Senin 06 Juni 2016, 11:57 WIB

Ini Enam Temuan BPK dalam Pemeriksaan LKPP 2015

Desi Angriani/ MTVN | Ekonomi
Ini Enam Temuan BPK dalam Pemeriksaan LKPP 2015

Ketua BPK Harry Azhar Aziz -- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

 

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) 2015 kepada pemerintah. Dalam laporan itu, BPK menemukan enam permasalahan yang menjadi pengecualian atas kewajaran.

"Permasalahan tersebut merupakan gabungan ketidaksesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kelemahan sitem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Ketua BPK Harry Azhar Aziz, di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta, Senin (6/6).

Pertama, pemerintah pusat menyajikan Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara (PMN) per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.800,93 triliun. Dari nilai investasi tersebut, sebesar Rp848,38 triliun merupakan PMN PT PLN. Dalam laporan keuangan PLN, mereka mengubah kebijakan akutansinya dari yang menerapkan ISAK 8, menjadi tidak menerapkan ISAK 8. Sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap mewajibkan PT PLN untuk menerapkan ISAK 8 sebagai standar akutansi keuangan.

"Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut," imbuh Harry

Kedua, pemerintah menetapkan Harga Jual Eceran Minyak Solar Bersubsidi lebih tinggi dari harga dasar termasuk pajak dikurangi subsidi tetap sehingga membebani konsumen dan menambah keuntungan badan usaha melebihi Rp3,19 triliun.

"Sedangkan pemerintah belum menetapkan status dana tersebut," cetusnya.

Ketiga, piutang bukan pajak sebesar Rp1,82 triliun dari uang pengganti perkara tindak pidana korupsi pada Kejaksaan RI dan sebesar Rp33,94 miliar dan USD206.87 dari iuran tetap, royalti, dan penjualan hasil tambang (PHT) pada kementerian ESDM tidak didukung dokumen sumber yang memadai.

"Sebesar Rp101,34 miliar tidak sesuai hasil konfirmasi kepada wajib bayar," ungkap dia.

Keempat, persediaan Kementerian Pertahanan sebesar Rp2,49 triliun belum sepenuhnya didukung penatausahaan, pencatatan, konsolidasi dan rekonsiliasi barang milik negara yang memadai serta persediaan untuk diserahkan ke masyarakat pada Kementerian Pertanian sebesar Rp2,33 triliun. Hal itu belum dapat dijelaskan status penyerahannya.

Kelima, pencatatan dan penyajian catatan dan fisik Saldo Anggaran Lebih (SAL) tidak akurat sehingga kewajaran transaksi dan/atau saldo terkait SAL sebesar Rp6,60 triliun tidak dapat diyakini.

Keenam, koreksi-koreksi pemerintah yang mengurangi nilai ekuitas sebesar Rp96,53 triliun dan transaksi antar entitas sebesar Rp53,34 triliun, tidak dapat dijelaskan dan tidak didukung dokumen sumber yang memadai.

Terhadap 6 permasalahan tersebut, Harry menilai pemerintah perlu mengambil langkah-langkah perbaikan agar ke depan permasalahan yang mempengaruhi kewajaran laporan keuangan menjadi semakin berkurang.

"Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah perbaikan khususnya permasalahan yang mempengaruhi kewajaran semakin berkurang dan tidak terjadi temuan berulang," tegasnya.

Adapun dalam hasil pemeriksaan LKPP Tahun 2007-2014, BPK menemukan 81 masalah dengan rekomendasi sebanyak 218. Dari ratusan rekomendasi tersebut, 61 di antaranya sudah ditindak lanjuti penegak hukum dan 157 rekomendasi masih dalam proses.

"81 temuan dengan rekomendasi sebanyak 218. rekomnedasi temuan yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 61 dan masih dalam proses tindak lanjut sebanyak 157 rekomendasi," pungkasnya.

Seperti diketahui, BPK memberikan opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2015. Opini tersebut sama dengan opini yang diberikan BPK atas LKPP di 2014. Harry mengatakan, selama 2014 Pemerintah telah memperbaiki permasalahan yang mempengaruhi kewajaran laporan keuangan di 2014.(X-11)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More