasi dosen, padahal dia berlaku jujur (tidak menjiplak). Selidik punya selidik, ternyata dia mendeskripsikan dirinya terlalu tinggi, jauh berbeda dengan penilaian teman sejawat dan mahasiswa (para dosen dan mahasiswa di jurusannya sendiri). Hukumannya cukup berat. Dia baru boleh mengikuti ujian lagi dua tahun berikutnya, dan lulus. Nah, bila dosen yang tidak memalsukan deskripsi diri saja dihukum dua tahun, mengapa para dosen yang jelas-jelas menjiplak deskripsi diri dosen-dosen lain tidak dihukum sama sekali? Ini jelas tidak adil. Meskipun kini perguruan tinggi sudah di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dunia pendidikan tinggi harus tetap melaksanakan prinsip-prinsip pendidikan dan kebudayaan. Terus terang, kita tak optimistis perguruan tinggi kita mampu menghasilkan para lulusan dan karya-karya yang sangat bagus, sebagaimana yang diharapkan masyarakat, pemerintah, dan pengusaha, bila sangat banyak dosen yang menggampangkan segala urusan, yang menggunakan prinsip menghalalkan cara.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More