Selasa 06 September 2016, 21:31 WIB

Sidak Badan Restorasi Gambut Temukan Pelanggaran oleh Korporasi

Richaldo Y Hariandja | Nusantara
Sidak Badan Restorasi Gambut Temukan Pelanggaran oleh Korporasi

DOK PT

 

BADAN Restorasi Gambut (BRG) dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan di Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, menemukan kegiatan pembukaan gambut oleh salah satu anak perusahaan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP)/APRIL.

BRG menilai ada indikasi keberadaan gambut dalam (di atas 5 meter) pada areal konsesi tersebut.

"Kami ke Pulau Padang ini untuk merespons laporan masyarakat bahwa RAPP telah melakukan operasi di lahan gambut dengan membuat sejumlah kanal. Terkait laporan itu, kami telah meminta klarifikasi dokumen dari RAPP. Sekarang kami melakukan sidak guna melihat langsung kondisinya," ucap Kepala BRG Nazir Foead dalam keterangan tertulis kepada media, Selasa (6/9).

Hal ini, lanjut Nazir, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Peraturan tersebut dengan tegas melarang pembuatan kanal yang mengakibatkan gambut menjadi kering. Areal bergambut dengan kedalaman 3 meter atau lebih pun wajib dilindungi.

Pembukaan lahan gambut yang berfungsi lindung juga dilarang dalam UU tersebut. Penanggung jawab usaha yang menjadi lokasi kegiatan perusakan gambut tersebut terjadi wajib melakukan penanggulangan kerusakan gambut.

"Kami akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kami juga akan memanggil pihak perusahaan pada akhir pekan ini. Pemerintah telah sungguh-sungguh menyelamatkan gambut. Sektor swasta perlu menunjukkan itikad baik. Apalagi jika sudah mempunyai kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan," imbuh Nazir.

Sejumlah petani dan warga Bagan Melibur yang juga mengikuti kunjungan Kepala BRG menjelaskan kanal-kanal yang dibangun oleh RAPP telah menembus hutan alam yang ada di wilayah desa mereka.

M Kamil, salah seorang warga yang kebun sagunya terbakar, menuturkan, lahan gambut di Pulau Padang sejak enam tahun terakhir selalu mengalami kebakaran. Mereka menengarai hal ini terkait dengan kanal-kanal yang dibangun oleh RAPP di sekitar desa mereka sehingga mengeringkan gambut.

Sementara itu, Corporate Affairs Director RAPP Agung Laksamana secara terpisah menyatakan telah menerima masukan dari BRG perihal hasil dari kunjungan tersebut. Saat ini, pihak perusahaan tengah melakukan koordinasi dan akan mendiskusikan hasil verifikasi dengan pihak BRG dalam hal pengelolaan lahan gambut pada pekan ini.

"Adapun izin operasional kami berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku. Dan dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan senantiasa berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dan selalu merujuk kepada rencana kerja tahunan yang disahkan oleh pemerintah," ucap Agung. (OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More