Jumat 22 Juli 2016, 00:20 WIB

Turki Pascakudeta Gagal

Zuhairi Misrawi Peneliti Pusat Kajian Pemikiran dan Politik Timur-Tengah,The Middle East Institute | Opini
Turki Pascakudeta Gagal

AFP PHOTO / SAKIS MITROLIDIS

PASCAKUDETA yang gagal dilakukan sekelompok tentara, Turki sedang memasuki ruang gelap politik. Recep Tayyip Erdogan melakukan pembersihan besar-besaran terhadap tentara yang terlibat di dalam kudeta gagal. Konon, ada 7.500 tentara yang ditangkap (www.nytimes.com/20). Tidak hanya ribuan tentara yang ditangkap karena telah terbukti merencanakan kudeta, Erdogan juga memecat 2.745 hakim, 1.500 dekan di berbagai perguruan tinggi, dan 21 ribu guru di berbagai sekolah di seantero Turki. Thomas L Friedman di Harian New York Times menyebut Erdogan telah melakukan 'kudeta' terhadap rakyatnya sendiri. Langkah yang diambil Erdogan semakin membuktikan otoritarianisme Erdogan. Menurut Friedman, Erdogan tidak mencerminkan seorang pemimpin yang demokratis, tetapi pemimpin yang otoriter. Erdogan layaknya 'sultan', bukan presiden yang mesti melindungi seluruh warganya. Banyak pihak berharap Erdogan melakukan rekonsiliasi nasional dan mengubah perilaku otoriter selama 13 tahun memimpin Turki. Namun, rupanya harapan tersebut tidak dipenuhi Erdogan. Ia justru memilih jalan yang lebih keras lagi terhadap pihak-pihak yang dianggap akan menggerogoti kekuasaannya.

Bahkan, Erdogan memberi label 'teroris' terhadap mereka yang telah merencanakan kudeta dan meminta agar mereka dihukum mati. Padahal, Erdogan sudah menghapus hukuman mati sebagai prasyarat keikutsertaan Turki dalam Uni Eropa. Secara spesifik, Erdogan menuduh 'Gulenis', para pengikut Fethullah Gulen menjadi otak dari kudeta, yaitu para pengikut Gulen yang tersebar di berbagai instansi pemerintahan, termasuk di kepolisian, militer, dan kehakiman. Atas dugaan tersebut, Erdogan menyimpulkan Fethullah Gulen menjadi aktor penting di balik kudeta. Karena itu pula, Erdogan secara resmi meminta kepada pemerintah Amerika Serikat untuk mengekstradisi Fethullah Gulen dan menyerahkannya kepada pemerintah Turki untuk dimintai pertanggungjawaban dan diseret ke meja hijau. Fakta tersebut membuktikan situasi politik di dalam negeri Turki semakin memanas. Jalan menuju rekonsiliasi nasional semakin jauh panggang dari api. Pasalnya, perseteruan antara Erdogan dan Fethullah Gulen semakin terbuka lebar. Padahal, keduanya merupakan sosok yang dulunya mempunyai hubungan sangat akrab sejak kudeta militer 1997. Keduanya juga mempunyai pendukung dan pengikut yang sangat besar di Turki. Erdogan memilih ranah politik praktis, sementara Fethullah Gulen memilih jalur masyarakat sipil dengan fokus pada pendidikan dan pelayanan masyarakat, yang populer dengan Hizmet.

Namun, sejak 2013, hubungan antara Erdogan dan Fethullah Gulen memanas. Hal tersebut dimulai dengan kebijakan Erdogan untuk menutup sekolah-sekolah yang berafiliasi dengan Gullen. Puncaknya pada Desember 2013, lingkaran dalam Erdogan diputuskan pihak kejaksaan terlibat dalam korupsi yang berdampak pada mundurnya sejumlah menteri dan beberapa orang ditangkap. Erdogan menganggap langkah yang diambil aparat penegak hukum sebagai 'kudeta' terhadap Erdogan. Para 'Gulenis' dituduh sebagai aktor utama di balik pengungkapan kasus korupsi di lingkaran Erdogan. Bahkan, Erdogan menganggap Fethullah Gulen telah menerapkan negara 'paralel' atau negara bayangan dengan menggunakan tangan-tangan pengikutnya di lingkaran kekuasaannya. Sejak saat itulah hubungan antara Erdogan dan Fethullah Gulen semakin meruncing. Perseteruan tersebut telah memaksa Gulen untuk eksodus ke Amerika Serikat dan menetap di Pennsylvania. Kini, perseteruan antara Erdogan dan Fethullah Gulen akan membawa Turki ke dalam perpecahan yang sangat serius, mengingat Fethullah Gulen mempunyai pengaruh besar. Langkah brutal yang diambil Erdogan dengan melakukan penangkapan besar-besaran terhadap Gulenis bukan justru menyusutkan mereka, melainkan justru semakin mengonsolidasikan mereka.

Maka dari itu, perseteruan antara Gulenis dan pengikut Erdogan ini akan semakin memecah belah persatuan Turki. Padahal, menurut Fethullah Gulen, aktor kudeta yang sebenarnya ialah para militer dari kalangan sekuler yang selama ini tidak nyaman dengan kebijakan Erdogan terhadap suku Kurdi dan sikap Erdogan yang membuka perbatasan Turki dengan Suriah dan Irak. Turki akan menggelar pemilu pada November nanti. Jika Erdogan tidak hati-hati, ia akan kehilangan dukungan politik dari para pengikut Gulen yang selama ini masih bersimpati terhadap Erdogan. Jika AKP, partai Erdogan mengalami kekalahan, hal tersebut akan menjadi pukulan telak bagi Erdogan. Oleh sebab itu, Erdogan sejatinya tidak memaksakan kehendak untuk mengambil langkah otoriter pascakudeta gagal tersebut. Lebih-lebih, Amerika Serikat dan Uni Eropa mulai gerah dengan sikap otoriter Erdogan pascakudeta.

Mereka menganggap langkah yang diambil Erdogan sudah berlebihan dan offside. Bahkan, Erdogan dianggap telah melanggar hak asasi manusia dengan memperlakukan musuh-musuh politiknya secara tidak manusiawi. Langkah Erdogan yang akan menerapkan hukuman mati terhadap para militer yang melakukan kudeta dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia yang dianut Uni Eropa. Jika Erdogan tetap menerapkan hukuman mati, hampir sudah bisa dipastikan mimpi Turki untuk bergabung dengan Eropa hanya akan menjadi mimpi belaka. Maka dari itu, Erdogan sejatinya menjadikan kudeta gagal tersebut sebagai jalan untuk melakukan rekonsiliasi nasional dan mengubah perilaku politiknya yang otoriter agar lebih humanis. Sayangnya, Erdogan tidak melakukan semua itu. Turki pascakudeta semakin suram.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More