Rabu 24 Agustus 2016, 10:29 WIB

Presiden Minta Koordinasi PTSP Diperkuat

MI | Ekonomi
Presiden Minta Koordinasi PTSP Diperkuat

Antara/Widodo S Jusuf

 

PRESIDEN Joko Widodo menyatakan ketidakpuasannya terhadap kenaikan investasi sebesar 17,8% pada tahun ini. Menurut Jokowi, kenaikan itu seharusnya bisa lebih tinggi apabila pengurusan perizinan investasi makin cepat.

Hal itu ia sampaikan saat membuka rapat terbatas evaluasi pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di Kantor Presiden, kemarin. Presiden pun meminta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) aktif menarik perizinan investasi yang mandek di kementerian.

"Kepala BKPM mulai ditarik saja agar perizinan ini lebih cepat lagi. Ini supaya investor enggak perlu berkeliling di setiap kementerian," ujar Presiden.

Ia juga menginstruksikan kepada kementerian dan lembaga yang menerbitkan perizinan terkait dengan investasi agar menyerahkan wewenang mereka ke BKPM. Selain soal kecepatan, Jokowi menyinggung keterpaduan antara PTSP di pusat dan daerah yang masih butuh perbaikan. Kini, masih ada ketimpangan kecepatan pengurusan izin di daerah dan pusat akibat kurangnya keterpaduan.

Karena itu, ia meminta ada standardisasi pelayanan investasi yang terpadu dan terkoordinasi antara pusat dan daerah. Presiden juga ingin PTSP benar-benar satu pintu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, terpadu, dan terintegrasi. "Karena kunci pertumbuhan ekonomi di masa depan ialah investasi, yang kita harapkan memberikan topangan ialah investasi," tegasnya.

Turut hadir dalam rapat terbatas tersebut Wapres Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, Menkeu Sri Mulyani, Menperin Airlangga Hartarto, Mendag Enggartiasto Lukita, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Kepala BKPM Thomas Lembong.

Seusai rapat, Pramono Anung mengatakan Presiden telah memerintahkan Menko Perekonomian, Menko Maritim, dan Seskab menginventarisasi seluruh formulir terkait dengan perizinan investasi. "Presiden juga telah menyetujui pembentukan task force investasi yang mengawal PTSP pada tingkat pusat dan daerah," ujar Pramono. Namun, jelas Pramono, masih ada yang harus dimatangkan. "Butuh peraturan lebih rinci dan rigid agar BKPM bisa bertugas di lapangan. (Pol/E-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More