Senin 18 Juli 2016, 09:47 WIB

Kudeta di Turki, Demokrasi, dan Kita

M Alfan Alfian, Dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta , Penulis buku Militer dan Politik di Turki (2015) | Opini
Kudeta di Turki, Demokrasi, dan Kita

MI/Seno

PADA Sabtu, 16 Juli 2016 dini hari, sebuah percobaan kudeta terjadi di Turki. Dunia terkejut dengan peristiwa dramatis yang memakan korban tak sedikit itu, mengingat selama ini Turki lebih sukses berdemokrasi ketimbang, misalnya, Mesir yang proses transisi politik mereka patah oleh kudeta militer. Namun, rakyat Turki patut bersyukur karena percobaan kudeta cepat dipatahkan. Rakyat menolaknya. Bagaimana peristiwa tersebut kita baca dari perspektif demokrasi dan apa yang dapat direfleksikan untuk kita di Indonesia?

Bagaimana pun, percobaan kudeta di Turki cukup mengejutkan. Sejak kudeta terakhir pada 1997 dan naiknya Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) pada 2002 yang disusul penataan hubungan sipil-militer di bawah pengawasan Uni Eropa dalam skema democratic control armed forces (DCAF) yang disertai perubahan perundang-undangan dan amendemen konstitusi, militer Turki telah terkurung rapat dan sama sekali tak punya ruang ikut campur dalam urusan politik. Secara sistematis, ikhtiar Turki menegakkan supremasi sipil, atau tepatnya ‘kontrol demokrasi’ terhadap militer telah cukup ‘berhasil’ kendati masih terdapat kontroversi, misalnya, masih dipertahankannya ‘bisnis militer’.

Namun, apabila ditilik dari pengalaman panjang ‘militer sebagai kekuatan politik’, munculnya kembali sebuah kudeta militer di Turki barangkali tak cukup mengejutkan. Sejak pemilu multipartai pertama kali sepeninggal Mustafa Kemal Ata­turk pada 1946, lantas kemenangan partai oposisi pada Pemilu 1950 yang berujung kudeta militer 1960, ‘tradisi kudeta’ selalu berulang, yaitu pada 1971, 1980, dan 1997. Militer selalu menjadi kekuatan politik paling penting dalam kasus-kasus pengambilalihan pemerintahan.

Dalih utama yang lazim mengemuka ialah antisekuler. Diketahui, Turki didirikan dengan basis ideologi sekuler-Kemalis. Ketika Mustafa Kemal Ataturk mendirikan Republik Turki pada 1923, ia sesungguhnya cenderung menerapkan konsep supremasi sipil. Ia mencopot seragam kemiliterannya ketika memimpin Turki dan melarang anggota militer formal berpolitik. Namun, justru militer tetap merupakan instrumen kekuasaan paling efektif. Pada masa formatifnya, Ataturk melancarkan revolusi modernisasi, yang nyaris identik westernisasi dan sekulerisasi radikal. Segala simbol kebesaran Turki Usmani dihapus, diganti ikhtiar Kemal, untuk mewujudkan Turki sebagai suatu entitas kultural dan politik yang sama sekali baru. Hampir semua penentangnya dihadapi secara militer.

Pascakudeta 1960, militer memosisikan diri sebagai pemantau sekaligus wasit terhadap siapa pun yang menjalankan pemerintahan pascapemilu. Tampaknya sudah menjadi tradisi pascakudeta (1960 dan 1980), bahwa junta militer lantas merombak konstitusi, menyeleksi partai-partai, dan menggelar pemilu. Pasca-1960, militer bertahan dalam Dewan Keamanan Nasional sebagai institusi super. Tak saja lembaga ini berwenang membuat ‘garis besar haluan negara’ yang harus dijalankan pemerintah, tetapi juga memiliki struktur yang harus direfleksikan pada nomenklatur kabinet. Singkat kata, lembaga ini sangat menentukan, termasuk memakzulkan pemerintahan yang ditengarai ‘gagal’ (kudeta 1971) dan ‘antisekuler’ (1997).

Dari sini tampak, apabila dibandingkan dengan pengalaman di Indonesia semasa Orde Baru, misalnya, militer Turki tidak ‘berdwifungsi’. Militer Turki tidak memiliki representasi kursi di parlemen atau me­ngaryakan prajurit ke jabatan-jabatan politik sipil di pemerintahan, tetapi sebagaimana diistilahkan Steven A Cook sebagai pola ruling but not governing.

Menata hubungan
Perubahan terjadi setelah AKP memenangi pemilu dan naik ke pemerintahan pada 2002. Langkah penting yang dilakukan pemerintahan partai yang dibentuk Recep Tayyip Erdogan, Abdullah Gul, dan faksi pembaru dari partai kelanjutan Partai Kesejahteraan (Refah Partisi) yang dipimpin ‘politisi Islamis’ legendaris, Necmetin Erbakan, yang dibubarkan Pascakudeta 1997, ialah kembali mengajukan permohonan ke Uni Eropa (UE) agar Turki diterima sebagai anggota penuh. Konsekuensi dari aksesi itu ialah sejumlah persyaratan harus dipenuhi, termasuk menata kembali hubungan sipil-militer dalam skema ‘kontrol demokrasi’ alias reformasi sektor keamanan dalam bingkai standar demokrasi UE.

Pada fase pertama pemerintahan AKP, ketika Erdogan menggantikan Abdullah Gul sebagai perdana menteri, hingga pemilu 2007, kendati pun kewenangan Dewan Keamanan Nasional sudah direduksi dan militer dibatasi dari urusan politik, para jenderal masih sering mengemukakan pernyataan yang bernada mengkritik praktik dan kebijakan pemerintah yang ditengarai ‘antisekuler’.

Pada Pilpres 2007, calon dari AKP Abdullah Gul menerima penolakan dari oposisi di parlemen dan massa prosekuler. Militer turut bersikap melalui e-Memorandum dalam situs resmi institusinya. Namun, e-Memorandum justru jadi bumerang. Rakyat banyak tak suka lagi militer ikut campur dalam politik. Mereka trauma kudeta. Karena itu, sebagaimana diulas banyak peneliti, ‘sentimen antimiliter berpolitik’ menjadi salah satu penentu melejitnya kembali popularitas AKP pada Pemilu 2007. AKP menang telak dan mampu memilih Gul sebagai presiden.

Fase kedua pemerintahan AKP (2007-2011) ditandai langkah-langkah lanjutan reformasi militer. Namun, di sisi lain, juga ada peristiwa yang menarik di Turki. Sementara itu, kalangan menyebutnya sebagai fenomena ‘kudeta sipil’. Ada dua kasus menonjol yang membuat Erdogan leluasa mengajukan para jenderal dan perwira aktif maupun purnawirawan ke pengadilan, dengan dalih perencanaan kudeta: kasus Ergenekon dan Balyoz (Sledgehammer). Yang menarik juga ialah diajukannya pula ke pengadilan para pelaku kudeta 1980 dan 1997.

Pengadilan-pengadilan terhadap mereka sukses dilakukan dan nyaris tak ada perlawanan berarti dari kalangan tentara. Kecuali, sebagai protes, pada 2011, seluruh pimpinan institusi militer menyatakan mengundurkan diri. Namun, tindakan itu tak bermakna apa-apa. Stabilitas dan perekonomian tetap berjalan baik. Pada 2012, Erdogan mengatakan ‘era kudeta telah berlalu’.

Banyak versi
Kalau institusi militer telah terkerangkeng dari urusan politik begitu ketat di Turki, lantas tiba-tiba ada kudeta, apa penyebabnya? Tak ada jawaban tunggal dalam hal itu. Versi pemerintah Turki, sebagaimana diungkapkan Erdogan, ialah para pelaku kudeta digerakkan Fethullah Gulen. Pergerakannya selama ini telah mengecapnya sebagai organisasi teroris. Gulen ialah ulama populer Turki yang tinggal Pennsylvania, AS. Erdogan pun meminta pemerintah AS untuk melakukan ekstradisi terhadap Gulen. Namun, Gulen menolak tuduhan tersebut. Versi pemerintah ini memang agak rumit untuk dipahami. Betapa pun demikian, adanya percobaan kudeta kali ini menunjukkan bahwa setelah mampu ‘menundukkan militer’ melalui serangkaian upaya itu, Erdogan ternyata tak sepenuhnya mampu ‘menguasai militer’ selama ini.

Versi lain menyebut bahwa kudeta ini mencerminkan adanya sekelompok atau faksi tertentu di tubuh militer yang memanfaatkan situasi ketidakpopuleran Erdogan, bereksperimen secara konvensional dengan mengerahkan kekuatan ke jalan-jalan, dan memancing dukungan massa anti-Erdogan. Bagaimanapun, Erdogan ialah fenomena dalam politik Turki mutakhir. Ia sukses melejitkan perekonomian Turki serta mampu memainkan peran penting dalam dinamika politik regional dan internasional. Namun, dengan dalih memerangi ‘organisasi teroris’ belakangan ini, ia membatasi kebebasan pers. Ditengarai, ia cenderung semakin bergaya kepemimpinan otoriter.

Pada 2013 meletus demonstrasi masif ‘anti-Erdogan’ di Taman Gezi Istanbul dan merebak pula di beberapa kota. Namun, protes tersebut cepat dipadamkan. Dalam konteks ini, memang ada kelompok-kelompok yang kecewa dengan kebijakan Erdogan. Nah, para pelaku kudeta memancing mereka untuk mendukung, tetapi ternyata yang diraup penolakan, bahkan dari kelompok oposisi. Aparat keamanan masih efektif bergerak bersama rakyat untuk melucuti para pelaku kudeta. Di sisi lain, faktanya, para jenderal pimpinan angkatan bersenjata Turki tetap mendukung Erdogan dan menolak kudeta. Dengan demikian, di internal militer sendiri, pelaku kudeta juga tidak memperoleh dukungan yang kuat.

Memang lantas berkembang pula sejumlah spekulasi yang dikembangkan dari perspektif konspiratif dalam membaca peristiwa percobaan kudeta di Turki kali ini. Namun, kita harus tetap berhati-hati, untuk tidak menelan spekulasi-spekulasi itu secara mentah-mentah. Yang jelas, kudeta sudah dapat dipatahkan di Turki, ‘eksperimen demokrasi sipil’ pun terselamatkan. Namun, demokrasi tak sebatas perkara hubungan sipil-militer sehingga sesungguhnya banyak pekerjaan rumah yang dapat dilakukan Erdogan, justru untuk menata kembali kehidupan demokrasi di Turki.

Kualitas demokrasi
Turki dan Indonesia sama-sama merupakan negara yang mayoritas berpenduduk muslim. Mereka bisa menjadi contoh model bagi penerapan demokrasi di negara muslim. Kita ingin Turki mampu keluar dari kemelut pascakudeta secara elegan dan menjadi negara yang kuat dan demokratis. Indonesia pernah mengalami masa pemerintahan saat militer terlibat aktif dalam politik, yakni semasa Orde Baru. Namun, hal itu lantas terkoreksi semasa era reformasi. Dalam perspektif demokrasi, reformasi militer di Indonesia termasuk cukup berhasil. Dengan demikian, kini TNI berkonsentrasi pada kewenangan mereka di bidang pertahanan nasional sesuai dengan amanat konstitusi.

Kudeta militer tak memperoleh tempat dalam demokrasi. Ia selalu memakan korban dan lazim mengukuhkan kekuasaan otoritarian. Namun, dalam perspektif ‘militer sebagai kekuatan politik’, tak tertutup kemungkinan godaan pengambilalihan kekuasaan oleh militer, terutama ketika eksperimen demokrasi yang dimainkan politisi sipil dinilai gagal. Karena merasa sebagai ‘juru selamat’ disertai aneka pembenaran, kalangan militer bisa nekat melakukan percobaan kudeta. Karena itu, politisi sipil harus profesional dalam menjalankan tugas sehingga kualitas demokrasi meningkat dan kesejahteraan rakyat melejit. Di sisi lain, profesionalitas militer harus tetap terjaga dan tak mudah larut dalam urusan-urusan politik sebagai ‘partisan’. *

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More