Selasa 23 Agustus 2016, 13:43 WIB

Wapres Ingatkan agar Aparat Pengawas Kerja dengan Baik

Yogi Bayu Aji/MTVN | Ekonomi
Wapres Ingatkan agar Aparat Pengawas Kerja dengan Baik

ANTARA FOTO/Siswowidodo

 

WAKIL Presiden Jusuf Kalla membuka Rapat Koordinasi Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Rakornas APIP). Dia pun mengingat agar APIP bekerja dengan baik.

"Untuk membersihkan sesuatu harus pakai sapu yang bersih, kalau sapu kotor susah membersihkan," kata JK dalam sambutannya di Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Selasa (23/8).

Salah satu yang JK tekankan, agar BPKP berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam membangun sistem kerja. Tujuannya, agar kedua lembaga tak saling ambil alih tugas.

"Apa bila pengawasan tidak punya sistem tentu sulit walaupun tujuannya sama. Tujuan pemerintah, kementerian/lembaga, untuk kemajuan kita semua, kemakmuran kita semua," jelas dia.

Diketahui, Rakornas ini diselenggarakan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo pada Rakornas APIP, 13 Mei 2015. Tema Rakornas kali ini adalah "Aktualisasi Peran APIP sebagai Early Warning System dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional".

Rakornas diharapkan bisa meningkatkan komitmen dan dukungan nyata seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas peran APIP dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional. Sebagai 'mata telinga' dan kepanjangan tangan manajemen pemerintahan, APIP diharapkan dapat memberikan saran yang konstruktif kepada menteri, kepala lembaga, kepala daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan.

Acara dibuka dengan laporan dari Kepala BPKP Ardan Adiperdana. Sementara itu, di barisan tamu terlihat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mochamad Basoeki Hadimoeljono. Rakornas ini juga dihadiri 90 Inspektur Jenderal Kementerian dan Lembaga, 34 Inspektur Provinsi, 68 Inspektur Kabupaten/Kota.(X-11)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More