Makna Status Darurat Turki

Penulis: Smith Alhadar Pada: Selasa, 26 Jul 2016, 10:14 WIB Opini
Makna Status Darurat Turki

AFP/ADEM ALTAN

SEMINGGU setelah kudeta gagal (16 Juli), pemerintah Presiden Recep Tayyip Erdogan memberlakukan negara dalam status keadaan darurat selama tiga bulan. Tujuannya menuntaskan perburuan orang-orang yang dianggap terlibat dalam kudeta, terutama peng­ikut ulama karismatik Muhammad Fethullah Gulen (Gulenis). Ini sesuai dengan perundang-undangan Turki. Jika situasi kembali aman, status darurat itu bisa diperpendek menjadi 45 hari. Namun, bila situasi tak tertangani selama tiga bulan itu, status darurat dapat diperpanjang hingga 60 hari.

Selama dalam situasi darurat, pemerintah, khususnya presiden, diperbolehkan memotong jalur birokrasi di parlemen untuk memberlakukan undang-undang baru dan membatasi atau meniadakan hak-hak dan kebebasan rakyat. Dengan demikian, pemerintah lebih leluasa saat mengambil tindakan dalam menangani masalah.

Meskipun pengawasan dan penanganan pemerintah menjadi lebih ketat, Erdogan berjanji tidak akan menodai demokrasi Turki. Tujuan penetapan status keadaan darurat itu, menurut Erdogan, semata-mata agar pemerintah bisa mengambil keputusan dan tindakan yang cepat dan efektif untuk melawan ancaman terhadap demokrasi, aturan hukum, dan hak serta kebebasan manusia.

Kudeta yang gagal itu memang telah membuat Erdogan berada di atas angin. Dikhawatirkan, ia makin otoriter. Bisa dipastikan kesempatan ini akan ia manfaatkan semaksimalkan mungkin, sekali pun melanggar hak asasi manusia, untuk membersihkan Gulenis, bahkan juga musuh lain yang tidak sejalan dengan pemerintah, dari seluruh lembaga pemerintahan dan pers.

Seminggu setelah kudeta gagal itu, pemerintah telah menahan sekitar 50 ribu orang, termasuk tentara, polisi, jaksa, hakim, dan warga sipil. Juga memberhentikan 30 gubernur, 50 pejabat pemerintah, 8.777 anggota polisi, dan puluhan ribu guru dan dosen. Untuk membungkam media massa, pemerintah mencabut izin operasi 24 stasiun televisi karena berhubungan dengan Gulen. Kartu pers untuk 34 wartawan yang bertugas meliput di Kantor Perdana Menteri juga dicabut karena dicurigai terkait dengan Gulen. Amat mungkin jumlah orang yang ditangkap akan bertambah. Yang mengerikan, Erdogan ingin memberlakukan lagi hukuman mati atas mereka yang ditahan dengan mengamendemen kembali konstitusi yang pada 2004 telah menghapus hukuman mati.

Erdogan kini telah menjadi ‘sultan’ yang sangat berkuasa sejak mundurnya PM Ahmet Davutoglu karena tidak sepaham dengan Erdogan. Penggantinya ialah Binali Yildirim, figur loyalis Erdogan. Dalam kabinet baru Yildirim, terdapat nama-nama loyalis Erdogan, seperti Deputi PM Mehmet Simsek, Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu, Menteri Dalam Negeri Efkan Ala, Menteri Energi dan Perminyak­an Berat Albayrak, Menteri Pendidikan Ismet Yilmaz, dan Menteri Kebudayaan Nabi Avci. Sementara itu, loyalis Davutoglu didepak dari kabinet. Untuk memanfaatkan kudeta gagal, Erdogan akan mengisi lembaga-lembaga militer, kejaksaan, kehakiman, dan kepolisian dengan orang-orang yang loyal kepadanya sehingga kekuasaan yang digenggam Erdogan hanya bisa dibandingkan dengan kekuasaan yang pernah dipegang Mustafa Kemal Ataturk, pendiri Turki modern.

Dengan demikian, perjuangan rakyat menentang kudeta untuk mempertahankan kehidupan demokratis bisa jadi justru akan menemukan diri dalam situasi dan kondisi otoritarianisme pemerintahan Erdogan. Penangkapan ribuan tentara dan polisi akan juga berakibat pada melemahnya keamanan dalam negeri. PKK dan Islamic State bisa leluasa melakukan penetrasi ke ruang-ruang publik untuk melancarkan terorisme.

Seharusnya kudeta itu dipakai sebagai momen merefleksikan diri terkait dengan pengelolaan kekuasaan yang ternyata mengecewakan pihak lain. Bila Erdogan memanfaatkan kudeta gagal itu untuk memperluas dan mengukuhkan kekuasaannya, bisa jadi itu akan menjadi bume­rang. Keamanan dalam negeri tidak terjamin, terjadi instabilitas politik, keterpurukan ekonomi, dan yang lebih mengkhawatirkan upaya kudeta lagi oleh militer.

Selanjutnya, tujuan diberlakukannya status keadaan darurat ialah juga agar pemerintah lebih bisa berkonsentrasi menghadapi Amerika Serikat (AS). Erdogan menuduh otak kudeta ialah Muhammad Fethullah Gulen yang sejak 1999 mengasingkan diri di Pennsylvania, AS. Sesuai dengan permintaan AS, Erdogan telah mengirim empat dokumen sebagai bukti keterlibatan Gulen dalam kudeta. Kendati mempunyai perjanjian ekstradisi, secara hukum tidak mudah bagi AS untuk memenuhi permintaan pemerintahan Erdogan. Namun, tentu saja persoalan ini menjadi pelik karena AS dan Turki sekutu yang saling membutuhkan.

AS membutuhkan Turki sebagai anggota NATO yang strategis secara geografis dalam menghadapi gelagat Rusia dan sebagai pijakan untuk memerangi Islamic State. Turki ialah tetangga Irak dan Suriah. Sementara itu, Erdogan membutuhkan AS dalam hal bantuan ekonomi, militer, dan sebagai alat penekan atas Uni Eropa (UE) agar menerima lamaran Turki menjadi anggota UE. Bila Erdogan mengharuskan AS mengekstradisi Gulen dengan mengambil resiko memburuknya hubungan Turki-AS, yang paling merugi ialah pemerintahan Erdogan.

Turki akan terisolasi yang memperburuk situasi politik dan ekonomi dalam negeri. Jadi, Erdogan harus pandai-pandai mengolah kekuasaan yang besar itu dengan menjalankan kebijakan keamanan dan politik dalam negeri dengan menghormati hak-hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi serta tidak memperkeruh hubungan dengan AS.

Smith Alhadar
Penasihat ISMES, Direktur Eksekutif Institute for Democrazy Education (IDE)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More