Kamis 02 Juni 2016, 20:02 WIB

DPR Pangkas Kemandirian KPU-Bawaslu

Erandhi Hutomo Saputra | Politik dan Hukum
DPR Pangkas Kemandirian KPU-Bawaslu

Ilustrasi

 

TIDAK pernah diungkap ke publik, DPR diam-diam membuat pasal dalam revisi UU Pilkada yang telah disahkan dengan memangkas kemandirian para penyelenggara pemilu. Pemangkasan kemandirian itu disusun dalam Pasal 9 huruf a dan Pasal 22 huruf b, pasal-pasal itu berbunyi masukan DPR dan Pemerintah dalam penyusunan dan penetapan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu bersifat mengikat.

Mendengar masuknya pasal tersebut dalam pengesahan UU Pilkada, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengaku kaget. Ia menyebut pasal itu mengurangi kemandirian KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Sebagai lembaga yang mandiri, kata Hadar, seharusnya KPU mempunyai kebebasan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan keyakinan KPU yang berpedoman pada UU.

“Tetapi pengaturan seperti ini sangat mungkin atau berpotensi besar sebetulnya mengurangi kemandirian kami. Dengan adanya pengaturan seperti ini bisa saja apa yang sudah diusulkan itu tidak tepat (dengan UU) tetapi kami terikat mengadopsinya,” ujar Hadar seusai diskusi kelompok terfokus tentang PKPU di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (2/6).

Hadar tidak menampik jika adanya pasal itu bisa menghambat pembentukan PKPU jika masukan DPR tidak sesuai dengan perintah UU. Pasalnya, DPR sebagai lembaga politik bisa memberikan rekomendasi yang sesuai dengan kelompok politik tertentu, sedangkan KPU dalam membuat pelaksanaan teknis tidak boleh mencerminkan kekuatan politik tertentu.

Adanya pasal tersebut, imbuh Hadar, juga tidak sesuai dengan amanat konstitusi dalam Pasal 22E ayat 5 yang menyatakan KPU bersifat nasional, tetap, dan mandiri. “Tidak boleh kami mengambil (keputusan) gara-gara ini ditekan atau ini adalah masukan yang harus kami ikuti, itu bukan mandiri namanya,” cetus Hadar.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan meski di dalam UU Pilkada Bawaslu diberikan kewenangan yang kuat dalam menindak politik uang tanpa melalui jalur pidana, namun pasal pembentukan aturan yang harus mengikat disebutnya sebagai kemunduran revisi UU Pilkada. Seharusnya jika memang DPR ingin menguatkan penyelenggara pemilu, maka pasal tersebut tak perlu dimasukkan.

“Kemandirian itu harus ditunjukkan dengan tidak mempengaruhi dan kemudian mengintervensi KPU terlalu jauh,” tandasnya.

Menurutnya, DPR ingin mengikat KPU pada ketaatan karena di pilkada sebelumnya DPR tidak bisa memaksakan rekomendasi pada KPU, semisal PKPU yang mengatur dualisme partai. Adanya rekomendasi mengikat dapat memicu permasalahan baru akibat kepentingan politik parpol di DPR yang tidak sama.

“Karena banyak kepentingan di DPR, kalau tidak jadi kesepakatan apakah PKPU bisa disahkan?kan mereka (DPR) berbeda-beda posisi politiknya,” pungkasnya. (OL-2)

Baca Juga

MI/Lina Herliina

Kapolri Instruksikan Cegah Permainan Harga Pangan Saat Pandemi

👤Antara 🕔Senin 06 April 2020, 07:15 WIB
Beberapa jenis pelanggaran atau kejahatan yang mungkin terjadi yaitu permainan harga dan penimbunan barang serta adanya pihak yang...
MI/Ramdani

Implementasikan Pembatasan Segera

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 06 April 2020, 05:47 WIB
Banyak imbauan untuk menekan penularan covid-19 masih diabaikan. Karena itu, PSBB yang memiliki sanksi diharapkan efektif menumbuhkan...
MI/M Irfan

Publik Tuntut Keterbukaan Legislasi

👤EMIR CHAIRULLAH 🕔Senin 06 April 2020, 03:30 WIB
Proses pembahasan RUU Cipta Kerja dan RKUHP secara daring dikhawatirkan tidak mampu mengakomodasi dialog...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya