Jumat 23 September 2016, 00:15 WIB

Mencermati Implementasi SDGs

Tri Winarno Peneliti senior bekerja di perbankan | Opini
Mencermati Implementasi SDGs

FOTO ANTARA/Anis Efizudin

SETAHUN yang lampau tepatnya 25 September 2015 seluruh masyarakat dunia melalui PBB mendeklarasikan agenda pembangunan global periode 2015-2030 dengan memasang target menghapuskan kemiskinan, melindungi bumi, dan menjamin kesejahteraaan untuk semua warga dunia yang tertuang dalam sasaran pembangunan berkelanjutan terkini (new sustainable development goals/SDGs). Setiap sasaran memiliki target-target khusus yang harus dicapai selama periode 15 tahun ke depan. Salah satu agenda yang tertuang dalam SDGs tersebut ialah pelayanan kesehatan masyarakat untuk semua dan peningkatan kualitas pendidikan untuk semua. Agenda ini tentu sangat krusial dan mendesak setelah mempehatikan fakta bahwa capaian SDGs yang menjamin kualitas SDM global ke depan masih memprihatinkan.

Masih memprihatinkan
Berdasarkan data dari UNDP, pada 2015 terdapat sekitar 5,9 juta anak balita, hampir semuanya ada di negara berkembang termasuk Indonesia, meninggal dunia karena penyakit yang pada dasarnya dapat dicegah dan dapat diobati. Di samping itu, masih ada sekitar 200 juta anak yang tidak bisa menyelesaikan pendidikan sampai dengan tingkat sekolah menengah karena alasan kemiskinan. Dua kasus yang memprihatinkan tersebut sebenarnya dapat dicegah dengan hanya membutuhkan tambahan pendanaan global yang tidak besar. Anak-anak di negara–negara miskin meninggal dunia karena kelahiran yang tidak aman, penyakit-penyakit yang dapat dicegah vaksinasi, infeksi yang disebabkan malaria yang perawatannya dengan biaya murah sudah tersedia--dan karena gizi buruk. Semua itu hampir dapat dihilangkan dari negara-negara kaya. Pesan moralnya ialah kita mampu mencegah kematian anak-anak yang sia-sia tersebut kalau ada kemauan dan upaya yang sungguh-sungguh dari semua pihak untuk mengakhiri tragedi tersebut. Namun, faktanya, dunia setengah hati dalam menangani kasus tersebut. Kematian anak-anak balita telah menurun menjadi setengahnya jika dibandingkan dengan kematian balita sekitar 12,7 juta jiwa pada 1990. Keberhasilan menekan tingkat kematian tersebut berkat tambahan pendanaan global yang disalurkan lewat lembaga-lembaga baru seperti Lembaga Pendanaan Global untuk Memerangi AIDS, Tb, dan Malaria (Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis, and Malaria). Pada waktu proposal pembentukan lembaga itu pada 2000, banyak pihak skeptis proyek tersebut mampu menyelamatkan jutaan nyawa anak-anak dari keluarga mskin. Bukti menunjukkan keraguan itu dapat dipatahkan dan ternyata semakin banyak dana disalurkan ke lembaga, semakin banyak kematian balita karena penyakit AIDS, Tb, dan malaria dapat dicegah. Terbukti pula dana digunakan tepat. Kenapa kematian anak-anak balita masih menyisakan 5,9 juta jiwa, tidak mampu ditekan hingga nol? Alasannya ialah dunia hanya memberikan pendanaan setengah dari dana yang dibutuhkan. Ketika kebanyakan negara mampu menyediakan anggaran untuk kesehatan dari anggaran sendiri, negara-negara miskin tidak mempunyai anggaran yang cukup untuk kebutuhan tersebut. Diperkirakan, dunia membutuhkan tambahan dana sekitar US$50 miliar per tahun untuk menutup kebutuhan anggaran yang diperlukan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Saat ini bantuan global untuk kesehatan telah mencapai US$25 miliar per tahun sehingga hanya dibutuhkan tambahan dana sekitar US$25 miliar per tahun untuk membantu mencegah sekitar kematian 6 juta anak balita per tahun. Dengan cara yang sama, kita dapat memperkirakan tambahan pendanaan global yang dibutuhkan untuk membiayai semua anak agar dapat menyelesaikan pendidikan sampai dengan tingkat sekolah menengah pertama (SMP). Menurut penghitungan terkini Unesco, kekurangan dana pendidikan global untuk menutupi tambahan biaya--seperti ruang sekolah, guru, dan perlengkapan sekolah--sehingga mereka dapat menyelesaikan pendikan SMP sekitar US$39 miliar. Dengan tersedianya pendanaan pendidikan global sekitar US$10 miliar-US$15 miliar, berarti masih dibutuhkan dana sekitar US$25 miliar, kurang lebih sama dengan kebutuhan untuk dana perawatan kesehatan.Sebagaimana penanganan perawatan kesehatan, tambahan pendanaan pendidikan tersebut dapat dipenuhi secara efektif lewat lembaga seperti lembaga penyediaan dana global untuk pendidikan. Dengan demikian, hanya dibutuhkan dana tambahan sekitar US$50 miliar per tahun untuk membantu anak-anak di bumi ini memiliki akses perawatan kesehatan dasar dan pendidikan menengah dasar.

Opsi tambahan pendanaan
Memperoleh tambahan pendanaan sekitar US$50 miliar per tahun yang diperlukan bagi peningkatan kualitas SDM dasar global tersebut sebenarnya tidak terlalu sulit. Opsi pertama ialah menargetkan tambahan dana dari negara yang memiliki ekonomi terbesar di dunia, yaitu AS. Saat ini AS hanya menyumbang sekitar 0,17% dari PNB (pendapatan nasional bruto) untuk bantuan pembangunan internasional, kurang lebih hanya sekitar seperempat dari yang ditargetkan sebesar 0,7% dari PNB. Negara-negara seperti Swedia, Denmark, Norwegia, Belanda, Luksemburg, dan Inggris masing-masing telah memberikan setidak-tidaknya 0,7% dari PNB mereka. Seharusnya AS dapat memberikan sumbangan yang sama dengan negara-negara maju tersebut. Seandainya AS menyumbang dengan proporsi yang telah disepakati, terdapat tambahan dana yang bersumber dari AS sekitar 0,53% dari PNB atau sekitar US$90 miliar per tahun. Padahal, saat ini AS membelanjakan sekitar 5% dari PDB mereka atau sekitar US$900 miliar per tahun untuk pembiayaan kebutuhan meliter mereka. Seharusnya AS mampu mengalokasikan US$90 miliar dan mengurangi anggaran meliter mereka agar pendanaan untuk kesehatan dan pendidikan anak-anak global dapat tercapai. Jika AS sukses melakukan pergeseran anggaran itu, dijamin wibawa AS dan keamanan global meningkat. Padahal, dana yang dibelanjakan AS untuk pembiayaan perang di Afrika Utara dan Timteng telah mencapai triliunan dolar dan hasilnya tidak memperkuat keamanan nasional mereka, tapi bahkan cenderung melemahkan.
Opsi kedua ialah pengenaan pajak untuk orang–orang kaya yang telah menyimpan dana mereka di negara-negara yang pajaknya sangat rendah (tax havens), seperti di daerah Karibia. Daerah-daerah itu kebanyakan di bawah kekuasaan Inggris. Pada umumnya mereka memiliki kaitan yang sangat erat dengan Wall Street dan pasar keuangan London. Pemerintah AS dan Inggris telah memberikan proteksi pada mereka karena orang-orang kaya yang menempatkan dana di negara-negara tax havens tersebut juga menyumbangkan sebagian dana mereka untuk keperluan kampanye politisi di AS dan Inggris. Negara-negara ‘tax havens’ seharusnya mengenakan ‘sedikit’ pajak deposito orang-orang kaya dunia, yang deposito mereka setidak-tidaknya telah mencapai US$21 triliun. Negara-negara kaya dapat menegakkan ketentuan tersebut dengan cara memberikan sanksi pada depositor kaya berupa noncompliant havens’ access pada pasar keuangan global. Tentu saja harus ada transparansi dan penghapusan penghindaran pajak serta kerahasiaan perusahaan. Seandainya ini dapat diimplementasikan, pengenaaan pajak deposito sebesar 0,25% saja per tahun dari US$21 triliun akan mampu meraup dana sekitar US$50 miliar. Kedua solusi itu cukup layak dan relatif mudah untuk diimplementasikan. Dengan demikian, kebijakan itu akan mampu membantu mewujudkan komitmen bersama yang tertuang dalam SDGs. Baru-baru ini di Astana Economic Forum, Presiden Kazakhstan Nursultan Nazarbayev dengan bijak menyerukan pengenakan pajak dana yang diparkir di luar negri guna membiayai kesehatan dan pendidikan dasar internasional. Seharusnya, pemimpin dunia yang lain bahu-membahu membantu mewujudkan ide tersebut. Planet bumi yang kita huni ini sebenarnya sangat kaya dan dengan mudah dapat membiyai anak-anak untuk kebutuhan dasar kesehatan dan pendidikan. Sedikit pergeseran alokasi dana dari belanja militer AS atau sedikit pajak deposito orang-orang kaya di negara-negara ‘tax havens’ secara cepat dan dramatis dapat meningkatkan kesempatan hidup anak-anak miskin serta membuat dunia terasa lebih adil, lebih aman, dan lebih produktif. Karena itu, tidak ada alasan untuk menunda-nunda mewujudkan komitmen yang tertuang dalam SDGs.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More