Selasa 26 April 2016, 09:17 WIB

KPK Telusuri Aliran Suap ke MA

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
KPK Telusuri Aliran Suap ke MA

MI/Rommy Pujianto

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri peruntukan uang dolar yang disita dari rumah dan ruang kerja Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. Rumah mewah Nurhadi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan ruang kerjanya di Gedung MA, digeledah KPK pada Kamis (21/4). Hal itu terkait dengan kasus yang menjerat Panitera sekaligus Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution.

Saat menggeledah kedua tempat itu, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen dan lebih dari tiga tas berisi pecahan US$100. Uang itu diduga berkaitan dengan penanganan perkara di PN Jakpus. Namun, belum ada penjelasan berapa jumlah dolar yang disita itu karena KPK masih menghitungnya.

"Masih dalam proses (penelusuran)," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Jakarta, kemarin.

KPK, pada 21 April lalu, menetapkan Edy Nasution sebagai tersangka kasus dugaan suap. Dia diduga telah menerima uang ratusan juta rupiah dari pihak swasta bernama Doddy Aryanto Supeno. Edy dijanjikan uang hingga Rp500 juta. Suap itu terendus oleh KPK sehingga Edy dan Doddy tertangkap tangan seusai penyerahan uang di Hotel Acacia, Jakarta Pusat, Rabu (20/4).

Doddy ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap, sedangkan Edy sebagai tersangka penerima suap terkait dengan upaya pengajuan peninjauan kembali (PK) perkara PT First Media melawan PT Astro di PN Jakpus.

Berkenaan dengan itu, KPK memastikan akan memeriksa Nurhadi. Pemeriksaan itu merupakan upaya penyidik KPK untuk menelusuri aliran suap ke lingkungan MA. "Iyalah (akan dipanggil)," kata Saut.

Kendati demikian, Saut mengaku belum mengetahui jadwal pemeriksaan terhadap Nurhadi. "Sabar," ujarnya. Nurhadi telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri oleh Ditjen Imigrasi Kemenkum dan HAM atas permintaan KPK.

Usut tuntas
Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) mengusulkan KPK menempatkan personel mereka di MA guna mengawasi seluruh langkah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia tersebut. "Penempatan personel KPK di kantor MA sangat diperlukan untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi yang terjadi di lembaga tersebut," kata Ketua Umum DPP Ikadin Sutrisno.

Ia mengemukakan itu dalam menanggapi operasi tangkap tangan terhadap Edi Nasution yang dilanjutkan dengan penggeledahan ruang kerja Sekretaris MA Nurhadi. "Penempatan personel KPK juga bisa untuk mengantisipasi kejadian serupa di kemudian hari," tukas Sutrisno.

Ikadin berharap KPK bisa menyelesaikan kasus itu hingga ke tingkat pejabat yang lebih tinggi di lingkungan MA. Tidak hanya sekretaris, tapi juga Ketua MA jika dianggap telah ada bukti permulaan yang cukup.

Menurut dia, praktik mafia peradilan tidak akan hilang jika tidak ada penyelidikan secara menyeluruh yang memberikan efek jera bagi pelaku. "Sebenarnya praktik mafia peradilan di MA itu sudah berjalan lama, tapi baru dalam beberapa bulan terakhir ini bisa terungkap setelah tertangkapnya Andri Tristianto Sutrisna dan Edy Nasution yang diduga melibatkan pejabat di MA," ucap Sutrisno.

Berdasar data Ikadin dari sejumlah daerah, praktik mafia peradilan kian marak dan masif. Hal itu disebabkan lemahnya pengawasan MA terhadap kinerja pengadilan di Indonesia.

Karena itu, penempatan personel KPK di MA sudah sangat mendesak dan sudah semestinya semua pihak mendukung. "Kami siap memberikan data kepada KPK menyangkut pihak-pihak di MA yang bisa memainkan putusan perkara dengan menerima suap dari pihak yang beperkara," paparnya. (Ant/P-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More