Rabu 20 Juli 2016, 00:20 WIB

Kendali Daging Sapi Berbasis Harga

Khudori Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat, pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia | Opini
Kendali Daging Sapi Berbasis Harga

ANTARA FOTO/Irwansyah Putra

HARGA daging sapi masih tinggi. Upaya pemerintah menggelar operasi pasar daging beku saat Ramadan dan Idul Fitri dengan melibatkan sejumlah BUMN, seperti Bulog, Pertani, dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia agar harga turun signifikan tidak berhasil. Per 17 Juli 2016, menurut laman Kemendag, harga daging sapi secara nasional berada di level Rp115.350/kg. Harga memang ada kecenderungan menurun dari Rp120-an ribu/kg, tapi masih jauh dari harga yang dijanjikan Presiden Jokowi 80 ribu/kg.Setelah Lebaran, saat permintaan daging sapi menurun, seharusnya harga juga berangsur-angsur melandai. Namun, hal itu tidak terjadi. Padahal, untuk menurunkan harga pemerintah telah menempuh segala cara.

Pemerintah sepertinya menutup mata bahwa kenaikan harga daging sapi terjadi pada daging segar di pasar-pasar tradisional dan pasar swalayan. Ketika permintaan daging segar dijawab dengan operasi pasar daging beku, tentu tidak nyambung. Tidak ada korelasi antara permintaan dan pasokan. Pemerintah juga 'gagal paham' perilaku konsumen dan pedagang daging sapi di pasar-pasar tradisional. Konsumen daging sapi di pasar-pasar tradisional belum terbiasa mengonsumsi daging beku. Kalau kemudian operasi pasar daging beku tidak disambut antusias oleh konsumen menjadi wajar adanya. Di luar itu, pedagang di pasar tradisional tidak memiliki cold storage atau lemari es. Kalau mereka memajang dagangan di ruang terbuka, daging akan menyusut. Tak ingin merugi, mereka pun ogah ikut operasi pasar.

Seperti orang gelap mata, cara-cara pemerintah untuk menurunkan harga daging sapi semakin mencederai akal sehat. Peraturan Menteri Pertanian No 58/2015 tentang Pemasukan Karkas, Daging, dan/atau Olahannya ke Dalam Wilayah Negara RI yang dianggap menghambat dan menyebabkan harga daging mahal diputuskan untuk dicabut. Belum cukup, untuk memastikan pasokan daging sapi melimpah ruah di pasar, pemerintah akan merevisi UU No 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pasal 36B UU 41/2014 menyebutkan pemasukan ternak harus berupa bakalan dan harus dibesarkan minimal empat bulan agar ada nilai tambah. Ternyata, menurut Presiden, harga daging sapi dari bakalan tetap mahal, selisihnya sekitar 30% dari daging sapi siap potong. Dianggap biang keladi harga mahal, pemerintah membolehkan impor sapi siap potong. Kebijakan itu seolah menegaskan, apa pun akan dilakukan pemerintah asal harga daging sapi turun, mendekati Rp80 ribu/kg. Tidak peduli berapa jumlah izin impor sapi siap potong dikeluarkan agar pasar menjadi jenuh dan target harga tercapai. Kalau benar itu yang terjadi, ini indikasi kemerosotan ketatanegaraan. Prinsip ini, seperti permainan sulap, dalam sekejap sasaran harga tercapai.

Akan tetapi, instrumennya ialah impor yang tidak dibatasi sampai harga turun ke level tertentu. Konsekuensinya, impor akan membengkak dan makin bengkak karena bisa dipermainkan dengan sulapan harga oleh pengendali pasar. Adalah masuk akal untuk menyebut kebijakan kali ini amat tergesa-gesa. Beleid ini justru berpotensi menjadi bumerang dan bersifat disinsentif bagi peternak, serta kian menjauhkan dari cita-cita swasembada.

Assessment di atas dilontarkan karena problem dasarnya sesungguhnya bukan karena peraturan tentang impor, melainkan sistem produksi, distribusi, dan perdagangan tidak pernah ditata secara serius. Dari sisi produksi, pasokan sapi bertumpu pada 6,5 juta peternak kecil yang mengusahakan 2-3 ekor sapi sebagai sambilan. Mereka menguasai 98% populasi sapi di Indonesia. Sebagai usaha sambilan, peternak memberlakukan sapi sebagai rojo brono alias tabungan. Meskipun harga tinggi, sapi tidak akan dijual apabila tidak ada kebutuhan mendesak. Peternak seperti ini tidak relevan menjadi basis produksi, apalagi sebagai kendali harga domestik, karena tidak responsif terhadap dinamika pasar.

Rantai pasokan dan distribusi daging sapi tidak hanya panjang, tapi juga tidak efisien. Setiap titik distribusi mengutip margin yang membuat harga akhir di konsumen melambung. Pasar menjadi tidak terkendali karena ditopang rantai pasok dan jalur rantai distribusi yang centang perenang. Implikasinya, pasar tidak bisa berjalan sempurna karena ruang informasi dalam posisi asimetris (Stiglitz, 2005). Ditambah pasar yang oligopoli membuat negara kian tidak berdaya mengendalikan harga daging sapi. Menjadikan harga sebagai basis kendali daging sapi berisiko besar. Saat pasar tidak sempurna, harga bisa diciptakan, bahkan disulap, dengan menciptakan 'kelangkaan seolah-olah'. Pasar seolah-olah langka, padahal kelangkaan itu disulap pengendali pasar. Survei Susenas 2009–2013 (BPS, 2015) menunjukkan bahan makanan pokok yang sering mengalami kenaikan harga seperti beras, beras ketan, gula pasir, bawang merah maupun putih, daging sapi, hingga cabai merah, ternyata memiliki pertumbuhan konsumsi negatif. Bagaimana mungkin bahan makanan yang tingkat konsumsi per kapitanya setiap tahun tumbuh negatif harganya terus naik? Bukankah itu bak sulapan! Tugas negara bukanlah menciptakan harga daging sapi yang murah, melainkan membuat harga daging wajar. Harga di satu sisi harus terjangkau oleh kantung konsumen, tetapi di sisi lain mesti mendorong peternak meningkatkan produksi. Harga Rp80 ribu/kg dipastikan membuat peternak merugi. Kalau mereka mutung dan tidak lagi mau berternak sapi, pasar domestik akan sepenuhnya diisi daging sapi dari impor. Harga daging sapi domestik dipastikan kian sulit dikendalikan. Tidak terhitung berapa kerugian yang terjadi, bukan hanya kerugian ekonomi melainkan juga kerugian politik akibat defisit kedaulatan.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More