Kamis 21 Juli 2016, 00:10 WIB

Menggugah Nasionalisme Wajib Pajak

Muhammad Farid Fellow pada Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI | Opini
Menggugah Nasionalisme Wajib Pajak

ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf

PRESIDEN Joko Widodo pada 1 Juli 2016 lalu akhirnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 (UU No 11) Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Pengampunan pajak atau tax amnesty ini pada dasarnya merupakan penghapusan pajak terutang, sanksi administrasi perpajakan, serta sanksi pidana di bidang perpajakan. Dalam skema undang-undang itu, untuk mendapat penghapusan berbagai sanksi, individu atau wajib pajak harus bersedia memindahkan asetnya yang ditanam di luar negeri atau mendeklarasikan asetnya di luar negeri tanpa memindahkan asetnya itu ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu, ia dikenai tarif tebusan masing-masing 2%-5% serta 4%-10% dari harta di luar utang masing-masing, bagi mereka yang bersedia memindahkan atau merepatriasi aset yang diparkir di luar negeri, serta bagi yang bersedia mendeklarasikan asetnya ke wilayah NKRI tanpa memindahkan aset tersebut.

Tak ayal, undang-undang ini pun menuai pro-kontra di dalam negeri. Sebagian publik menilai pengampunan pajak tidak hanya akan mampu mendongkrak pendapatan negara, tetapi juga mendorong bergeraknya pembangunan nasional. Berlaku hingga Maret 2017, pengampunan pajak itu diharapkan dapat mendulang dana dari tarif tebusan maupun repatriasi harta warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri seperti Singapura, Swiss, atau Hong Kong yang jumlahnya ditaksir mencapai ribuan triliun rupiah. Akan tetapi, sebagian publik menilai pengampunan pajak justru menganakemaskan orang-orang kaya yang tidak taat pajak. Dalam bahasa yang sangat sederhana, pemerintah dianggap telah mengampuni para pengemplang pajak dengan tarif tebusan yang begitu rendah. Pandangan miring lainnya, kebijakan pengampunan pajak lebih menjadi fasilitas bagi para konglomerat hitam atau pelaku kejahatan ekonomi untuk membersihkan diri. Atas anggapan itulah, sekelompok masyarakat mengajukan uji materi atau judicial review terhadap undang-undang yang usianya baru seumur jagung itu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kerja keras
Pada tataran tertentu, para penggugat UU Pengampunan Pajak harus bekerja keras meyakinkan MK, sebab UU itu secara jelas mengecualikan pengampunan terhadap para wajib pajak yang sedang dalam penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. Selain itu, wajib pajak yang sedang dalam proses peradilan dan menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan. Undang-undang itu juga mengatur, bila para wajib pajak tidak melaporkan hartanya hingga berakhirnya masa pengampunan pajak pada Maret 2017, akan dikenai pajak penghasilan, sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar, serta sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan.

Layaknya kebijakan-kebijakan lain, pengampunan pajak kali ini mempunyai ruang yang dapat diperdebatkan dari sisi hukum, rasa keadilan publik, maupun efektivitasnya bagi penerimaan pendapatan negara, serta pembangunan nasional pada umumnya. Namun, pemerintah tentu harus mengambil kebijakan walau tidak populer untuk meningkatkan penerimaan negara. Secara sederhana, pembangunan nasional tentu tidak akan dapat berjalan dengan efektif tanpa tersedianya dana yang mencukupi. Terhambatnya pembangunan nasional juga akan berdampak pada terancamnya ketahanan nasional.

Pada konteks itulah, efektivitas UU Pengampunan Pajak bagi pembangunan nasional sebenarnya sangat bergantung pada iktikad baik para individu WNI wajib pajak dalam menunaikan kewajiban serta melaporkan keberadaan harta mereka. Dengan bahasa lain, UU Pengampunan Pajak pada tataran tertentu dapat dimaknai sebagai usaha untuk mengetuk atau menggugah nasionalisme WNI, khususnya dalam bidang ekonomi. Adalah ironis manakala mendengar bahwa harta atau aset WNI yang diparkir di luar negeri ditaksir mencapai ribuan triliun rupiah, sedangkan pembangunan nasional terkendala dalam hal pendanaan. Masih segar dalam ingatan kita terkait dengan beredarnya dokumen yang mengungkap dugaan ada sejumlah WNI yang memarkir harta mereka di luar negeri untuk mengelak membayar pajak. Pemerintah memiliki tugas berat untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa kebijakan pengampunan pajak kali ini benar-benar efektif bagi pembangunan nasional seperti yang didengung-dengungkan. Salah satunya dengan menyiapkan instrumen yang tepat untuk menampung dana-dana yang masuk sebagai hasil dari kebijakan tersebut.

Rasa keadilan
Namun, yang tidak kalah penting untuk diperhatikan ialah rasa keadilan di masyarakat. Jadi sangat penting untuk membuktikan kepada publik bahwa kebijakan itu tidak dibuat untuk memfasilitasi orang-orang kaya yang mangkir dari kewajibannya membayar pajak. Publik tentu ingin melihat ditegakkannya sanksi terhadap para wajib pajak yang tetap mangkir walau sudah diberi pengampunan. Apalagi, pada 2018, secara global akan diterapkan Automatic Exchange of Information (AEOI) yang mengharuskan semua otoritas antarbank di dunia tidak melakukan kerahasiaan seperti yang berlangsung selama ini. Dengan kata lain, para pengemplang pajak seharusnya tidak leluasa bersembunyi di luar negeri mengingat adanya ketentuan no more bank secrecy and no-where to hide (tidak ada kerahasiaan bank dan tidak ada tempat sembunyi) sehingga memudahkan penindakan hukum terhadap pengemplang pajak. Tentu saja, hal ini tidak dapat dilepaskan dari adanya pembenahan dari sistem perpajakan di Tanah Air secara menyeluruh.

Pajak sejatinya merupakan bentuk partisipasi dari warga negara dalam pembangunan nasional; pembangunan nasional sendiri tidak lain merupakan sarana mencapai tujuan nasional seperti yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu artinya kepatuhan membayar pajak dapat disebut sebagai tolok ukur rasa kebangsaan dalam individu warga negara Indonesia (WNI).

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More