Selasa 19 Juli 2016, 08:30 WIB

Reklamasi Teluk Jakarta untuk Siapa?

Emil Salim, Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup periode 1978-1993 | Opini
Reklamasi Teluk Jakarta untuk Siapa?

MI/Tiyok

MENJELANG 100 tahun Indonesia merdeka pada 2045, akan kita alami perubahan penting dalam pembangunan global. Negara-negara yang kini tergolong maju akan menderita kelambanan pertumbuhan akibat struktur penduduk yang didominasi usia lanjut dan telah tercapainya kejenuhan pertumbuhan ekonomi mereka. Seperti halnya Uni Eropa, Inggris, Rusia, Jepang, dan Amerika Serikat. Negara berpotensi maju baru bermunculan, dipicu penduduk usia muda dan teknologi maju yang menumbuhkan prospek kemajuan pembangunan kawasan Asia, seperti Tiongkok, India, dan Indonesia, dengan jumlah penduduk mereka yang besar.

Episentrum pembangunan global berpindah ke kawasan Asia yang alami struktur jumlah besar penduduk usia muda. Bangkitnya ekonomi Asia juga dipengaruhi oleh pembangunan 'jalan sutra daratan dan lautan' yang dirintis sekarang oleh Tiongkok dengan ditopang China Infrastructure Development Bank, yang membuka kesempatan perluasan perkembangan ekonomi ke barat dan timur Asia, juga meningkatkan hubungan angkutan darat mobil dan kereta-api, laut, serta udara.

Lalu lintas Selat Malaka akan ramai dan membuka peluang bagi Indonesia sebagai negara <>archipelago yang diapit Samudra Hindia dan Pasifik untuk meningkatkan kerja sama dan memikul sebagian peran Singapura khususnya sebagai pelabuhan samudra yang ditopang fasilitas dan teknologi modern.

Dari sudut suplai sumber daya manusia, kemampuan teknologi, dan lokasi, Pelabuhan Tanjung Priok di Teluk Jakarta perlu diarahkan untuk membangun potensi melengkapi sebagian fungsi pelabuhan Singapura di masa depan. Begitu pula angkutan barang dan manusia melalui udara dan darat, yang akan semakin padat-meningkat berkat pola produksi industri dengan jaringan global dan padat teknologi. Dengan begitu, pelabuhan udara Changi, Singapura, dan jaringan kereta api serta kendaraan darat akan alami keterbatasan ruang dan membuka peluang kerja sama dengan pelabuhan udara dan jaringan perhubungan darat Indonesia.

Dalam merancang pembangunan masa depan perlu diperhitungkan dampak faktor lingkungan, seperti naiknya permukaan laut akibat perubahan iklim terutama bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Sungguhpun telah ada Kesepakatan Paris pada Desember 2015 yang mengendalikan pencemaran emisi karbon CO2, proses pelaksanaan global memakan waktu.

Sementara itu, bongkah-bongkah es di Kutub Utara sudah mulai mencair dan menaikkan permukaan laut khususnya di khatulistiwa yang berdampak pada Indonesia menjelang 2045.

Kelompok insinyur Indonesia, seperti Ir John Wirawan (Semarang) dan Profesor Dr Sri Hardjoko Wiryomartono (Bandung), berdasarkan peta geologi Pulau Jawa dari Van Bemmellen (1943), menunjukkan bahwa bagian utara Pulau Jawa ialah 'daratan baru hasil endapan/sedimentasi reklamasi alami'. Sebagai tanah muda, tentu mengalami penurunan sehingga rawan terhadap ancaman banjir asal daratan dan banjir asal lautan (rob).

Praktis semua daerah aliran sungai Pulau Jawa yang mengalir ke pantai utara Jawa sudah rusak akibat penebangan hutan di hulu, proses erosi, penumpukan lumpur, sampah rumah tangga dan industri yang mendangkalkan sungai, ditambah dengan penyempitan sungai oleh permukiman sepanjang sungai. Semua itu menaikkan potensi banjir yang semakin diperparah naiknya permukaan laut yang mendorong arus sungai kembali ke darat dan hasilkan banjir rob. Inilah yang terjadi terutama di Jakarta dan Semarang serta lokasi-lokasi lain di pantai utara Jawa.

Yang menarik bahwa 'pantai utara Jawa terbentuk dan berkembang sebagai hasil reklamasi alamiah di masa lampau' sehingga proses reklamasi alamiah bisa direkayasa untuk memperoleh 'kawasan pembangunan baru' dengan membangun giant sea wall di Teluk Jakarta, seperti diusulkan tim ahli Belanda dalam Masterplan National Capital Integrated Costal Development, hasil kerja sama Menko Bidang Ekonomi kabinet Presiden Yudhoyono dengan Menteri Infrastruktur dan Lingkungan pemerintah Belanda pada Desember 2014.

Ketika konsep tim ahli Belanda itu dibahas di kantor Dewan Pertimbangan Presiden pada permulaan 2013 lalu, saya peroleh kesan ada dua konsep pembiayaan yang berbeda antara tim ahli Belanda dan pihak ahli insinyur Indonesia sehingga memengaruhi konsep pembangunan waduk raksasa ini.

Kedua pihak sama-sama membangun dam lepas pantai yang membendung banjir dari laut dan sekaligus membangun 'kawasan retensi air' dengan permukaan rendah untuk menampung aliran air sungai secara alamiah. Sama-sama merencanakan dam raksasa terbagi atas bagian barat dan timur Teluk Jakarta.

Pemerintah Indonesia kabinet lalu menginginkan agar proyek ini dirancang untuk dibiayai seminimal mungkin dengan dana pemerintah dan sebanyak mungkin oleh swasta sehingga tim Belanda mengembangkan konsep pengendalian banjir dipadukan dengan reklamasi lahan yang bertumpu pada <>real estate market driven development.

Luas reklamasi lahan yang optimal diperhitungkan tim Belanda dengan 'harga pasar' yang menarik, dan terbentuklah pola reklamasi lahan terdiri dari tumpukan 17 pulau hasil reklamasi tersusun dalam bentuk lambang 'the Great Garuda' di kawasan Teluk Jakarta ini untuk optimalisasi harga tanah reklamasi terutama bagi realestat swasta.

Pihak ahli Indonesia, terutama para cendekiawan universitas yang ikuti diskusi di Wantimpres, berkeberatan atas 'orientasi kepentingan realestat' dalam membangun program ini. Karena 'kawasan reklamasi Garuda' di Teluk Jakarta akan menjadi kawasan eksklusif penduduk elite dan mempertajam ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin penduduk Jakarta.

Kepadatan penduduk di Jakarta mengakibatkan harga tanah naik tinggi sehingga menjadi layak ekonomi (<>feasible) untuk mengusahakan reklamasi Teluk Jakarta melalui pola komersial bisnis.

Yang menjadi masalah pokok ialah pertama, reklamasi lahan yang begitu langka di kawasan Jakarta akan digunakan untuk kepentingan apa dan siapa. Kedua, dari mana batu karang, pasir, dan tanah urukan diambil untuk menimbun areal reklamasi ini. Tidaklah cukup untuk memperhitungkan dampak lingkungan di areal reklamasi, tetapi juga penting memperhitungkan dampak lingkungan di tempat asal mengambil bahan timbunan reklamasi ini. Sangat penting agar keuntungan dan manfaat reklamasi tidak mengakibatkan kerugian dan kehancuran sumber pendapatan kelompok penduduk lain, seperti nelayan.

Karena itu, pola yang diajukan para insinyur Indonesia menarik karena memulai dengan membangun <>giant sea wall untuk mematahkan imbas kenaikan permukaan laut dan mengusahakan permukaan air teluk yang dibendung cukup rendah untuk mengalirkan secara alamiah air sungai dari 13 sungai ke Teluk Jakarta. Tanah kerukan dari 13 sungai yang diperdalam dimanfaatkan untuk menimbun areal reklamasi yang terutama digunakan untuk kepentingan publik.

Beberapa hasil dicapai dalam satu pukulan. Pertama, dampak perubahan iklim yang menaikkan muka laut bisa dibendung oleh <>giant sea wall. Kedua, 13 sungai yang mengalir ke Teluk Jakarta dikeruk menjadi sehat dan bisa mengalir kembali ke Teluk Jakarta sehingga mematahkan imbas air banjir rob dari laut ke daratan Jakarta. Ketiga, reklamasi lahan diperoleh dari hasil kerukan sungai-sungai tanpa merusak lingkungan, dan keempat, tanah reklamasi bisa digunakan untuk kepentingan publik.

Bagi pemerintah Jokowi sekarang terbuka kesempatan mengubah karakter pembangunan proyek giant sea wall ini dengan menjadikannya kawasan reklamasi, terutama untuk kepentingan publik, dengan menjadikan proyek itu mengendalikan banjir dan sekaligus membangun danau raksasa air minum masyarakat dan sumber air irigasi petani.

Di samping mereklamasi lahan untuk membangun pelabuhan Samudra Tanjung Priok berkedalaman laut 20 meter, pelabuhan udara ekstensifikasi Cengkareng, fasilitas pusat pemerintah sebagai ekstensi ibu kota negara Republik Indonesia, fasilitas pengembangan 'industri otak', dan lain-lain fasilitas yang mendukung kawasan reklamasi Teluk Jakarta menjadi sentra pembangunan terkemuka Indonesia di kawasan Asia.

Biaya keperluan ini dipikul anggaran negara (infrastruktur), BUMN pelabuhan laut, BUMN pelabuhan udara, dan bantuan luar negeri, serta kredit bank infrastruktur, penerbitan surat-surat pinjaman <>bonds, dan lain-lain. Pemerintah dan BUMN akan tetap membutuhkan lahan di masa depan untuk membangun infrastruktur guna menanggapi tantangan pembangunan menjelang 2045.

Yang utama bahwa derita rakyat akibat banjir bisa diatasi. Infrastruktur juga dibangun tanpa menggusur rakyat dari lahan mereka, tetapi dengan cara menyejahterakan rakyat banyak melalui rekayasa engineering-science dan teknologi mengubah lingkungan Teluk Jakarta untuk kesejahteraan rakyat banyak. Selain itu, pengembangan infrastruktur ekonomi serta perluasan ibu kota negara di masa depan.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More