Selasa 23 Agustus 2016, 21:30 WIB

Presiden Minta Penguatan Koordinasi PTSP

Rudy Polycarpus | Ekonomi
Presiden Minta Penguatan Koordinasi PTSP

ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

 

PRESIDEN Joko Widodo menyatakan ketikdapuasannya terhadap kenaikan investasi sebesar 17,8% pada tahun ini. Menurut Jokowi, kenaikan itu bisa lebih tinggi apabila pengurusan perizinan investasi makin cepat.

Melalui rapat terbatas di Kantor Presiden, Selasa (23/8), Jokowi mengevaluasi pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang telah berjalan selama lebih dari satu tahun.

Presiden menyarankan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) aktif menarik perizinan investasi yang mandek di kementerian. "Kepala BKPM (Thomas Lembong), mulai ditarik saja agar perizinan ini lebih cepat lagi. Ini supaya investor enggak perlu berkeliling di setiap kementerian," ujar Presiden ketika membuka rapat terbatas.

Kecepatan pelayanan, tegas kepala negara, diminta untuk lebih ditingkatkan lagi. Presiden menginstruksikan kepada sejumlah kementerian dan lembaga yang menerbitkan perizinan terkait investasi agar menyerahkan wewenangnya kepada BKPM.

Selain dalam hal kecepatan, keterpaduan antara PTSP di pusat dan di daerah masih butuh perbaikan. Pasalnya, masih ada ketimpangan kecepatan pengurusan di PTSP daerah dan pusat timpang akibat kurangnya keterpaduan.

Jokowi meminta standardisasi pelayanan investasi yang bersinergi dan terkoordinasi antara pusat dan daerah. Dia juga ingin PTSP benar-benar satu pintu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, terpadu, dan terintegrasi. Presiden juga meminta agar dibuat semacam standarisasi pelayanan investasi yang terpadu.

"Oleh sebab itu, semuanya harus dilihat dan harus ada standarisasi pelayanan investasi yang betul-betul tersinergi antara pusat dan daerah. Karena apa pun, kunci pertumbuhan ekonomi kita ke depan adalah investasi, yang kita harapkan memberikan topangan adalah investasi," tandasnya.

Turut hadir dalam rapat terbatas tersebut di antaranya Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong.

Sementara itu, Seskab Pramono Anung mengatakan, Presiden memerintahkan Kemenko Perekonomian, Kemenko Kemaritiman beserta Seskab menginventarisasi seluruh formulir terkait perizinan investasi. Jokowi tak ingin investor melalui proses panjang dan berbelit-belit.

Presiden juga sudah mengambil keputusan atas usulan Thomas soal pembentukan tim soal ini.

"Presiden memutuskan menyetujui dibentuknya task force investasi yang mengawal pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) pada tingkat pusat dan daerah)," ujar Pramono.

Namun, jelas Pramono, masih ada yang harus dimatangkan koordinasi PTSP tersebut. Sebab, PTSP tingkat daerah berada di bawah koordinasi Mendagri Tjahjo Kumolo. "Butuh peraturan lebih rinci dan rigid agar BKPM bisa bertugas di lapangan," tandas politisi PDI-P itu.

Selain itu, Presiden memerintahkan Seskab untuk mengkoordinasikan setiap Peraturan Menteri (Permen) dan Surat Edaran (SE) Menteri pada rakor tingkat menko. Presiden meminta Seskab menginventarisasi semua Permen dan SE yang dianggap menghambat.

"Misalnya, di Kementan harga daging tidak bisa turun, karena ada Permentan mengenai daging beku, kemudian juga ada pengaturan mengenai jeroan. Semuanya ini menghambat pemerintah menurunkan harga daging," pungkasnya. (OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More