Kamis 14 Juli 2016, 00:20 WIB

Polisi Profesional,Modern,dan Tepercaya

Alex Reynold Situmorang Perwira Menengah di Biro SDM Polda Jatim | Opini
Polisi Profesional,Modern,dan Tepercaya

ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

AWAL bulan ini, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memasuki usia ke-70 tahun. Sebuah usia yang sangat matang dan tentu saja diharapkan makin matang dengan menjaga soliditas internal dan mereformasi diri sebagaimana dipesankan Presiden Jokowi. Pesan Presiden yang dikeluarkan saat syukuran HUT Bhayangkara tersebut, terlontar kembali saat pelantikan Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai Kapolri di Istana Negara (13/7). Bahkan, Presiden menekankan perlunya menjaga soliditas internal dan mereformasi diri karena harapan terhadap kinerja Polri untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum makin meningkat.

Pesan Presiden tersebut memiliki relevansi dengan implementasi grand strategy Polri 2005-2025 yang saat ini tepat memasuki tahapan ketiga, yakni tahap berjuang membangun keunggulan (strive for excellence). Fokus strategi Polri pada tahapan ini adalah membangun kemampuan pelayanan publik yang unggul, mewujudkan good government, best practice Polri, dan profesionalisme SDM, serta mewujudkan implementasi teknologi, infrastruktur materiil, fasilitas, dan jasa guna membangun kapasitas Polri yang kredibel di mata masyarakat nasional, regional, dan internasional.

Fokus ini dipilih untuk merespons kebutuhan masyarakat yang mengharapkan multidimensional service quality yang efektif dan efisien di tengah globalisasi kejahatan yang makin canggih. Seiring fokus strategi tersebut, Kapolri Tito Karnavian telah mencanangkan visi untuk mewujudkan Polri yang makin profesional, modern, dan tepercaya guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Profesionalisme Polri yang dimaksud meliputi peningkatan kompetensi SDM yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan serta pola-pola pemolisian berdasarkan prosedur baku yang mudah dipahami, dilaksanakan, dan terukur keberhasilannya.

Modernisasi
Profesionalisme Polri tersebut hendaknya juga ditunjang oleh modernisasi dalam layanan publik yang didukung teknologi sehingga layanan Polri semakin mudah dan cepat diakses masyarakat. Modernisasi juga meliputi pemenuhan kebutuhan alat material khusus dan alat peralatan keamanan. Polri yang tepercaya hendak diwujudkan melalui reformasi internal menuju Polri yang bersih dan bebas dari KKN, guna terwujudnya penegakan hukum yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Sementara itu, diakui bahwa tantangan yang dihadapi Polri dalam penanganan gangguan kamtibmas akan semakin berat.

Polri diharapkan makin cerdas dalam memberantas modus-modus kejahatan baru yang makin canggih. Misalnya, kejahatan di dunia maya (cyber crime) yang korbannya bukan hanya individu, melainkan juga korporasi dan institusi negara. Ini meliputi pembajakan laman internet, pencurian data komputer, bisnis daring bodong, pembobolan kartu kredit, pornografi anak, hingga prostitusi daring. Selain itu, ancaman gangguan keamanan lintas negara (transnational crime) dalam bentuk perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, maupun aksi terorisme juga kian meningkat.

Di sisi lain, Polri memiliki keterbatasan sumber daya internal. Di luar persoalan dukungan anggaran dan sarana prasarana, ketersediaan jumlah personil Polri secara keseluruhan belumlah optimal. Rasio polisi dan masyarakat berdasarkan data 2014 ialah 1:575, padahal rasio ideal menurut PBB ialah 1:300. Karena itu, partisipasi masyarakat melalui sistem atau jaringan kemitraan antara polisi dan masyarakat merupakan strategi utama dalam menjaga kamtibmas. Upaya membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kamtibmas memang merupakan salah satu program prioritas Kapolri terpilih.

Inisiatif ini telah lama dirintis melalui Surat Keputusan Kapolri No 737/2005 tentang penerapan perpolisian modern yang dikenal dengan community policing atau Pemolisian Masyarakat (Polmas). Polmas mewadahi pranata sosial yang berkembang di masyarakat seperti siskamling maupun pecalang. Dalam bentuknya yang lebih modern, Polmas mengadopsi model neighborhood watch yang diterapkan di banyak negara maju. Model ini dikenal sebagai Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM).

Penyelesaian perkara
Penelitian lapangan yang dilakukan penulis terhadap FKPM-FKPM di Jawa Timur menunjukkan beberapa fakta menarik. Di tengah berbagai keterbatasan yang ada, Polmas ternyata berfungsi efektif dalam membantu penyelesaian perkara tindak pidana ringan di masyarakat. Selain itu, temuan di lapangan menunjukkan bahwa Polmas menjadi media efektif untuk memperoleh masukan masyarakat tentang potensi gangguan kamtibmas di wilayahnya. Di sisi lain, Polmas juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat terkait dengan kesadaran hukum maupun hak dan kewajiban warga negara. Karena itu, penulis menyambut baik dikeluarkannya Peraturan Kapolri No 3/2015 yang menjadi panduan terbaru penerapan Polmas.

Melalui ketentuan ini, infrastruktur Polmas diperluas melalui pilar kemitraan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi. Bahkan, Polri dalam Rencana Strategis 2015-2019 berkomitmen menggelar Bhabinkamtibmas, yaitu aparat pengemban Polmas di 81.711 desa dan kelurahan se-Indonesia, guna meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap gangguan kamtibmas. Tantangan ke depan bagi penerapan Polmas dalam hemat penulis adalah bagaimana memperkuat partisipasi masyarakat tersebut dalam konteks demokrasi yang deliberatif sebagaimana disarankan Jurgen Habermas (1996).

Demokrasi deliberatif tak lain ialah demokrasi musyawarah yang mengedepankan proses diskursus yang dialogis-emansipatoris dalam upaya mencapai mufakat. Untuk itu, Polmas perlu ditempatkan sebagai ruang publik, yakni idealnya masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengonstruksi setiap kebijakan yang akan diambil terkait dengan pemeliharaan kamtibmas di lingkungannya. Sebaliknya, Polri perlu membangun kapasitas diri untuk mengakomodasi partisipasi masyarakat tersebut. Melalui penerapan Polmas yang demikian, kita berharap Polri makin memperoleh dukungan masyarakat dalam mewujudkan visi Kapolri terpilih menuju watak perpolisian yang makin profesional, modern, dan epercaya. Selamat bertugas Pak Kapolri.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More