Senin 22 Agustus 2016, 10:22 WIB

Perpanjangan SLF Berbelit

Perpanjangan SLF Berbelit

Antara/Risky Andrianto

 

IMBAS kebakaran Apartemen Parama di Jalan Letjen TB Simatupang, Jakarta Selatan, mengungkap fakta bahwa syarat perpanjangan surat laik fungsi (SLF) apartemen rumit. Pihak apartemen sudah mengajukan perpanjangan, tetapi terkendala administrasi.

Kepala Bidang Penertiban Dinas Tata Kota DKI Jakarta Sugiarto mengatakan pihaknya telah bertemu dengan pengelola Apartemen Parama terlkait SLF mereka yang tidak kunjung terbit meski telah disegel sejak 3 Februari 2016 hingga insiden kebakaran di lantai 12 hingga 15 pada Minggu (14/8).

Dalam pertemuan itu pihak pengelola mengaku telah mengajukan surat izin pembuatan SLF ke Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) pada 15 Februari 2016. Berselang 6 bulan, surat itu belum selesai.

“Pengelola Apartemen Parama mengaku sudah mengirim surat izin urus SLF ke BPTSP. Kami tidak tahu mengenai ada kekurangan apa di BPTSP yang menyebabkan persalan SLF terlambat diproses,” papar Sugiarto, kemarin.

Pihaknya mendesak pengelola mengosongkan ­bangunan hingga SLF dan hasil kajian oleh pengkaji bangunan besertifikat diterbitkan. Tak ada tenggat untuk pengelola meng-urus SLF, dan pengkaji dapat ditunjuk sendiri oleh pengelola. Saat ini masa SLF lebih dari 10 apartemen berakhir.

Syarat aneh
Proses perpanjang SLF, dinilai Presiden Direktur PT Pakuwon Jati Tbk Ridwan Suhendra, biasa saja. Namun, yang sulit ialah syarat-syarat memperpanjang SLF.

Pengembang harus menyerahkan lahan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) ke pemerintah daerah. Jika lahan itu belum dise­rahkan, berkas tidak diterima BPTSP.

“Pada tanah yang harus diserahkan itu harus dibuat peta bidangnya. Peta bidang kan sulit untuk dibuat dan diukur dengan tepat lagi karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebelumnya sudah me­ngeluarkan sertifikat lahan yang sudah dipotong untuk jalan dan lain-lain,” ungkap Ridwan, kemarin.

Hal itu membuat proses perpanjangan SLF menemui jalan buntu hingga memakan waktu bertahun-tahun. Terlebih, lanjut Ridwan, PTSP tidak akan memproses secara administratif jika lahan fasos-fasum itu belum diserahkan. Ia memperkirakan jumlah bangunan apartemen yang belum memperpanjang SLF lebih dari 10 karena mengalami kendala yang sama.

“Tidak ada masalah dengan pengkajian teknis dan menyewa konsultan. Soal penyerahan tanah fasos-fasum itu menjadi bias karena tidak berkaitan dengan keselamat-an dan keamanan bangunan. Aneh aja,” tukas Ridwan. (Aya/J-3)

Baca Juga

MI/Susanto

Pemprov DKI Raih Penghargaan Pemda Berkualifikasi Informatif

👤 (Ssr/Put/J-1) 🕔Jumat 27 November 2020, 02:35 WIB
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan kembali mengantar Pemprov DKI meraih penghargaan Pemerintah Daerah...
MI/Kisar Rajagukguk

Satpol PP Klaim Bangunan Ilegal Terbongkar

👤(Put/KG/J-1) 🕔Jumat 27 November 2020, 02:25 WIB
SATPOL PP bersama lintas SKPD Kota Depok telah memeriksa bangunan yang sedang dalam proses pembangunan di bantaran Sungai...
Insi Nantika Jelita

Masyarakat Harus Solid Tanggulangi Wabah

👤(Put/J-1) 🕔Jumat 27 November 2020, 02:15 WIB
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta agar berbagai pihak, baik jajaran pemerintah daerah maupun masyarakat solid dalam...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya