Kamis 14 Juli 2016, 00:10 WIB

Substansi Putusan Permanent Court of Arbitration

Hikmahanto Juwana Guru Besar Hukum Internasional UI | Opini
Substansi Putusan Permanent Court of Arbitration

Permanent Court of Arbitration via AP

PERMANENT Court of Arbitration (PCA) yang menyidangkan perkara yang diajukan Filipina terhadap Tiongkok terkait dengan konflik di Laut China Selatan, Selasa (12/7), memang telah membuat putusan. Majelis Arbitrase terdiri dari Thomas A Mensah dari Ghana yang bertindak sebagai ketua, Jean-Pierre Cot (Prancis), Stanislaw Pawlak (Polandia), Alfred HA Soons (Belanda), dan Rudiger Wolfrum (Jerman). Isi putusan setebal 501 halaman tersebut oleh berbagai pihak tengah dipelajari dan dikaji.

Bersamaan dengan putusan tersebut, sekretariat PCA telah mengeluarkan press release yang meringkas substansi dari putusan. Tulisan ini didasarkan pada press release yang dikeluarkan. Substansi putusan pada dasarnya dibagi dalam dua kategori. Pertama, terhadap masalah kewenangan majelis dalam memeriksa perkara dan ketidakhadiran Tiongkok dalam persidangan. Majelis menyatakan mempunyai kewenangan dan ketiadaan pembelaan dan berbagai dokumen yang dibutuhkan oleh majelis tidak menghalangi majelis untuk membuat putusan. Majelis mengandalkan ahli independen yang ditunjuk dan meminta berbagai informasi dari Filipina.

Majelis juga menegaskan bahwa putusannya tidak terkait dengan masalah kedaulatan (soveregnity) atas wilayah darat dan batasan laut (sea delimitation). Oleh karena itu, sengketa kepulauan di Spratly sama sekali tidak disentuh majelis.

Substansi
Dalam kategori kedua, berisi substansi putusan yang terdiri dari lima hal. Pertama adalah klaim sembilan garis putus oleh Tiongkok berdasarkan hak sejarah (historic rights). Untuk hal ini, majelis berpendapat Tiongkok tidak bisa melakukan klaim ini karena tidak sesuai dengan pengaturan zona ekonomi eksklusif (ZEE) berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Di samping itu, majelis berpendapat bahwa Tiongkok tidak punya bukti terkait dengan pelaksanaan hak eksklusif (exercised exclusive control) atas perairan dan sumber dayanya di Laut China Selatan.

Untuk masalah ini, tidak hanya Filipina yang diuntungkan, tetapi juga negara-negara lain yang dilewati sembilan garis putus Tiongkok, termasuk Indonesia. Indonesia dalam beberapa waktu ini dibuat repot oleh Tiongkok karena mereka tidak mengakui ZEE Indonesia di perairan Natuna. Sebaliknya, Tiongkok merasa para nelayannya mempunyai hak untuk menangkap ikan di wilayah yang diistilahkan sebagai traditional fishing ground. Istilah traditional fishing ground tersebut didasarkan pada sembilan garis putus. Isu kedua yang diputus oleh majelis terkait dengan status dari features.

Adapun yang dimaksud dengan features di sini ialah pulau, karang, dan batuan, termasuk juga apakah pulau tertentu dapat memiliki laut teritorial. Terhadap isu kedua ini akan sangat bermanfaat ketika negara melakukan interpretasi atas ketentuan yang ada dalam UNCLOS. Indonesia bisa melakukan rujukan atas berbagai tafsir ketentuan UNCLOS dalam perundingan batas maritim dengan negara yang berbatasan. Masalah ketiga yang diputus oleh majelis ialah keabsahan tindakan Tiongkok atas pelaksanaan hak berdaulat Filipina di ZEE-nya, di antaranya kegiatan penangkapan ikan dan eksplorasi minyak. Masalah keempat berkaitan dengan tindakan Tiongkok yang merusak lingkungan laut atas pembangunan pulau buatan di Kepulauan Spratly.

Terakhir, ialah putusan yang berkaitan tindakan Tiongkok yang tidak bersahabat terhadap Filipina setelah dibawanya kasus ini ke PCA. Majelis menganggap tindakan Tiongkok untuk membangun pulau buatan sebagai tindakan yang tidak bersahabat pasca-dimasukkannya perkara ini ke PCA oleh Filipina. Namun, Majelis menganggap tidak mempunyai kewenangan dalam hal yang berkaitan dengan penggunaan kekerasan oleh Tiongkok yang dilakukan terhadap Filipina.

Eksekusi
Berbeda dengan pengadilan nasional yang putusannya bila tidak dilaksanakan secara sukarela, dapat diminta untuk dipaksakan oleh pengadilan. Dalam konteks hukum internasional, hal ini tidak dapat dilakukan. Pemaksaan atas putusan lembaga peradilan internasional tidak dikenal. Pemaksaan, kalaupun dilakukan, hanya bisa apabila negara yang hendak memaksakan melakukan tindakan sendiri (self help), bukan dilakukan lembaga peradilan internasional. Tindakan ini, antara lain embargo ekonomi, pemutusan hubungan dagang ataupun hubungan diplomatik, bahkan penggunaan kekerasan.

Tiongkok sejak awal sudah menyatakan tidak akan mengakui Majelis Arbitrase dan putusannya. Artinya, tergantung pada Filipina untuk memaksakan putusan majelis untuk dijalankan Tiongkok. Namun, melihat kedigdayaan Tiongkok, ialah mustahil bagi Filipina untuk memaksakan putusan Majelis PCA ke 'Negeri Tirai Bambu' tersebut. Ketergantungan Filipina terhadap Tiongkok tidak memungkinkan negeri jiran tersebut menekan Tiongkok.

Oleh karena itu, tidak ada jalan lain bagi Filipina untuk melakukan dialog dengan Tiongkok agar negara tersebut mau mengakomodasi putusan Majelis PCA dalam kebijakannya di Laut China Selatan. Indonesia, baik secara sendiri maupun melalui ASEAN, perlu mendorong agar Filipina dan Tiongkok membuka dialog dan bernegosiasi. Indonesia mempunyai kewajiban ini karena berdasarkan konstitusi, Indonesia punya mandat untuk menjaga ketertiban dan perdamaian dunia.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More