Payung Hukum Plastik Berbayar Harus Kuat

Penulis: Ric/X-8 Pada: Kamis, 09 Jun 2016, 07:25 WIB Politik dan Hukum
Payung Hukum Plastik Berbayar Harus Kuat

ANTARA/WAHYU PUTRO A

PROGRAM pengurangan sampah melalui mekanisme plastik berbayar secara resmi diperluas menjadi skala nasional melalui surat edaran tahap dua SE.6/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016.

Masa berlaku uji coba tersebut diperpanjang hingga terbitnya peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang memiliki dasar hukum lebih kuat.

"Peraturan menteri itu ditargetkan rampung pada akhir Juni ini," ucap Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian LHK, R Sudirman, dalam pemaparan hasil monitoring dan evaluasi (monev) plastik berbayar, di Jakarta, kemarin.

Hadir dalam acara itu 12 wali kota yang turut memaparkan hasil monitoring dan evaluasi.

Kedua belas pemimpin daerah itu ialah dari Balikpapan, Kalimantan Timur; Banjarmasin, Kalimantan Selatan; Kendari, Sulawesi Tenggara; Yogyakarta, DIY; Depok, Bekasi, dan Bandung, Jawa Barat; Surabaya, Jawa Timur; Palembang, Sumatra Selatan; Tangerang Selatan, Banten; Jayapura, Papua; serta Medan, Sumatra Utara.

Dalam pertemuan tersebut para wakil dari daerah itu meminta agar peraturan menteri tentang kantong plastik berbayar memiliki kekuatan dalam mengakomodasi kepentingan banyak pihak, terutama soal harga.

"Sekalipun nanti kami dikasih kewenangan besar dalam peraturan itu, kan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) punya kantor pusat di Jakarta, peraturan menterinya harus bisa mengatasi itu," papar Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi.

Menurutnya, ritel modern yang tergabung dalam Aprindo di beberapa daerah cenderung mengikuti imbauan yang dikeluarkan asosiasi mereka ketimbang pemerintah daerah.

Secara khusus di Balikpapan, harga yang diminta pemda Rp1.500, tetapi ritel Aprindo masih menerapkan harga Rp200.

Di tempat yang sama, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan keberhasilan pelarangan total penggunaan kantong plastik di ritel modern karena sudah ada komunikasi intensif antara pemkot dan pengusaha.

Selain itu, kebijakan tersebut menjadi cara untuk mendorong usaha mikro kecil dan menengah di Kota Banjarmasin.

Di sisi lain, Kasubdit Barang dan Kemasan Kementerian LHK Ujang Solihin Sidik menjamin akan memberikan penguatan dalam peraturan menteri yang akan dikeluarkan akhir bulan ini.

Menurutnya, pemda diberi kebebasan mengatur mekanisme harga dan penjualan bekerja sama dengan pengusaha di wilayah mereka.

"Kalau daerah minta agar ada harga, kami bisa berikan interval," ujar Solihin.

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More