Sabtu 16 Juli 2016, 00:10 WIB

Beban Satrio Piningit Bhayangkara

Ambar Wulan Dosen Prodi Kajian Ilmu Kepolisian Program Pascasarjana UI | Opini
Beban Satrio Piningit Bhayangkara

AP Photo/Tatan Syuflana

PELANTIKAN Komisaris Jenderal (Komjen) Tito Karnavian sebagai Kapolri (13/7), seolah tak henti-hentinya dibahas di berbagai media massa. Namun, bisa dikatakan inti dari banyak pembahasan tersebut adalah aura positif dan ekspektasi tinggi terhadap Tito. Dukungan, restu, dan respons positif di internal Polri maupun masyarakat, menjadi modal kuat bagi Tito untuk menjalani tugas sebagai Tribrata 1. Terlebih ditambah rekam jejaknya di bidang pendidikan, kinerja, serta karier yang telah ditempuhnya. Selain itu, kualitas personalnya yang diakui khalayak yakni sebagai sosok beritegritas, jujur, dan acceptable di berbagai kalangan masyarakat, menjadi modal lain dalam memperkuat legitimasinya. Dengan kata lain, ketika awal Juli lalau Kepolisian RI tepat berusia 70 tahun, seolah menandai munculnya 'satrio piningit' yang akan memimpin Polri seperti yang diimpikan masyarakat saat ini.

Jika mengutip cerita Begawan Ciptaning atau Begawan Mintaraga, tokoh sentral Arjuna merupakan cita-cita umum untuk menjadi pemimpin yang luhur dan utama. Pemimpin dalam menjalankan tugasnya harus selalu menjalankan kebaikan dalam hidup di tengah masyarakat. Sehingga laku tapa Arjuna itu ditujukan bagi kepentingan rakyat dan negara serta pikiran yang luhur untuk menciptakan ketentraman. Apakah karakter tokoh Arjuna tersebut akan menitis dalam diri Tito yang telah dikarunia kompetensi, kapasitas, dan kualitas kepribadiannya sebagai profil pimpinan Polri yang ideal? Hal ini tentu saja diperlukan pembuktian.

Secara historis, Polri pernah memiliki RS Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai Kapolri pertama dan terlama (1945-1959) serta dikenal visioner, disiplin, dan konsisten terhadap komitmen dalam memimpin Polri. Soekanto telah membuktikan komitmen dan profesionalismenya dalam memimpin penyelenggaraan fungsi dan tugas Polri selama 14 tahun. Untuk menjadikan polisi sebagai alat negara yang profesional dan modern, Soekanto mengimplementasikan tugas dan fungsi polisi dengan mendasarkan pada politik negara dan bukan politik penguasa. Komitmen dan konsistensinya ini tecermin dari kebijakan-kebijakan selama memimpin Kepolisian, yang diwarnai pelbagai tantangan perubahan perpolitikan nasional yang menjadikan polisi potensial terbawa arus kepentingan politik saat itu.

Kepolisian modern
Berpegang teguh pada prinsip tersebut, Soekanto tetap dapat diterima kepala-kepala pemerintahan yang berganti-ganti dalam sistem parlementer, baik di masa revolusi (1945-1949) maupun demokrasi liberal (1950-1959). Soekanto berhasil membawa polisi tidak terbawa arus kekuasaan dan jabatan. Di tangannya, Soekanto fokus pada pembangunan Kepolisian yang modern agar mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dalam lingkup wilayah seluruh Indonesia. Oleh karena itu, selain sebagai Bapak Kepolisian Negara RI, Soekanto dapat disebut sebagai administrator puncak profesionalisme kepolisian dari sudut organisasi dan administrasi Polri yang sangat besar dan kompleks, baik dilihat dari wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, jumlah dan berbagai spesialisasi personel, peralatan khusus, dan teknologi yang dikembangkan dan digunakan.

Kewibawaan dalam memimpin Polri membuat Soekanto disegani semua pihak. Keteladanannya telah memberikan pelajaran penting tentang peran pemimpin untuk bersikap tegas dalam melepaskan dirinya dan, juga anggota-anggotanya dari ikatan-ikatan yang bersifat politis, ekonomi, serta kepentingan kelompok atau golongan yang berdampak terhadap peminggiran tugas pokok Polri sebagai pelayan publik. Kini, harapan terulangnya kehadiran karakter kepemimpinan Soekanto berada di pundak Tito Karnavian. Seperti amanat Presiden Joko Widodo ketika memberikan sambutan seusai pelantikan, Tito dibebani tugas menjaga soliditas internal, reformasi di tubuh Polri, pemberantasan mafia hukum, hingga menihilkan tindak terorisme.

Tito juga menjadi tumpuan harapan dalam melaksanakan fungsi Kepolisian, untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum secara profesional guna mewujudkan keamanan dalam negeri. Keamanan dewasa ini menunjukkan menguatnya ancaman terorisme, narkoba, korupsi, juga maraknya tindakan pelecehan terhadap wanita, anak-anak, pemerkosaan, serta pembunuhan secara sadis telah menambah keresahan masyarakat.

Ancaman kredibilitas
Memimpin institusi sebesar Polri dengan kekuatan kurang lebih 400 ribu personel yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan tugas semakin kompleks, jelas membutuhkan pembinaan SDM secara profesional sebagai hal utama guna menciptakan trust masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian. Rentannya masalah kredibilitas polisi tidak hanya menyangkut penanganan dan penyelesaian masalah penegakan hukum berkapasitas besar, tetapi sering pula terjadi pada penerapan diskresi yang dilakukan anggota polisi di lapangan terkait wewenang yang diberikan hukum untuk bertindak dalam situasi tertertentu, tampak masih kurangnya pengawasan.

Salah satu contoh, pelaksanaan tugas polantas, masalah yang sering dikeluhkan masyarakat adalah penyalahgunaan kewenangan anggota polisi dalam menerapkan diskresi di jalan raya yang tidak mengutamakan kemaslahatan orang banyak, mengikis simpati rakyat yang berpengaruh terhadap citra Polri sebagai abdi publik. Di samping itu, ancaman kredibilitas terhadap polisi sangat potensial terjadi pula di ranah politik. Seperti kuatnya partai-partai politik yang memiliki vested interest terhadap kepolisian sebagai organisasi sipil bersenjata. Semua itu membutuhkan kuatnya komitmen leadership Polri dalam melaksanakan pengendalian dan menjaga independensi institusi dari tarik-menarik kepentingan politik.

Tidak berlebihan bila masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap Kapolri yang tidak memiliki beban politik tersebut. Tito telah memenangi hati masyarakat untuk mendukung menuju puncak kariernya sebagai Bhayangkara negara. Namun, harapan yang tinggi ini sekaligus menjadi tantangan dan ujian berat bagi Tito untuk mengemban kepercayaan presiden dan masyarakat. Perlu pembuktian nyata bahwa Tito Karnavian memang 'satrio piningit' impian rakyat Indonesia yang akan memimpin dan memegang teguh amanah. Terutama dalam memenuhi kerinduan akan hadirnya polisi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More