Jumat 15 Juli 2016, 00:10 WIB

Akselerasi Reformasi Polri

Akselerasi Reformasi Polri | Opini
Akselerasi Reformasi Polri

AP Photo/Tatan Syuflana

SOLIDITAS Polri dan melaksanakan reformasi secara menyeluruh menjadi sedikit amanat Presiden Joko Widodo kepada Jenderal Tito Karnavian, seusai dilantik sebagai Kapolri (13/7). Selain itu, Presiden juga mengingatkan Tito agar menyusun langkah sistemis dalam pemberantasan mafia hukum. Pesan untuk memastikan soliditas Polri yang disampaikan secara implisit menunjukkan bahwa soal ini merupakan salah satu tantangan Kapolri baru.

Presiden menyadari bahwa selama ini patut diduga soliditas internal Polri mengidap masalah, apalagi penunjukan Tito di luar kelaziman yang memungkinkan gejolak internal baru. Namun, kemungkinan itu segera ditepis ketika Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang sebelumnya memiliki kans paling kuat menjadi Kapolri, menyambut hangat pengangkatan Tito.

Bahkan, Budi Gunawan terlibat dalam menyiapkan program-program strategis Polri di bawah kepemimpinan Tito.
Secara umum, Tito dan pilihan Jokowi atas Tito ialah antitesis dari konservatisme yang selama ini melekat di tubuh Polri. Selain melompati beberapa angkatan, Tito ialah intelektual Polri, yang jika mengacu pada usia pensiunnya, akan menjabat hingga 2022.

Dengan rentang waktu yang panjang, kuatnya dukungan DPR, dan kapasitas personal, Kapolri yang memiliki spesialisasi dalam pemberantasan terorisme ini semestinya mampu membenahi institusi Polri secara lebih sistematis dan berkelanjutan. Dalam jangka pendek, konsolidasi internal Polri ialah tugas yang harus dituntaskan dalam waktu 100 hari. Reformasi Polri dan pemberantasan mafia hukum akan berjalan paralel dengan mengacu pada gagasan-gagasan dan program ang sudah dicanangkan.

Reformasi Polri
Tonggak reformasi Polri bermula dari pemisahan Polri dan TNI yang ditetapkan dengan TAP MPR No VI/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri serta TAP MPR VII/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri. Selanjutnya, mempertegas pemisahan tersebut, Pasal 30 ayat (4) UUD Negara RI 1945 merumuskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Tugas konstitusional tersebut kemudian dijabarkan UU No 2/2002 tentang Polri. Tiga tahun setelah terbitnya UU Polri, institusi ini baru menata langkah reformasi institusi yang sistematis dan berkelanjutan dalam bentuk grand strategy pembangunan Polri 2005-2025 berdasarkan SK No 360/VI/2005.

Dokumen yang menjadi acuan Polri ini pada intinya memuat reformasi secara gradual yang meliputi reformasi bidang instrumental, struktural, dan kultural, yang terbagi menjadi tiga tahap, yakni trust building (2005-2009), partnership and networking building (2010-2014), strive for excellent, dan excellent (2014-2019 dan 2020-2024).

Pada bidang instrumental dan struktural, Polri mengklaim telah memetik keberhasilan meskipun klaim keberhasilan tersebut tidak teruji karena kontradiktif dengan kondisi organisasi Polri yang belum sepenuhnya menopang profesionalisme, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas utama Polri.

Sementara pada aspek kultural, perjalanan reformasi yang meliputi perubahan pola pikir, tata tindak, kebiasaan, persepsi, dan lain-lain masih berjalan di tempat. Konservatisme yang melekat di tubuh Polri dalam semua fungsi pelayanan, keamanan, dan ketertiban, serta penegakan hukum ialah bukti bahwa Polri belum sepenuhnya berubah.

Jika mengacu pada tahapan reformasi yang dicanangkan, target trust building, yakni institusi Polri memperoleh kepercayaan tinggi masyarakat karena integritasnya, justru kedodoran. Setidaknya, sejak kasus cicak vs buaya (2009) dan kriminalisasi pimpinan KPK (2015), kepercayaan publik atas Polri berada di titik terendah.

Dengan demikian, jika seharusnya pada 2016 Polri berfokus pada partnership and networking building yang ditandai dengan terbangunnya kemitraan berbasis trust masyarakat karena kepercayaan publik yang berserak, pertama-tama Kapolri baru harus kembali membangun trust. Kinerja 100 hari dengan sejumlah agenda berfokus pada pembenahan internal yang dijanjikan Tito akan menjadi tolok ukur akselerasi reformasi Polri.

ITK Polri
Selain dokumen strategi besar Polri tersebut, institusi Polri memiliki bekal yang cukup untuk melakukan percepatan reformasi internal Polri. Inisiatif Tito saat menjabat Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Asrena) pada 2014 menyusun Indeks Tata Kelola (ITK) Polri, ialah instrumen yang memungkinkan Polri mengukur kinerjanya secara lebih objektif.

Dalam laporan yang dirilis pada Oktober 2015 disebutkan, ITK adalah instrumen untuk mengukur kinerja dan capaian program reformasi birokrasi Polri dengan menggunakan tujuh prinsip tata kelola kepolisian yang baik (good governance) yaitu kompetensi, responsif, perilaku, transparan, keadilan, efektivitas, dan akuntabilitas yang bersifat objektif dan komprehensif yang dapat digunakan sebagai landasan untuk pengambilan kebijakan berdasarkan bukti (evident based).

Uji coba pengukuran ITK juga telah dilakukan di 31 polda dengan hasil 5 polda berada pada tingkat cenderung baik, 2 polda cenderung buruk, dan sisanya 24 polda berada pada tingkat sedang. Sama seperti klaim capaian yang mengacu pada Strategi Polri 2005-2025, capaian ITK ini juga diragukan banyak pihak. Penyebab utamanya adalah fakta-fakta lapangan di tingkat polsek dan polres, wilayah yang paling dekat dengan masyarakat, tidak menunjukkan performa yang memuaskan publik.

Meskipun banyak peran Polri yang harus diapresiasi, Polri sering kali gagal memanfaatkan kesempatan yang justru dapat merengkuh kepercayaan publik seperti dukungan nyata pada pemberantasan korupsi, menghentikan kriminalisasi pihak yang tidak pantas dipersalahkan, ketegasannya menindak kelompok intoleran, profesionalisme penyidikan, dan prakarsa penertiban anggota yang indisipliner, koruptif, dan memperdagangkan kewenangan pengamanan dalam beberapa tindakan melanggar hukum.

Bahkan, dalam kasus terorisme, meskipun mendapat apresiasi di banyak kasus, diragukan kinerjanya setelah dugaan penganiayaan atas Siyono, terduga terorisme dan pemberian 'santunan' pada keluarganya yang dianggap sebagai upaya pembungkaman.

Jika berkaca pada peta reformasi Polri, sesungguhnya ekspektasi publik atas Tito tetap berpotensi bertepuk sebelah tangan. Menata organisasi yang berintegritas, mewujudkan polisi sipil (civilan police), optimalisasi peran pemberantasan korupsi, meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas penyidikan, serta akuntabilitas kinerja pemberantasan terorisme ialah beberapa isu kunci dan prioritas bagi Kapolri baru.

Penanganan pada bidang-bidang tersebut merupakan cara menjawab pesan Presiden Jokowi. Karena Tito dianggap sebagai antitesis konservatisme Polri, harapan publik atas Tito ini sudah seharusnya berbalas keberhasilan.
Selamat bertugas Jenderal Tito.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More