Rabu 27 Juli 2016, 00:20 WIB

Perppu yang Terkebiri

Reza Indragiri Amriel Alumnus Psikologi Forensik, The University of Melbourne | Opini
Perppu yang Terkebiri

ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin

KETIKA belum lagi ada predator seksual yang dikebiri kimiawi, regulasi tentang sanksi kebiri tersebut justru sudah lebih dulu menunjukkan gejala lemah syahwat. Itu simpulan yang bisa dibangun dari ruang rapat Komisi VIII DPR. Ada sekian banyak PR yang DPR tugaskan kepada pemerintah, betapa pun pada akhirnya Perppu 1/2016 (memuat sejumlah sanksi pemberatan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak) dapat diterima. PR itu samar-samar menyelipkan keragu-raguan akan kemantapan pengimplementasian regulasi itu nantinya.

Problem terbesar datang dari sikap resmi Ikatan Dokter Indonesia (IDI). IDI menolak menjadi eksekutor alias pelaksana kebiri bagi para predator seksual karena berpandangan bahwa kebiri tersebut merupakan bentuk hukuman dan bukan rehabilitasi. Dalam pertemuan dengan Komisi VIII DPR, IDI bergeming. Jadi, sangat dikhawatirkan, kelak akan terjadi antiklimaks: perppu tetap diundangkan tetapi pasal khusus kebiri tidak bisa diimplementasikan karena kaburnya hal-ihwal terkait dengan siapa yang akan melaksanakan dan bagaimana pelumpuhan libido seksual akan dilaksanakan.

Sebelumnya, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPA Indonesia; dulu bernama populer Komnas Perlindungan Anak) mengkritisi tafsiran pemerintah atas data kejahatan seksual terhadap anak yang meninggi. LPA Indonesia justru melihat kenaikan data sebagai wujud suburnya kesediaan korban dan masyarakat untuk melapor. Juga, Seto Mulyadi selaku Ketua Umum LPA Indonesia memandang dorongan nonseksual, sebagai motif dominan predator, tidak akan teredam jika dihajar dengan kebiri hormonal. Kembali ke penolakan IDI, sikap IDI memberikan satu poin tambahan untuk menyoal kajian dan koordinasi yang diklaim telah dilakukan intensif oleh pemerintah sebelum mengeluarkan perppu. Apabila pemerintah telah memiliki bayangan bahwa kelak dokter berperan sebagai algojo kastrasi kimiawi, dan dokter bernaung di bawah IDI, sikap penolakan semestinya sudah bisa dibaca sejak jauh-jauh hari. Akibatnya, perppu sangat mungkin tidak akan dikeluarkan karena pemerintah paham betul bahwa vonis hakim berupa penjatuhan kebiri hormonal bagi terdakwa kejahatan seksual terhadap anak tidak dapat dieksekusi.

Sisi lain, kini menjadi pertanyaan, di negara-negara yang memberlakukan kastrasi hormonal bagi predator seksual, mengapa tidak ada resistensi masif dari dokter-dokter di sana? Alih-alih ditegakkan semata-mata sebagai hukuman, kastrasi kimiawi di negara-negara lain pada umumnya dipraktikkan dalam konteks rehabilitasi. Konteks ini terbangun karena kebiri hormonal dilakukan dengan diawali datangnya kehendak sukarela dari predator seksual. Dengan kata lain, para terdakwa predator sendiri yang meminta otoritas hukum untuk menerapkan perlakuan tersebut kepada mereka.

Keinginan nirpaksa pada diri predator itu muncul seiring dengan kesadaran mereka bahwa aksi kejahatan yang telah mereka lakukan menimbulkan penderitaan luar biasa berat terhadap anak (dan keluarganya). Keinsafan tersebut semakin positif karena, pada sisi lain, predator juga sadar masih adanya instrumen berupa hormon seksual dan alat kelamin yang sewaktu-waktu dapat memfasilitasi mereka mengulangi perbuatan jahat tersebut. Terdorong oleh perubahan kejiwaan sedemikian rupa, predator pada gilirannya memiliki kebutuhan untuk melumpuhkan--setidaknya--sebagian kemampuannya yang dapat berisiko buruk bagi anak-anak dan dirinya sendiri. Tentu saja, kebiri bukan merupakan penanganan tunggal. Langkah tersebut tetap digandeng dengan upaya-upaya lain guna mengendalikan dorongan pada diri predator, baik yang bersifat seksual maupun nonseksual.Bagi predator, kehendak sukarela untuk dikastrasi hormonal itulah faktor kunci yang mengaktivasi efek jera. Jadi, bukan perusakan syahwat seksual an sich yang bekerja menekan potensi residivisme para predator. Sebaliknya, tanpa prakarsa yang datang dari diri predator sendiri, kebiri kimiawi justru berpotensi kuat melipatgandakan kebahayaan predator.

Di situlah tampak ketidakkonsistenan logika di balik rencana pemberlakuan kastrasi hormonal. Pada satu sisi, kebiri didudukkan pemerintah sebagai bagian dari rehabilitasi. Namun, pada sisi lain, faktor kemauan pelaku untuk dikebiri justru vakum dari perppu. Perppu, sebagaimana narasi yang sudah terbangun sejak dini, tetap memosisikan kebiri dalam konteks penghukuman semata, yaitu sebagai sanksi pemberatan. Dalam konteks sedemikian rupa, kastrasi kimiawi menjadi kewajiban yang harus dijalani pelaku setelah hakim menjatuhkan putusan tersebut, tanpa hakim perlu tahu apakah pelaku mau atau tidak mau menerima bonus hukuman tersebut. Sebagai 'jalan keluar' atas penolakan IDI untuk menjadi eksekutor kastrasi kimiawi, muncul pemikiran bahwa pelumpuhan berahi seksual predator dilakukan tidak dengan cara injeksi, tetapi obat-obatan yang diminumkan ke predator. Meski pemikiran tersebut boleh jadi mengatasi sikap penolakan IDI, unsur kehendak pelaku tetap vakum dari 'solusi' tersebut. Demikian pula dengan kemungkinan perlibatan pihak selain dokter apabila kastrasi hormonal tetap dilaksanakan dengan cara suntik. Ketika kastrasi hormonal memunculkan efek samping, pihak selain dokter tidak memiliki kompetensi untuk menanggulanginya. Apa pun metode pelumpuhan libido seksual itu, dokter--tak pelak--menjadi tempat pelarian atas masalah susulan yang muncul. Hanya dalam situasi ketika kehendak dikastrasi datang dari predator, keterlibatan dokter sebagai eksekutor kebiri kimiawi memperoleh pembenaran. Itu disebabkan suasana yang menaungi dokter ketika melakukan kastrasi kimiawi tersebut ialah suasana penyembuhan diri predator, bukan pemberatan sanksi. Konteks semacam itulah yang relevan dengan kemuliaan profesi dokter. Pada tataran konstitusi, lolosnya Perppu 1/2016 menyisakan sebuah persoalan yang tidak sepele, yaitu bagaimana kode etik profesi yang disusun demi terjaganya keluhuran muruah para dokter bisa menjalin harmoni dengan sebuah legislasi yang--tak dapat diingkari--ke dalamnya bercampur fakta bahwa politik tidak bundar sempurna. Allahu a'lam.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More