Selasa 07 Juni 2016, 23:45 WIB

Ombudsman Desak Dana BOS di Manokwari Diaudit

Antara | Nusantara
Ombudsman Desak Dana BOS di Manokwari Diaudit

Istimewa

 

KEPALA Ombudsman Perwakilan Provinsi Papua Barat Norbertus menilai realisasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikucurkan pemerintah pusat di wilayah Kabupaten Manokwari perlu diaudit.

Menurut Noerbertus, di Manokwari, Selasa (7/6), audit itu sebagai evaluasi atas realisasi dana BOS tersebut, mengingat cukup banyak pengaduan dari masyarakat selaku orangtua siswa yang menyampaikan bahwa masih banyak pungutan yang dilakukan pihak sekolah.

Dia menyebutkan, selain dana BOS, audit pun perlu dilakukan terhadap realisasi seluruh anggaran di setiap sekolah. "Pengelolaan dana BOS, dana Komite Sekolah, dan Program Indonesia Pintar pada setiap satuan pendidikan harus dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab. Jika itu tidak dilakukan, patut diduga ada penyimpangan," kata dia lagi.

Asisten Pengawasan Ombudsman Papua Barat Yunus Kaipman mengatakan, pihaknya akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setempat agar segera melakukan audit atas realisasi seluruh anggaran tersebut di seluruh sekolah di Manokwari.

"Seluruh satuan pendidikan dari SD hingga SMA perlu audit untuk mendorong pengelolaan dana yang lebih transparan," ujar dia.

Dia menjelaskan, Ombudsman berkepentingan untuk mencegah adanya maladministrasi dan penyimpangan. Saat ini upaya persuasif masih dilakukan Ombudsman untuk mencegah penyimpangan tersebut. Beberapa sekolah yang pernah kedapatan melakukan pungutan, pihaknya sudah melakukan supervisi, hingga akhirnya sekolah tersebut menghentikan pungutan tersebut.

"Audit juga bertujuan untuk mengingatkan para kepala sekolah dan para guru agar tidak bermain-main dengan kewenangannya. Aturan penggunaan dana BOS sudah cukup jelas bahwa sekolah tak boleh menarik pungutan apa pun," kata dia lagi.

Yunus juga mengingatkan agar seluruh sekolah tidak menyampaikan ancaman bagi siswa yang belum bisa membayar pungutan sekolah. Apalagi jika pungutan tersebut dilakukan tanpa dasar aturan.

"Pemerintah pusat maupun daerah sudah memberikan bantuan melalui program sedemikan banyak. Program itu untuk memacu peningkatan mutu pendidikan. Pihak sekolah jangan memanfaatkan itu sebagai ladang uang," ujarnya lagi.

Ia berharap Dinas Pendidikan setempat proaktif menyikapi persoalan ini. Ia berharap sekolah melakukan kontrol terhadap realisasi bantuan pendidikan di setiap sekolah. (Ant/OL-5)

Baca Juga

MI/Susanto

Gubernur Sumatra Barat Ajukan PSBB

👤Yose Hendra 🕔Jumat 10 April 2020, 16:36 WIB
Irwan mengatakan, perkiraan puncak penyebaran virus korona di Sumbar terjadi di...
Antara

Uskup Manado Berikan Penguatan untuk Umat saat Jumat Agung

👤Antara 🕔Jumat 10 April 2020, 16:36 WIB
Tuhan akan membalikkan tragedi kesengsaraan, karena itu sudah dimulai oleh Yesus sendiri, dan ditunjukkannya pada kebangkitannya nanti pada...
Antara

Gubernur Babel belum Ikut Anies Terapkan PSBB

👤Rendy Ferdiansyah 🕔Jumat 10 April 2020, 14:42 WIB
Sebab, menurut Erzaldi, jumlah pasien positif virus korona atau covid-19 di Babel belum...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya