Selasa 26 April 2016, 09:41 WIB

KPK Dalami Kaitan Uang di Rumah Nurhadi dan Edy

Basuki Eka Purnama | Politik dan Hukum
KPK Dalami Kaitan Uang di Rumah Nurhadi dan Edy

Antara/Widodo S Jusuf

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami hubungan uang yang ditemukan di rumah Sekretaris MA Nurhadi dan panitera-sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution.

"Semuanya akan kita kembangkan ke sana kan tapi apakah ada hubungannya antara uang yang diterima Edy itu dengan uang yang ada di rumahnya Pak Nurhadi terus kita kembangkan. Bisa saja kan tidak ada hubungannya. Misalnya, masing-masing main sendiri di bawah dan di atas. Itulah yang akan kita dalami," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di gedung KPK, Senin (25/4) malam.

KPK pada 21 April telah menggeledah rumah Sekretaris MA Nurhadi di Jalan Hang Lekir, Kebayoran Baru dan menemukan sejumlah uang dalam perkara.

Penggeledahan itu terkait dengan penyidikan kasus dugaan pemberian hadiah atau janji terkait pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang didaftarkan di PN Jakpus.

"Nilai uang saya belum tahu, bagaimana modusnya dan hubungan Nurhadi dan Edy itu masih diselidiki, di penyidikan saya tidak bisa mengungkapkan apa perannya Nurhadi," tambah Alexander.

Dengan demikian KPK hingga saat ini belum menetapkan tersangka baru dalam kasus ini meski Nurhadi pun sudah dicegah bepergian keluar negeri selama enam bulan sejak 21 April.

"Kami pimpinan belum bisa menentukan apa langkah-langkah berikutnya terkait dengan penetapan siapa itu Pak Edy Nasution dan kaitannya dengan Pak Nurhadi masih terus didalami," tambah Alexander.

Namun, Alexander mengakui salah satu kasus yang terkait dengan perkara ini adalah sengketa bisnis antara PT Direct Vision yang merupakan bagian dari Lippo Group dengan Grup Astro, korporasi yang berasal dari Malaysia dan Belanda.

PT Direct Vision yang merupakan bagian dari Lippo Group dengan Grup Astro, korporasi yang berasal dari Malaysia dan Belanda.

Kedua kelompok bisnis itu pecah kongsi dan masuk ke pengadilan arbitrase Singapura International Arbitration Center (SIAC) dengan putusan Grup Lippo harus membayar ganti rugi US$230 juta dan Rp6 miliar ke Astro All Asia Network Plc.

Namun. atas putusan itu, Lippo Group mengajukan pembatalan putusan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tapi kalah hingga tingkat kasasi sehingga Lippo pun mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

"Kalau keberlakukan keputusan arbitrase sebetulnya arbitrase Singapura sudah memenangkan Astro, terus salah satu pihak juga mengajukan arbitrase BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), putusannya kan beda, mana yang dieksekusi itu kan," ungkap Alexander.

KPK melakukan OTT pada Rabu (20/4) di hotel Accacia Jalan Kramat Raya Jakpus dan mengamankan pansek PN Jakpus Edy Nasution dan seorang swasta Doddy Aryanto Supeno. Penangkapan dilakukan seusai Doddy memberikan uang Rp50 juta kepada Edy dari komitmen seluruhnya Rp500 juta terkait pengurusan perkara di tingkat PK di PN Jakarta Pusat. (Ant/OL-3)

Baca Juga

dok.medcom

Pimpinan DPD RI Peringati Hari Pancasila secara Virtual

👤Muhamad Fauzi 🕔Senin 01 Juni 2020, 21:05 WIB
NONO Sampono menghadiri Peringatan Hari Lahir Pancasila secara virtual di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin,...
Ilustrasi

Pilkada Serentak 2020 Diprediksi Temui Banyak Kendala

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 01 Juni 2020, 19:38 WIB
"Misalnya saja Peraturan KPU terkait tahapan, program dan jadwal serta PKPU tentang pelaksanaan pilkada di masa pandemi belum jelas...
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Laporan Gratifikasi Lebaran ke KPK Tahun ini Capai Rp62,8 Juta

👤Antara 🕔Senin 01 Juni 2020, 18:50 WIB
Barang gratifikasi masih berkisar pada parsel makanan, barang pecah belah, voucher, dan uang dengan nilai laporan terendah Rp50 ribu hingga...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya