Menimbang Program Deradikalisasi

Penulis: Al Chaidar Peneliti Terorisme,Universitas Malikussaleh,Aceh Pada: Jumat, 22 Jul 2016, 00:10 WIB Opini
Menimbang Program Deradikalisasi

ANTARA FOTO/Basri Marzuki

TERUS berulangnya aksi teror bukan semata lemahnya UU Terorisme, tapi juga harus dilihat sebagai gagalnya deradikalisasi terhadap mantan narapidana teroris. Saat ini deradikalisasi diusung oleh BNPT dan lembaga pemasyarakatan telah gagal semenjak adanya bom bunuh diri di Kantor Polres Poso (2013), Sulawesi Tengah. Adanya bom bunuh diri di Kantor Polresta Solo dan gelombang eksodus mantan narapidana teroris ke Suriah dan Mindanao mencerminkan kegagalan program deradikalisasi yang digembar-gemborkan pemerintah dalam upaya mencegah aksi terorisme di Tanah Air. Seseorang yang kembali melakukan aksi terorisme setelah ia keluar dari penjara dinilai sebagai kegagalan dalam deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Hingga saat ini, program deradikalisasi tidak memiliki konsep yang jelas. Saat ini, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT), dan Badan Intelijen Negara (BIN) masih menggunakan konsep deradikalisasi sebagai program rehabilitasi non-klinis.

Namun, program tersebut tidak terpadu satu sama lain. Meskipun Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) seringkali membantah program deradikalisasi ini gagal, bukti kegagalannya juga dapat dilihat pada Fadli Sadama, residivis aksi perampokan di Medan dan Aceh yang menggunakan hasil uangnya untuk melakukan aksi terorisme. Fadli Sadama sempat mengikuti program deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, ia kemudian kembali melakukan teror. Program deradikalisasi yang mengandalkan perubahan ideologi tidak lagi dianggap efektif mengatasi persoalan radikalisme dan terorisme. Pemerintah Indonesia melakukan deradikalisasi sebagai salah satu cara lunak (soft-approach) mengatasi terorisme di Indonesia pascabom Bali 2002, tapi program ini tidak berjalan dengan baik.

Deradikalisasi untuk mengubah atau menghilangkan ideologi radikal termasuk di Indonesia terbukti tidak efektif. Metode ini juga tak berhasil diterapkan kepada orang-orang yang sudah terpengaruh paham radikal bahkan jauh hari sebelum ideologi takfiri masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya ISIS (Islamic State of Iraq and Syria). Sidney Jones (2013), Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC), memberikan contoh proses deradikalisasi yang diberikan kepada Santoso alias Abu Wardah, gembong teroris pemimpin Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang pernah diberi jabatan dan modal berupa uang dari Pemerintah Kabupaten Poso. Namun kemudian, modal itu digunakan untuk menggaji anak buah dalam kelompoknya dan mendanai kegiatan-kegiatan bernuansa radikalisme. Polisi mengklaim Santoso telah memimpin penyerbuan dan pembunuhan terhadap tiga polisi di Palu pada 2011.

Kelompok ini juga menyerang kantor polisi di Poso tahun 2012. Santoso juga menjadi dalang aksi bom bunuh diri di Polres Poso pada 2013. Sidney Jones (2015) menyebutkan empat alasan lemahnya program deradikalisasi di Indonesia. Pertama, meskipun gagasan bahwa mantan radikal memiliki kredibilitas untuk memengaruhi kaum radikal lainnya masuk akal, upaya ini sangat terbatas keberhasilannya. Kaum radikal yang dikenal telah bekerja sama dengan polisi akhirnya dideskreditkan oleh kelompoknya. Kedua, program rehabilitasi yang didanai pemerintah untuk menangani para jihadis yang dibebaskan dari penjara terbukti gagal. Kaum radikal tidak memiliki keterampilan, tidak ada pekerjaan, dan akhirnya kembali ke lingkaran militan yang mereka kenal. Ketiga, kurangnya anggaran resmi untuk program deradikalisasi sehingga karena kesulitan keuangan, polisi gagal untuk memenuhi janji-janji untuk bantuan yang telah mereka janjikan kepada kelompok radikal. Akibatnya, kaum teroris kecewa dan tidak lagi tertarik memberikan informasi. Keempat, sistem penjara Indonesia yang korup telah terbukti merusak program deradikalisasi. Mereka justru menjadikan penjara sebagai tempat perekrutan dan central-command yang terhubung dengan radikal lainnya.

Lemahnya pengetahuan ilmiah tentang terorisme dan radikalisme di kalangan akademisi juga menjadi alasan gagalnya deradikalisasi. Selama ini konsep deradikalisasi yang dijadikan program rehabilitasi psikologi nonklinis berasal dari rumusan teoritis yang belum matang. Pengetahuan tentang radikalisme dan terorisme yang berdasarkan hasil penelitian ideologi dan gerakan sangat dibutuhkan untuk mematahkan paham-paham radikal yang salah. Rumusan program deradikalisasi yang prematur ini berasal dari paradigma dan teori yang salah. Kaum akademisi belum bisa meningkatkan perannya untuk meneliti terorisme karena terbatasnya anggaran. Mereka seharusnya ikut mengembangkan pandangan yang tidak konvensional (non-conventional perspective) tentang radikalisme. Program deradikalisasi kaum militan yang dilakukan pemerintah Indonesia juga dinilai masih lemah dengan tidak adanya kesepakatan politik mengenai bentuk ekstremisme seperti apa yang dinilai berbahaya. Selama ini program deradikalisasi di Indonesia tidak tepat sasaran dan tidak didasarkan pada studi menyeluruh tentang di mana dan bagaimana radikalisasi terjadi. Kunci dalam mengembangkan program-program tersebut agar lebih efektif adalah lewat penelitian yang mendalam, misalnya ethnography of terrorism. Etnografi terorisme ini berisi wawancara dan analisis data biografi menjadi kunci dalam perumusan program kontraterorisme yang efektif, meskipun penelitian tidak sepenuhnya menjamin kesuksesan dalam upaya deradikalisasi, sehingga program-program yang tidak berlandaskan data konkret dijamin akan gagal (Sidney Jones, 2016).

BNPT yang didirikan pada tahun 2010 usai insiden bom di dua hotel besar di Jakarta dan terungkapnya rencana untuk menyerang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang semuanya terjadi pada tahun 2009 terkesan kurang matang dalam merumuskan program rehabilitasi teroris ini. Program ini kemudian juga gagal memberikan solusi praktis ketika Indonesia juga diguncang dua kali peristiwa bom di Bali pada tahun 2002 dan 2005, yang menyasar kawasan-kawasan turis di daerah selatan pulau tersebut. Dalam dua kejadian tersebut, 230 orang tewas sementara ratusan orang lainnya terluka. Kedua serangan tersebut dilancarkan oleh Jamaah Islamiyah (JI) yang berafiliasi dengan Al-Qaeda. Sejak saat itu, pasukan elite antiterorisme Densus 88 memusatkan pada penanggulangan ancaman teroris pada penindakan legal formal. Namun dalam perjalanannya, Densus juga kerap dituduh melakukan kesewenang-wenangan terhadap warga sipil yang tidak bersalah. Sementara itu, BNPT terus bekerja sama dengan para mantan anggota kelompok radikal dan ulama-ulama besar dari Timur Tengah untuk mengisi ceramah di sejumlah penjara dan sekolah yang juga dinilai tidak efektif dan hanya menjadi bahan tertawaan para akademisi. Indonesia berada pada kewaspadaan tingkat tinggi seusai serangan bom dan aksi tembak-menembak di kawasan Jalan Thamrin Jakarta (2016), yang 4 orang sipil dan 4 pelaku teror tewas.

ISIS mengklaim berada di balik serangan tersebut, yang merupakan serangan pertama kelompok militan itu di kawasan Asia Tenggara. Kembali terungkap bahwa sedikitnya dua orang pelaku merupakan mantan terpidana yang sudah menjalani masa hukumannya dan dibebaskan dari penjara. Munculnya ISIS telah mendorong pemerintah Indonesia untuk fokus terhadap program-program deradikalisasi melalui kampanye di media sosial. Namun, hanya segelintir ide baru yang telah dilakukan. Seharusnya pemerintah melirik ide program humanisasi sebagai alternatif penggganti atau pelengkap dari program deradikalisasi teroris. Para teroris akan berubah pemikirannya jika diberi pendidikan dan pengenalan pada komunitas yang lebih plural dan multikultur. Mengenalkan mereka pada komunitas manusia lain di berbagai lokasi yang mengalami nasib yang tidak beruntung akan melahirkan refleksi tersembunyi yang akan mengubah ideologi kaum teroris. Kaum teroris harus dikenalkan pada komunitas plural yang beragam kultur dan bahasa agar mereka saling mengenal dan menghargai nilai kemanusiaan. Kaum teroris selama ini hidup dalam komunitas yang monolitik dan eksklusif bahkan ada yang asosial atau anti-sosial. Maka, perlu ada satu rancangan program humanisasi yang membuka wawasan mereka sehingga sayang pada makhluk Tuhan yang berbeda agama, profesi, suku dan keyakinan. Indikator berhasilnya deradikalisasi adalah ketika para mantan teroris berpikir secara reflektif tentang 'what does it mean to be human'.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More