Benua Biru Jajal Gaji tanpa Syarat

Penulis: MI Pada: Senin, 06 Jun 2016, 08:45 WIB Ekonomi
Benua Biru Jajal Gaji tanpa Syarat

MI/Seno

KETIKA pemerintah menjalankan kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) di Tanah Air, tidak sedikit pihak yang menyuarakan protes. Pemberian BLT, walau temporer, dianggap tidak mendidik karena ibaratnya sekadar memberi ikan, bukan kail. Tidak berimpak positif dalam jangka panjang. Namun, ada pula yang mendukung dengan beranggapan insentif itu bisa membantu menjaga daya beli masyarakat.

Pro-kontra serupa, meski kasusnya tidak 100% sama, sempat melanda Swiss. Rumah bagi 100 puncak pegunungan Alpen itu kemarin menghelat referendum untuk menentukan apakah negara harus memberikan pendapatan dasar nasional kepada setiap warganya, tanpa kecuali, tanpa syarat.

Inisiatif kebijakan itu dikampanyekan kelompok Basic Income Switzerland. Besaran pendapatan yang bisa diberikan negara mereka estimasi sekitar 2.500 francs--sekitar Rp34 juta--per bulan per orang.

"Selama berabad-abad hal itu dianggap sebagai utopia. Namun, sekarang itu tak hanya dimungkinkan, tapi juga dibutuhkan," ujar salah satu pemimpin kampanye, Ralph Kundig, seperti dilansir AFP, kemarin (Minggu, 5/6).

Namun, seluruh partai politik dan pemerintah Swiss tidak beranggapan demikian. Wacana negara 'menggaji' warganya tanpa syarat itu dikhawatirkan membuat belanja negara membengkak.

Keberatan regulator ternyata juga didukung sebagian warga Swiss. Mereka mengkritik wacana itu sebagai 'impian Marxist' yang akan membuat orang malas.

"Kalau Anda membayar orang untuk tidak melakukan apa pun, itulah yang akan mereka lakukan," cetus profesor ekonomi Geneva Graduate Institute Charles Wyplosz.

Wacana itu amat mungkin kandas lantaran berdasar hasil polling, ada lebih dari 70% masyarakat menolak. Namun, <>universal basic income nyatanya siap dikucurkan Finlandia dan Belanda di lingkup terbatas.

Di Filandia, badan jaminan sosial setempat, Kela, sudah ditugaskan untuk bereksperimen. Eksperimen itu guna memastikan apakah pendapatan dasar dapat memperkuat partisipasi dalam ketenagakerjaan, juga menyederhanakan sistem jaminan nasional.

Dalam percobaan yang bakal dihelat pada 2017 itu, akan ada maksimal 180 ribu warga Finlandia 'digaji' 500-700 euro per bulan, (sekitar Rp7,6 juta-Rp8 juta). Jumlah itu terbilang minim ketimbang rerata pendapatan di Finlandia yang sebesar 2.700 euro.

Namun, insentif itu diprediksi bisa memangkas beban belanja sosial Finlandia yang sekarang setara 31% dari produk domestik brutonya Utrecht dan 4 kota lain di Belanda juga akan menguji coba skema pendapatan dasar mulai 1 Januari 2017.

Insentif itu diharapkan jadi alternatif dari sistem workfare yang popularitasnya memudar. Sistem workfare mensyaratkan partisipasi tertentu di lapangan kerja agar warga yang bersangkutan bisa menerima jaminan sosial. (BBC/E-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More