Sabtu 23 Juli 2016, 00:10 WIB

Sistem Peradilan dan Perlindungan Anak

Ridwan Mansyur Hakim, Penulis Buku Mediasi Penal terhadap Perkara KDRT | Opini
Sistem Peradilan dan Perlindungan Anak

Ilustrasi Seno

BELAKANGAN ini kita semakin sering mendengar dan menyaksikan berbagai kasus kejahatan yang melibatkan anak-anak sebagai korban. Mulai dari kasus penganiayaan berat, kekerasan seksual, hingga penggunaan vaksin palsu yang mengancam kesehatan dan tumbuh kembang anak-anak Indonesia. Di sisi lain banyak pula kekerasan dan pelanggaran hukum dilakukan anak anak.Terdapat ragam ancaman yang berpotensi merusak perilaku, kesehatan anak-anak, hingga proxy war. Anak merupakan bagian warga negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi penerus bangsa. Di samping wajib mendapatkan pendidikan formal, anak juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Kepres No 36 Tahun 1990. Kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Semuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta menghargai partisipasi anak.

Perkembangan ilmu hukum, khususnya sifat pemidanaan modern, telah memperkenalkan pendekatan hubungan pelaku-korban atau doer-victims relationship. Demikian pula Sistem Hukum Pidana Indonesia juga memasuki babak baru khususnya dari perspektif perlindungan anak. Pengaturan tentang hukum pemulihan keadaan setelah peristiwa dikenal dengan keadilan restoratif (restorative justice) yang berbeda dengan keadilan yang menekankan pembalasan dan keadilan ganti rugi. Penangan kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) adalah polisi, kejaksaan dan pengadilan, pembimbing kemasyarakatan, balai pemasyarakatan, pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Termasuk, Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi menekankan kewajiban menangani ABH dengan acara diversi (pengalihan ke prosedur perlindungan anak).

Kasus-kasus ABH yang dibawa dalam proses peradilan ialah kasus-kasus yang serius saja. Itu juga harus selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses penghukuman adalah jalan terakhir (ultimum remedium), dengan tetap tidak mengabaikan hak hak anak. Di luar itu kasus kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme nonformal yang didasarkan pada pedoman yang baku. Upaya penyelesaian perkara pidana adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, yaitu melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekadar mengubah undang-undang semata. Tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang dikehendaki hukum pun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme restorative justice tersebut adalah dialog yang di kalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan 'diversi' atau yang lazim dengan sebutan 'musyawarah untuk mufakat'. Sehingga diversi khususnya melalui konsep restorative justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan anak.

Kejahatan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai hidup yang salah dan berkembang di tengah masyarakat. Beban tanggung jawab ini menjadi PR bersama antara kementerian dan lembaga terkait, aparat penegak hukum, media dan seluruh komponen masyarakat. Artinya, bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum saja. Sebagai contoh, betapa mudahnya generasi muda mengakses pornografi melalui gadget (smartphone atau netbook) di berbagai media. Tanggung jawab media juga untuk menyortir berita dan tontonan dapat memancing kekersan seksual terhadap anak. Di sisi lain, tanggung jawab sosialisasi dan pendidikan dilakukan kementerian lembaga terkait, media, komponen masyarakat, dan keluarga inti. Peranan keluarga menjadi sangat penting untuk menjadi simpul dalam menghasilkan generarsi muda yang tidak bersentuhan hukum. Setiap keluarga memiliki potensi besar untuk memberikan pengajaran cara menghadapi kekerasan pada anak.

Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif ialah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggung jawab, dan membuat perubahan. Semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Anak merupakan anugerah tidak ternilai dari Tuhan YME kepada orang tua untuk dipelihara, dilindungi dan dididik. Anak mempunyai kemampuan fisik, mental, dan sosial yang masih terbatas untuk mengatasi berbagai risiko dan bahaya. Artinya anak masih sangat bergantung kepada seluruh anggota keluarga untuk melindungi dan memeliharanya. Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak ini menjadi tanggung jawab berbagai pihak yaitu orangtua, keluarga, masyarakat, dan juga negara. Tidak ada pilihan lain. Mari berhenti bergunjing dan saling menyalahkan. Memberdayakan sistem penanganan hukum terpadu dan terintegrasi tidak dapat ditawar lagi.Semua stakeholder harus konsentrasi dan berinovasi dalam mempersiapkan sistem, SDM, sarana dan prasarana untuk mendukung Sistem Peradilan Pidana Anak dan perlindungan anak. Tanggal 23 Juli merupakan Hari Anak Nasional dan 1 Juni adalah Hari Anak Internasional. Selamat menyelenggarakan pembaharuan hukum pidana.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More