Rabu 13 Juli 2016, 00:10 WIB

Mengurai (Lagi) Benang Kusut Urbanisasi

Dedi Purwana ES Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta | Opini
Mengurai (Lagi) Benang Kusut Urbanisasi

MI/PALCE AMALO

USAI sudah perhelatan akbar tahunan bangsa ini. Ramadan, Lebaran diselingi gegap gempitanya mudik menjadi ritual rutin. Berbagai persoalan mumet dihadapi pemerintah mulai dari meroketnya harga pangan hingga keputusasaan para pemudik terjebak kemacetan parah di berbagai jalur mudik. Ritual tahunan ini pun masih menyisakan persoalan berikutnya yaitu gelombang urbanisasi pascamudik. Alih-alih mencari solusi, saling menyalahkan siapa yang bertanggung jawab atas munculnya persoalan tersebut menjadi hal umum di Republik ini.

Derasnya arus urbanisasi menjadi problematika sosial bagi kota-kota besar di Tanah Air. Imbauan pemerintah agar pemudik tidak membawa kerabat kampung halamannya untuk mencari penghidupan layak di kota besar seolah tak dihiraukan. Tanpa bekal memadai, mereka nekat datang ke kota besar hanya untuk mendapat pekerjaan. Para pendatang baru tersebut akhirnya hanya menambah kronisnya penyandang masalah sosial di kota-kota besar yang mereka tuju.

Sejatinya memang pemerintah tidak bisa melarang warga desa untuk berbondong-bondong mencari pekerjaan di kota manakala kebijakan pembangunan masih terpusat di kota besar. Selain itu, selama pemerintah belum mampu menjamin penghidupan yang layak bagi seluruh warga negara sesuai amanat konstitusional, selama itu pula arus urbanisasi akan terus berlangsung. Desa tidak lagi menjadi tempat menarik mencari penghidupan yang layak. Oleh karena itu, kota-kota besar menjadi magnet bagi penduduk desa untuk berhijrah.

Akar masalah
Menghentikan laju urbanisasi bak pekerjaan sia-sia ketika akar masalahnya tidak cepat dikenali. Selama ini upaya pemerintah mengatasi urbanisasi cenderung represif berupa ancaman hukuman administratif semisal operasi yustisi bagi para pendatang. Nyatanya tindakan demikian tidaklah efektif dalam mengurai benang kusut urbanisasi. Lalu apa sebenarnya pemicu derasnya arus urbanisasi? Kegagalan desentralisasi, virus kapitalisme, dan marginalisasi desa merupakan faktor penyebab.

Kebijakan otonomi daerah ternyata tidak serta-merta menjamin lancarnya pembangunan ekonomi daerah. Tengok saja postur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang cenderung lebih banyak alokasi untuk belanja pegawai daerah. Pemerintah daerah mengalokasikan rata-rata belanja pegawai sekira 50% sampai 70% dari APBD-nya. Bisa dibayangkan berapa alokasi tersisa untuk belanja modal pembangunan infrastruktur daerah? Kemandirian ekonomi daerah masih jauh dari harapan.

Dalam perspektif ekonomi, masyarakat kita telanjur mencintai virus kapitalisme. Keberhasilan invidu semata-mata diukur dari nilai materi yang melekat pada dirinya. Pesan untuk hidup sederhana saat Ramadan, sebagai contoh, tidak berlaku ketika mudik tiba. Sudah menjadi kebiasaan, para pemudik mempertontonkan berbagai fasilitas terbarukan di kampung halaman. Entah untuk sekadar mengekspresikan keberhasilan hidup mereka atau salah memaknai rasa sukacita menyambut Lebaran dengan segala sesuatu yang baru. Budaya hedonisme seperti ini tentu memicu kerabat di kampung halaman berduyun-duyun ke kota agar kelak bisa mencotoh kesuksesan materi para pemudik tersebut.

Desa tidak lagi menjadi tempat menarik bagi para pemudanya. Minimnya infrastruktur ekonomi perdesaan menghambat gerak roda perekonomian desa. Wajar bila akhirnya para pemuda desa tidak lagi mau menggarap lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan. Hal ini diperparah dengan rendahnya harga hasil panen akibat ulah mafia pangan dan ternak. Ketika mereka tidak punya lagi pekerjaan, kota besar menjadi sasaran untuk mengadu nasib.

Meredam urbanisasi
Mengatasi persoalan urbanisasi memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu upaya serius pemerintah dan masyarakat meredam laju urbanisasi. Berikut langkah bijak yang perlu ditempuh. Pertama, optimalisasi dana desa. Kebijakan pemerintah pusat untuk membangun Indonesia dari desa patut diapresiasi. Namun, tantangannya tidaklah mudah. Kebijakan semacam ini akan berhasil manakala infrastruktur di seluruh desa terbangun.

Dana desa yang telah dialokasikan pemerintah pusat seyogianya dimanfaatkan secara tepat dan berdaya guna. Pada saat yang sama, pemerintahan desa yang memiliki kewenangan sebagai pengguna dana tersebut perlu ditingkatkan kapasitasnya. Ini penting agar dana tersebut dikelola secara transparan dan akuntabel. Selain itu, warga desa harus terlibat aktif. Warga desa semestinya menjadi subjek dan bukan objek pembangunan desa.

Kedua, reorientasi pembangunan. Pemerataan pembangunan tidak sekadar jargon politik, akan tetapi benar-benar direalisasikan. Saatnya pembangunan tidak lagi terpusat di wilayah perkotaan. Desa harus dilengkapi infrastruktur ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang memadai dan berkualitas. Kelengkapan intrastruktur desa tidak dapat meredam keinginan warga desa untuk pindah ke kota. Pemerintah pun seyogianya memperhatikan dengan serius pengembangan wilayah terluar, terjauh, dan tertinggal. Pembangunan di wilayah tersebut penting, selain untuk menyediakan lapang kerja bagi penduduk setempat juga untuk menjaga batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketiga, edukasi kewirausahaan desa. Penting memperkuat sumber daya manusia desa. Potensi sumber daya manusia desa perlu digali melalui pendidikan kewirausahaan. Pemuda desa harus diarahkan mampu mandiri secara ekonomi. Oleh karena itu, perlu upaya sistematis dan terstruktur menciptakan desa sebagai inkubator wirausaha baru. Pemerintahan desa, pelaku bisnis, dan lembaga pendidikan diharapkan bergandengan tangan untuk melahirkan wirausaha-wirausaha baru.

Keempat, merevitalisasi peran sosial perguruan tinggi. Sudah saatnya perguruan tinggi tidak lagi memosisikan dirinya sebagai menara gading. Lembaga ini terlalu sibuk dengan dirinya sendiri dan lupa akan tanggung jawab sosial yang diembannya. Bagaimanapun perguruan tinggi sejatinya memiliki kepedulian lebih terhadap beragam persoalan sosial, khususnya masyarakat perdesaan. Penelitian di perguruan tinggi misalnya, lebih berorientasi kepada kewajiban pemenuhan laporan pertanggungjawaban keuangan. Selain itu, peneliti kampus lebih disibukkan dengan keharusan menerbitkan hasil penelitian di jurnal bereputasi. Padahal, artikel yang terbit dijurnal bereputasi tidak akan dibaca masyarakat desa.

Pada akhirnya, pemerintah dan masyarakat harus duduk bersama menemukan obat mujarab atasi urbanisasi. Urbanisasi dapat diredam dengan menemukan akar masalahnya secara cermat, lalu merumuskan kebijakan penanganannya secara tepat pula. Saatnya mengakhiri sikap saling tuding antar pihak penyebab munculnya arus urbanisasi. Semoga.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More