Rabu 24 Agustus 2016, 09:55 WIB

Rabat buat Peserta Amnesti Pajak

MI | Ekonomi
Rabat buat Peserta Amnesti Pajak

Antara/Sigid Kurniawan

 

IBARAT mal yang menggeber diskon untuk memikat pebelanja, Bursa Efek Indonesia (BEI) juga menyiapkan diskon bagi para peserta amnesti pajak. “Ada dua yang disiapkan, crossing fee dan listing fee,” kata Direktur Pengembangan BEI Nicky Hogan di Gedung BEI, Jakarta, kemarin.

Untuk listing fee, lanjut Nicky, draf peraturannya sudah siap. Namun, masih menunggu persetujuan Komisaris BEI dan Otoritas Jasa Keuangan. “Secara prinsip OJK akan suport, tinggal tunggu tanggal main dikeluarkan,” ujarnya.

Diskon crossing saham sudah tercantum dalam Surat Edaran No SE-00002/BEI/08-2016. Menurut Nicky, selama ini, banyak investor yang memiliki saham bukan atas nama mereka. Diskon untuk transaksi balik nama saham (crossing) dari tarif transaksi 0,03% atas nilai crossing bertujuan menstimulasi mereka.

“Maksimum diskon bisa sampai 45% dari fee, untuk minimum transaksi Rp3 triliun. Namun, nilai transaksi Rp800 juta juga dapat insentif,” kata Nicky.

Dirut BEI Tito Sulistio menambahkan, bila crossing saham sebelum 30 September 2016, BEI akan mendiskon 20%-45% dari biaya transaksi. Syaratnya, investor menyertakan surat keterangan pengampunan pajak. “Belum ada crossing saham karena mereka harus masukkan surat keterangan dulu dan makan waktu 10 hari.” Utang naik
Hingga kemarin, uang tebusan yang masuk via program amnesti pajak mencapai Rp1,06 triliun atau 0,6% dari target. Dana repatriasi mencapai Rp1,7 triliun.

Pemerintah telah memprediksi adanya kekurangan penerimaan (shortfall) dari target perpajakan Rp1.539,2 triliun. Selama separuh tahun ini, penerimaan perpa-jakan baru Rp518,4 triliun atau 33,7% dari target. Imbasnya antara lain utang luar negeri (ULN) pemerintah meningkat.

Bank Indonesia mencatat ULN pemerintah naik 17,9% year on year mencapai US$158,7 miliar, lebih tinggi daripada pertumbuhan ULN secara umum, yakni 6,2%.

Menurut Direktur Eksekutif Departemen Statistik BI Hendy Sulistiowati, salah satu faktornya ialah penerimaan negara yang belum optimal sehingga harus ditutupi utang.

Tren tumbuhnya utang sektor publik, lanjutnya, sudah berlangsung sejak kuartal I lalu ketika ada peningkatan 14% (yoy).

“Kenapa utang publik naik, itu terkait dengan penerimaan pajak dan penerimaan nonpajak. Kalau penerimaan domestik besar, utang bisa dikurangi,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Di saat sama, utang swasta turun 3,1% ke posisi US$165,1 miliar. Kondisi perekonomian yang masih sulit diterka membuat swasta enggan menarik pinjaman. “Sektor swasta lebih banyak membayar utang ketimbang menarik utang,” jelas Hendy.

Kombinasi ULN swasta dan publik mencapai 36,8% dari produk domestik bruto. Level yang dianggap BI cukup aman. “Kalau, 51,1% baru waspada,” katanya. (Try/Fat/E-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More