Jumat 27 Mei 2016, 03:49 WIB

Serahkan saja ke Profesional

Iqbal Musyaffa | Ekonomi
Serahkan saja ke Profesional

ANTARA

 

HENDRA Firmansyah, 32, pemilik sekaligus penghuni apartemen di Kota Bandung, Jawa barat, mengeluhkan beban biaya service charge yang harus dibayar setiap bulan senilai Rp750 ribu.

Apartemen tersebut hingga sekarang masih dikelola pengembang meskipun ia sudah menempati unit tersebut lebih dari 2 tahun.

"Tapi rencananya akan ada rapat pembentukan PPPSRS (perhimpunan pemilik dan penghuni Satuan rumah susun/P3SRS)," ujarnya ketika dihubungi, Kamis (26/5).

Permasalahan pengelolaan rumah susun belakangan menimbulkan konflik antara penghuni/pemilik maupun pengembang selaku pengelola.

Bahkan, terakhir muncul gugatan uji materi hingga ke Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi (MK) pada 10 Mei 2016 telah memberikan putusan atas perkara No 21/PPU-XIII/2015 yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi oleh sejumlah pemilik dan penghuni rumah susun terhadap Pasal 75 ayat (01) dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Pasal 75 ayat (1) UU tentang Rumah Susun menyatakan pelaku pembangunan wajib memfasilitasi terbentuknya P3SRS paling lambat sebelum masa transisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) berakhir.

Pada amar putusannya, MK mengabulkan sebagian permohonan para pemohon yang pada intinya menyatakan pelaku pembangunan (pengembang) wajib memfasilitasi terbentuknya P3SRS setelah serah terima dengan batas waktu satu tahun.

Jangka waktu itu memberi kesempatan untuk mendata pemilik rumah susun yang dianggap sah maupun membuat draf anggaran dasar rumah tangga.

"Putusan tersebut memberikan kepastian hukum bagi konsumen terhadap pembentukan P3SRS pada masa yang transisi yang tidak perlu harus menunggu sampai seluruh unit rumah susun terjual," kata Ketua Umum Asosiasi Penghuni Rumah Susun Seluruh Indonesia (Aperssi) Ibnu Tadji dalam acara bertajuk Tanggapan Appersi atas Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Judicial Review UU Rumah Susun di Rumah Perjuangan Bangsa, Jakarta, Rabu (18/5).

Di sisi lain, MK tidak mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 107 UU No 20 Tahun 2011, yang isinya mengatur pemberian sanksi administratif kepada pemilik rusun apabila tidak melaksanakan pembentukan P3SRS.

Jaga kualitas

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI) Bidang Komunikasi Theresia Rustandi mengutarakan munculnya konflik antara pemilik/penghuni rumah susun dengan pengelola atau pengembang utamanya ialah masalah komunikasi.

"Sebenarnya semua bisa dibicarakan bersama," ujar Theresia kepada Media Indonesia, Kamis (26/5).

Menurut dia, alasan pengembang tidak ingin melepas penuh pengelolaan rumah susun atau apartemen pada dasarnya karena ingin kualitas bangunan yang didirikan tetap baik.

"Pengembang harus menjaga kualitas gedung apartemennya. Pada intinya sih di situ," ujarnya.

Ia mencontohkan banyak rumah susun yang pengelolaannya diserahkan penuh kepada perhimpunan penghuni tidak terkelola dengan baik.

Bila kualitas bangunan tidak terjaga, tambahnya, bisa mengganggu kualitas layanan kepada para penghuni dan reputasi pengembang yang mendirikan rumah susun/apartemen.

Theresia menilai Indonesia masih perlu belajar dari negara yang sudah matang dalam pengelolaan hunian vertikal seperti Singapura.

Di negara 'Singa', yang menjadi dasar pemilik suara sah dalam pembentukan PPPRS ialah pemilik yang memiliki sertifikat strata.

"Namun, sertifikat strata tersebut membutuhkan waktu lama untuk diterbitkan oleh pemerintah. Selama masa jeda tersebut maka dibuat pengelola sementara. Baiknya pengelolaan tersebut melibatkan pemilik unit dan pengembang. Semua kembali pada iktikad baik semua pihak. Jangan ada kepentingan-kepentingan tertentu."

Di Singapura, lanjutnya, pengelolaan rumah susun diserahkan kepada profesional yang tujuannya agar kualitas bangunan bisa terjaga.

Ia menyadari konflik yang muncul dalam pengelolaan apartemen bisa karena uang yang dikelola dengan nilai yang tidak sedikit jumlahnya.

"Semua masalah itu bisa dibicarakan baik-baik. Kalau perlu pengelolaan juga bisa diserahkan ke lembaga profesional yang dipantau oleh pemilik unit yang sah. Intinya adalah semua harus memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga kualitas dan kondisi bangunan tetap terawat dan terjaga dengan baik." (S-2)

Baca Juga

DOK: SINARMAS LAND

Sinar Mas Land Siapkan Bantuan 25.000 Alat Uji Covid-19

👤RO 🕔Selasa 07 April 2020, 21:10 WIB
Puluhan ribu rapid test kit tersebut rencananya diserahkan ke Kementerian Kesehatan sebanyak 12.500 alat dan sisanya ke sejumlah pemerintah...
Antara

Menteri PUPR Bakal Minta Relaksasi Pembayaran Kewajiban Jalan Tol

👤Antara 🕔Selasa 07 April 2020, 20:49 WIB
Jalan tol mengalami penurunan sekitar 40 sampai dengan 60 persen dari LHR pada hari-hari...
Antara

Pemerintah Percepat Program Padat Karya Tunai

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Selasa 07 April 2020, 20:08 WIB
Kementerian Koordinator Perekonomian tengah menyiapkan sejumlah program guna melindungi masyarakat dari dampak penyebaran virus korona...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya