Selasa 26 April 2016, 09:38 WIB

Mantan Pimpinan KPK Tolak Hadiri Panggilan Komisi III Terkait Sumber Waras

Al Abrar/MTVN | Politik dan Hukum
Mantan Pimpinan KPK Tolak Hadiri Panggilan Komisi III Terkait Sumber Waras

Antara/M Agung Rajasa

 

KOMISI III DPR dijadwalkan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan mantan Pimpinan KPK pagi ini, Selasa (26/4). Namun para mantan pimpinan KPK itu menolakhadir memenuhi pemanggilan terkait kasus RS Sumber Waras (SW) lantaran masih tahap penyelidikan.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi III Bambang Soesatyo yang menerima pesan singkat dari Taufiqurrahman Ruki Cs dari Sekretariat Komisi III.


Berikut isi pesan singkat Ruki:

Dengan tidak bermaksud mengurangi rasa hormat kami kepada DPR untuk menjalankan fungsi pengawasannya, kami para Mantan Pimpinan KPK, masing masing Taufiequrachman Ruky, Adnan Pandu Praja, Zulkarnaen, Johan Budi dan Indriyanto Seno Adji, berpendapat bhhwa proses hukum oleh KPK terhadap dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam pembelian tanah YSSW oleh Pemda DKI masih berjalan dan saat ini masih dalam tahapan penyelidikan.

Untuk menghindari kesan adanya destruksi independensi penanganan kasus maupun indepensi kelembagaan KPK, maka dengan segala hormat kami berhalangan utk menhadiri undangan dari Komisi 3 DPR RI.

Tentang dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi pada kasus diatas, kami berpendapat sebaiknya diserahkan sepenuhnya kpd KPK sesuai dengan SOP pada KPK,

Terimakasih.

Hormat kami,

Taufiequrachman Ruky.

Zulkarnain.

Adnan Pandupraja.

Johan Budi.

Indrianto Senoaji.

Meski demikian Bambang memastikan, Komisi III akan kembali mengundang Ruki Cs itu usai reses sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam tata tertib dewan dan UU MD3. Lantaran keterangannya soal KPK meminta BPK lakukan audit investigasi dengan tujuan tertentu, sangat penting bagi dewan dan masyarakat terkait kasus Sumber Waras.

"Seingat kami, permintaan audiit investigasi kepada BPK selaku auditor negara itu paling tidak ada bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi (mark-up). Dan bukan soal ada atau tidak adanya niat jahat," ujar Bambang. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More