Jumat 12 Agustus 2016, 11:20 WIB

Infrastruktur Pertanian Tingkatkan Produksi Padi

Andhika Prasetyo | Ekonomi
Infrastruktur Pertanian Tingkatkan Produksi Padi

ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

 

INFRASTRUKTUR merupakan salah satu pilar utama yang harus dikedepankan suatu bangsa jika ingin mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.

Itulah yang juga tengah dilakukan Indonesia saat ini. Pembangunan infrastruktur, khususnya di sektor pertanian, merupakan hal yang sangat digalakkan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Sejak memegang pemerintahan, Jokowi memberikan instruksi untuk membangun 49 bendungan yang tersebar di seluruh tanah air. Di luar itu, pembuatan dan rehabilitasi irigasi juga menjadi fokus lainnya demi menciptakan kedaulatan pangan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Selasa (9/8), seusai rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, mengatakan untuk terus menjaga produksi pangan memang perlu ada normalisasi sarana infrastruktur di berbagai daerah agar pemanfaatan waduk maupun saluran irigasi dapat lebih optimal dan efisien.

Kendati tidak mengemban tugas utama dalam membangun dam dan saluran irigasi, Kementerian Pertanian (Kementan) tetap memiliki kewajiban untuk melakukan rehabilitasi.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Sumardjo Gatot Irianto mengatakan pada 2016 pihaknya menargetkan rehabilitasi saluran irigasi terhadap 446 ribu hektare (ha).

“Hingga saat ini, proyek itu sudah selesai 77,54%. Sisanya dalam penyelesaian. Kami harapkan September sudah selesai,” ujar Gatot, Kamis (11/8).

Adapun, tugas lainnya yakni mencetak sawah baru, juga terus dilakukan.

Gatot mengatakan Kementan telah menyelesaikan 54% proses cetak sawah dari target seluas 132 ribu ha. “September juga diharapkan selesai.”

Berdasarkan data dari Data dan Informasi Kementan, hingga 2019, secara berkesinambungan, akan dicetak sawah baru sebanyak 1 juta ha.

Sementara itu, Koordinator Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan Said Abdullah mengatakan dengan total lahan sawah yang dimiliki saat ini, yakni 8,2 juta ha, Indonesia sudah cukup mampu untuk mencapai swasembada beras.

Ia menyebutkan, jika satu ha sawah saja bisa menghasilkan lima ton padi, dengan jumlah luas lahan yang ada, target 70 juta ton padi per tahun bukan lagi hal yang mustahil.

“Sementara kebutuhan masyarakat Indonesia hanya 27 sampai 30 juta ton. Kita tidak perlu lagi impor” ujar Said.

Untuk lahan, paparnya, pemerintah sejatinya tidak lagi memiliki masalah. “Tinggal dijaga saja agar tidak berkurang.”

Pada 2015, total produksi padi mencapai 75,36 juta ton, naik 6,37% dari tahun sebelumnya. Adapun, pada tahun ini pemerintah menargetkan adanya peningkatan produksi menjadi 78,10 juta ton.

Terkait pembangunan bendungan dan irigasi, Said mengatakan pemerintah juga telah melakukan hal yang tepat. Namun, ia menggarisbawahi, setelah terbangun nanti, harus ada upaya tata kelola yang maksimal untuk merawat dan memfungsikan infrastruktur tersebut secara maksimal.

“Untuk irigasi contohnya, dalam mengelola itu ada pembagian kewenangan. Irigasi premier itu tanggung jawab pusat, sekunder itu provinsi dan tersier itu kabupaten. Jadi nanti harus jelas pengelolaan ke depannya bagaimana,” tegas Said.

Selain memperkuat infrastruktur produksi, untuk mencapai kedaulatan pangan, infrastruktur pasar juga harus didorong.

“Seperti penyediaan gudang-gudang penyimpanan di wilayah yang menjadi sentra. Itu harus ada supaya hasil produksi mereka tersimpan dengan aman untuk sementara,” jelasnya.

Selain itu, proses distribusi ke pasar juga menjadi satu hal yang tidak bisa dikesampingkan.

“Baik akses jalannya maupun angkutannya.”

Jadi, menurut Said, harus ada sinergi antar lembaga pemerintahan untuk benar-benar mewujudkan kedaulatan pangan seperti ayng dicita-citakan selama ini.

“Harus ada koordinasi yang baik. Selama ini kelemahan kita memang ada di koordinasi. Ego sektoral itu harus dilepas,” pungkasnya. (OL-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More