Sabtu 18 Juni 2016, 22:35 WIB

UBL Jadi Delegasi RI dalam Persidangan di PBB

Administrator | Humaniora
UBL Jadi Delegasi RI dalam Persidangan di PBB
 

UNTUK kali kedua, Universitas Budi Luhur (UBL) sebagai pemangku kepentingan mendapat undangan dari Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI untuk terlibat dalam persidangan di Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Denik Iswardani Witarti PhD, mewakili Universitas Budi Luhur, menjadi salah satu delegasi RI dalam Sixth Biennial Meeting of States on the Programme of Action (BMS6).

BMS6 merupakan pertemuan anggota PBB yang membahas mengenai pelaksanaan Programme of Action (PoA) dalam rangka mengurangi peredaran gelap senjata kecil kaliber ringan (small arms and light weapons/SALW) baik di tingkat nasional, regional, maupun global.

Pertemuan yang diadakan setiap dua tahun di New York, Amerika Serikat, itu merupakan yang terakhir sebelum pembahasan di Review Conference (Revcon3) yang akan diadakan pada 2018 mendatang. Sidang yang berlangsung di Markas Besar New York pada 6-10 Juni 2016 itu membahas pandangan negara-negara anggota PBB mengenai beberapa isu sensitif yang berkaitan dengan pengaturan SALW.

Denik, sebagai akademisi memberikan masukan kepada delegasi RI untuk mempertimbangkan letak geografis Indonesia yang rawan terjadi kasus penyelundupan senjata gelap. Selain itu, Indonesia juga harus memperhatikan masih terjadinya konflik bersenjatanya di beberapa wilayah.

Masukan itu untuk lebih menguatkan delegasi RI dalam menjaga keamanan nasional selama proses negosiasi di persidangan PBB tersebut. Terlebih lagi, Indonesia masih belum menandatangani Arms Trade Treaty (ATT) karena tidak sesuai dengan kepentingan nasional NKRI.

Dalam keterangan tertulis kepada media, Sabtu (18/6), disebutkan, persidangan berlangsung sampai malam setiap harinya, yang pada akhirnya menghasilkan konsensus bersama. Perkembangan mengenai implementasi PoA ini akan kembali dibahas dalam Revcon3 di markas PBB pada 2018 nanti. (RO/OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More