Selasa 26 April 2016, 08:10 WIB

PP Pengetatan Remisi Jadi Kambing Hitam

PP Pengetatan Remisi Jadi Kambing Hitam

Foto: Antara/Agus Bebeng

 

BERBAGAI kerusuhan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan, teranyar di LP Banceuy, Bandung, Jawa Barat, diduga dilakukan penumpang gelap. Tujuannya ialah mendorong revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Pengetatan Remisi.

Hal itu dikatakan peneliti Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho saat dihubungi kemarin.

"Saya curiga ada penumpang gelap. Ketika pemerintah mengatakan kerusuhan itu terkait dengan pengetatan remisi untuk terpidana narkotika, terorisme, dan korupsi, ada misi tertentu yang ingin digolkan, yaitu meloloskan revisi pengetatan remisi di PP No 99 Tahun 2012 itu," jelasnya.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly kembali menyebutkan PP No 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai salah satu pemicu sejumlah kerusuhan di dalam LP.

"Sistem hukum terintegrasi harus harmonis agar sistem menjadi lebih baik. Permasalahan kelebihan penghuni, understaffed (kekurangan staf), atau rasa frustrasi warga binaan karena tidak memiliki harapan untuk mendapatkan remisi dapat diatasi," kata Yasonna pada Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan di Jakarta, kemarin.

Di kesempatan yang sama, pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Mudzakir mengatakan PP itu merupakan cermin pemasyarakatan yang kolonial. "PP 99 ini cermin hukum yang emosi," tegasnya.

Senada, Wakil Presiden Jusuf Kalla sepakat PP tersebut harus direvisi.

"Remisi merupakan hak bagi narapidana yang berkelakuan baik," ujarnya di Kantor Wapres, Jakarta, kemarin.

Namun, Kalla mengakui tidak adanya remisi bagi para napi kasus pidana luar biasa bukan satu-satunya penyebab kerusuhan di beberapa LP dalam dua bulan terakhir. Permasalahan lainnya ialah kelebihan kapasitas dan kurangnya pengamanan.

Salah satu solusi, menurut Kalla, ialah negara harus mampu menurunkan tingkat kejahatan.

"Makin berkurang orang masuk penjara, LP tidak kelebihan kapasitas. Berarti kejahatan harus kurang."

Dalam pandangan Emerson, kerusuhan di LP dengan pengetatan remisi tidak ada korelasinya, termasuk soal kelebihan penghuni.

"Ini kan dijadikan kambing hitam saja. Kenapa di Sukamiskin tidak terjadi hal yang sama? Di sana penghuninya lebih banyak. Umumnya terpidana korupsi. Tapi (kerusuhan) tidak terjadi," tukasnya. (Ths/Cah/Deo/Kim/X-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More