Senin 11 Juli 2016, 00:45 WIB

Sekolah yang Bertanggung Jawab

Ahmad Baedowi Direktur Pendidikan Yayasan Sukma,Jakarta | Opini
Sekolah yang Bertanggung Jawab

ANTARA/Budiyanto

KATA belajar dan bertanggung jawab dapat dinisbatkan baik kepada individu maupun kelompok.

Belajar lebih dekat dengan tanggung jawab individual, sedangkan kata tanggung jawab, dalam konteks pendidikan kita, sebaiknya memang dinisbatkan kepada kelompok pendukung proses belajar, seperti guru, orang tua, birokrasi kependidikan, serta kelompok pembelajar atau institusi lainnya.

Namun, sebenarnya kata belajar dan bertanggung jawab lebih tepat dan berguna jika diletakkan dalam satu tarikan napas baik secara individual maupun kelompok.

Sebagai contoh, ketika seorang guru menilai performansi siswa dalam satu semester, sesungguhnya dia sedang menilai aspek tanggung jawab siswa secara individual.

Namun, ketika melihat aspek kualitas sekolah secara keseluruhan, tanggung jawab kelompok lebih dominan untuk diukur, tetapi dalam banyak kasus, dua bentuk tanggung jawab ini tidak berjalan seirama karena antara kebutuhan siswa dan kebutuhan institusi terkadang berbeda satu sama lain, setidaknya menyangkut orientasi belajar itu sendiri.

Cara masjid

Salah satu tolok ukur untuk melihat apakah sebuah sekolah mengelola tanggung jawab secara transparan dan berkesinambungan, terletak pada rutinitas pelaporan penggunaan anggaran belanja sekolah.

Saya kira banyak pihak, termasuk orang tua dan masyarakat sekitar sekolah yang tak peduli dan bahkan tak pernah tahu bagaimana cara sekolah melaporkan proses penggunaan anggaran dari waktu ke waktu.

Terpikir oleh saya, mungkin ada baiknya jika Kemendikbud meminta bantuan masjid di seluruh Indonesia untuk mengumumkan posisi keuangan sekolah setiap Jumat sebelum khotbah dan salat Jumat dimulai.

Sama persis seperti posisi saldo keuangan masjid yang selalu dibacakan takmir masjid setiap Jumat, merupakan terobosan baru jika di sela-sela waktu tersebut juga dibacakan posisi keuangan sekolah yang telah digunakan dan akan digunakan.

Setidaknya, meskipun informasi ini bersifat searah, jika dilakukan berulang kali, akan meningkatkan kesadaran dan kepedulian orang tua di sekitar sekolah tentang apa yang terjadi di sekolah anak-anak mereka berdasarkan laporan keuangan sekolah.

Cara ini juga akan membuat komunitas sekolah kembali kepada kesadaran bahwa mengumumkan laporan keuangan sekolah melalui praktik keagamaan di masjid atau tempat ibadah lainnya akan memberi efek positif pada kata tanggung jawab secara kolektif atau kelompok.

Semakin sering komunikasi dan pola laporan pertanggungjawaban keuangan sekolah dipublikasikan secara luas melalui forum-forum keagamaan, akan semakin positif tingkat keterlibatan publik ke dalam sekolah.

Sejarah persekolahan kita yang mengandalkan peran serta masyarakat harus pulih dan diambil alih lagi secara bertanggung jawab, agar kualitas belajar juga meningkat dan berkualitas.

Selama ini sekolah hanya memperlakukan orang tua dan masyarakat sebagai objek, bukan subjek dalam pengelolaan sekolah.

Sekolah menjadi kurang bertanggung jawab karena mereka berpikir tanggung jawab hanya dilakukan untuk kementerian dan atau birokrasi pendidikan semata, bukan terhadap masyarakat.

Padahal, sejatinya tanggung jawab sekolah ialah terhadap masyarakat yang memiliki subjek didik, yaitu siswa dan masyarakat berhak untuk menuntut tanggung jawab sekolah secara langsung.

Branding names

Cara lain yang juga patut dicoba dalam rangka meningkatkan proses tanggung jawab sekolah terhadap masyarakat ialah mengubah nama sekolah menjadi branding yang disepakati unsur lokalitas sejarah sekolah itu bermula.

Misalnya, jika di daerah tersebut didapati seorang tokoh lokal yang populer dan menjadi panutan masyarakat lain sebagai penggerak kemajuan pendidikan atau bentuk pengembangan masyarakat (community development), sebagai penghargaan terhadapnya, kita bisa memberikan nama sekolah di daerah tersebut dengan namanya.

Saya membayangkan akan ada ribuan nama tokoh lokal di sekitar sekolah yang akan diabadikan namanya sebagai tokoh dan panutan yang secara terus-menerus menjadi perlambang perubahan kemajuan sekolah dan sumber moralitas sekolah.

Misalnya, akan ada nama seperti SD Paimin Mintoharjo di sebuah daerah terpencil Kota Solo, SMP Surip Angkaro di Sumatra Barat, SMA Teuku Rafly Usman di Aceh, dan SMK Ahmad Munaf di dataran Kalimantan.

Pendek kata, mengambil nama sekolah dari tokoh-tokoh lokal akan meningkatkan kesadaran lokal dan kecintaan masyarakat terhadap sekolah di sekitar mereka.

Tidak seperti sekarang, nama-nama sekolah hanya deretan nama kelurahan dan kecamatan, dengan deretan angka seperti SD Ular Putih 1, 2, 3, dan sebagainya, atau SMP Sungai Kunyit 8, 9, 10, dan sebagainya yang jauh dari kreativitas dan memiliki sejarah kebanggaan terhadap lokalitas.

Proses re-branding names sekolah pastilah akan merupakan momen terbaik bagi seluruh masyarakat di sekitar sekolah tersebut untuk menyatukan visi dan misi mereka terhadap sekolah.

Masyarakat akan berbondong-bondong dan berlomba untuk membuat proposal pengajuan nama tokoh lokal yang menurut mereka layak dan penting untuk dinisbatkan terhadap nama sekolah.

Beberapa kriteria dan tata cara memilih nama tokoh lokal yang juga penting untuk dibuat Kemendikbud, misalnya aspek moralitas tokoh tersebut di mata masyarakat sehingga diyakini akan menginspirasi seluruh warga sekolah memiliki kebanggaan terhadap tokoh tersebut.

Selain panutan di bidang moralitas, tokoh tersebut juga harus memiliki sumbangan yang nyata terhadap perkembangan sekolah selama ini, baik dari segi pemikiran maupun material.

Pentingnya menggali rekam jejak tokoh tersebut dari aspek sumbangsih terhadap perkembangan sekolah akan menjadi poin penting dalam menentukan nama sekolah.

Setelah itu, diharapkan sekolah-sekolah tersebut akan terus menjadi kebanggaan daerah mereka masing-masing karena sejarahnya jelas dan tidak tercerabut dari sumbangan dan peran serta masyarakat.

Sudah saatnya bentuk tanggung jawab sekolah dinisbatkan kembali kepada masyarakat, bukan kepada birokrasi seperti selama ini terjadi.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More