Selasa 26 April 2016, 08:18 WIB

DPR Ulur Penggantian Fahri 3 Minggu

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
DPR Ulur Penggantian Fahri 3 Minggu

Antara/Rivan Awal Lingga

 

PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) harus bersabar dalam mengganti Fahri Hamzah ke Ledia Hanifa Amaliah dari kursi Wakil Ketua DPR.

Rapat pimpinan DPR menyepakati pembentukan tim hukum untuk mengkaji surat dari Fraksi PKS yang menginginkan penggantian itu.

"Kita putuskan dibentuk satu kajian oleh biro hukum. Mereka akan bekerja sekitar tiga minggu dan akan dibahas dalam rapat pimpinan saat masa sidang selanjutnya," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon seusai rapim di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Dengan demikian, surat F-PKS itu ditindaklanjuti pada masa sidang selanjutnya, sebab parlemen memasuki masa reses pada 29 April. Dia juga menegaskan posisi Fahri saat ini masih sebagai pemimpin dewan karena ada gugatan terhadap keputusan pemberhentian dirinya dari PKS.

"Tidak akan ada tindak lanjut, stasus quo. Kita kaji dulu," imbuh Fadli.

Soal alasan pimpinan DPR membuat kajian mengenai surat dari PKS, Fadli mengatakan pihaknya menghendaki prosesnya sesuai dengan tata tertib DPR, yakni UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta UU 2/2011 tentang Partai Politik.

"Ini menyangkut nasib orang. Jangan sampai orang digantikan, kemudian pengadilan menyatakan tidak bersalah. Setiap permasalahan yang menyangkut PAW (pergantian antarwaktu), selama ada proses hukum, tidak bisa ditindaklanjuti sampai ada kekuatan hukum tetap," tandas politikus Partai Gerindra itu.

Selain itu, Fadli menerangkan surat PKS yang diterima pimpinan terkait dengan pemberhentian Fahri hanya satu, bukan dua--PAW dan penggantian posisi Fahri dari posisi pemimpin DPR karena diberhentikan.

Tidak terkait
Saat menanggapi hal itu, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid kembali menegaskan seyogianya penggantian Fahri didasarkan penunjukan dari partai. Artinya, itu tidak terkait dengan status hukum yang digugat Fahri atas pemberhentian dirinya.

"DPP PKS menyurati fraksi dan fraksi menyurati pimpinan DPR untuk melaksanakan tata tertib DPR, dan memang tidak harus menunggu ada keputusan hukum," kata dia.

Hidayat menambahkan tim hukum PKS juga akan mengkaji alasan hukum pimpinan DPR tersebut.

Di sisi lain, Fahri dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran kode etik. Ia dituding menyalahgunakan fasilitas sebagai pemimpin DPR untuk kepentingan pribadi. Ia dilaporkan ke MKD oleh Aliansi Masyarakat Peduli Bangsa.

Mereka mengatakan pada 20 April lalu, dalam tayangan televisi swasta (TV One), tampil warta parlemen yang memberitakan pencalonan Fahri dalam kapasitas Wakil Ketua DPR/Korkesra/Fraksi PKS Dapil NTB sebagai kandidat Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI).

Namun, Fahri tak ambil pusing dengan pelaporan itu. "Biasa saja itu," cetusnya.

Mengenai pembentukan tim hukum oleh pimpinan DPR, pakar hukum tata negara Andi Irmanputra Sidin menilai hal itu tepat. "Itu sudah pas. Memang lebih baik dibuat tim untuk mengkaji," ujarnya saat dihubungi, tadi malam.

Menurut dia, langkah itu sesuai dengan rambu-rambu konstitusi, yaitu menjaga wibawa dan martabat parlemen. "Saya menduga, kalau mereka asal mengikuti saja surat PKS, wibawa parlemen runtuh. Mereka juga takut menyalahi aturan," tuturnya.

Urusan posisi atau jabatan Fahri, lanjut dia, merupakan amanat konstitusi yang tidak linear dengan kewenangan partai untuk kapan saja bisa mencopotnya. "Hak dia sebagai anggota DPR itu tidak linear dengan kebijakan partai. Partai dengan demikian tidak bisa asal mencopot atau memecat. Menurut saya, ikuti saja mekanismenya," pungkas Irman. (Ths/X-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More