Selasa 26 April 2016, 08:06 WIB

Reformasi Pajak Terus Berlanjut

Astri Novaria | Politik dan Hukum
Reformasi Pajak Terus Berlanjut

MI/Panca Syurkani

 

PRESIDEN Joko Widodo mengingatkan aparat pajak di seluruh Tanah Air agar tidak berhenti mereformasi perpajakan baik dengan maupun tanpa kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty).

Demikian pernyataan Jokowi ketika memimpin rapat pembahasan tax amnesty di Kantor Kepresidenan, kemarin.

"Penegakan hukum kepada wajib pajak harus terus dilakukan. Terlebih lagi bila di kemudian hari ditemukan data baru mengenai ketidakbenaran pelaporan pajak. Kita inginkan repatriasi modal yang tersimpan di bank luar negeri untuk menggerakkan perekonomian nasional," kata Presiden.

Jokowi menghormati proses legislasi terkait dengan RUU Pengampunan Pajak yang hingga kini masih berlangsung di DPR. Presiden menegaskan tax amnesty bermanfaat terutama dalam hal penerimaan negara.

Sebelumnya, Kakanwil Ditjen Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv mengemukakan kini ada sekitar 2.000 perusahaan asing menghindari pajak dengan cara membayar pajak dalam jumlah kecil. Mayoritas dari perusahaan itu tergolong kakap yang bergerak di industri kosmetik, otomotif, perbankan, kimia, dan sepatu.

"Praktik merugikan negara itu dilakukan dengan modus terkesan wajar. Mereka membuat special purpose vehicle (SPV) di negara lain," ujar Haniv (Media Indonesia, 25/4).

Menkeu Bambang Brodjonegoro sejak beberapa waktu lalu sudah mengidentifikasi sekitar 1.900 perusahaan asing yang eksis secara legal formal tetapi tidak memiliki operasi. Mereka mengemplang pajak penghasilan (PPh) badan pasal 25 dan 29 karena menyimpan uang pemilik di salah satu negara. "Uang yang disimpan belum tercatat sebagai aset yang dilaporkan di dalam surat pemberitahuan pajak. Tentu ini menjadi bagian yang kami kejar. Kami berharap pemilik uang ikut di dalam program pengampunan pajak."

Bambang mengakui pemerintah kehilangan potensi pajak Rp500 triliun dari sekitar 1.900 perusahaan asing di Indonesia yang selama 10 tahun terakhir mengemplang pajak. "(Tidak bayar) karena selalu mengklaim rugi. Seharusnya perusahaan membayar rata-rata Rp25 miliar per tahun."

Kepastian hukum
Karena itu, pemerintah sebagaimana disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung segera membentuk tim gabungan di bawah koordinasi menkeu untuk memberikan kepastian hukum kepada siapa pun yang akan membawa kembali uangnya ke Indonesia.

Hanya, Bambang menegaskan jaminan kepastian hukum itu tidak berarti pemerintah menghilangkan potensi pidana. "Kalau dia kebetulan ditangkap karena pidana lain, tax amnesty tidak bisa mengampuni pidana yang dilakukan. Akan tetapi, tidak boleh sumber penyelidikannya berasal dari apa yang dilaporkan. Itulah kepastian hukum."

Ketua Komisi XI DPR Ahmadi Noor Supit menambahkan susutnya penerimaan pajak harus diimbangi dengan pelonggaran peraturan. "Kalau ketentuan umum perpajakan direvisi, pajak penghasilan dan pertambahan nilai disesuaikan, mereka betah di sini."

Di sisi lain, Bambang menegaskan tax amnesty bukan sekadar untuk penerimaan pajak, melainkan juga mengajak WNI yang kebetulan lebih beruntung ikut pula memikirkan bangsanya dengan menginvestasikan uang di Indonesia.

"Pada 2018 berlaku automatic exchange of information atau pertukaran data otomatis untuk informasi pajak. Ke depan tidak ada lagi negara yang menyembunyikan uang yang seharusnya dilaporkan kepada otoritas pajak yang relevan," tandas Bambang. (Fat/Jay/X-4)

Baca Juga

MI/ARYA MANGGALA

NasDem : Penggantian PSN Perlu Pertimbangan Sistem Pertahanan

👤Teguh Nirwahyudi 🕔Minggu 31 Mei 2020, 17:54 WIB
KEMENTERIAN Koordinator Perekonomian mengusulkan penggantian Proyek pesawat R80 dan N245 menjadi proyek drone dalam usulan Proyek Strategis...
MI/Susanto

Ketua Komisi I Desak Pemerintah Lindungi WNI di AS

👤Antara 🕔Minggu 31 Mei 2020, 17:33 WIB
Dia meminta perwakilan pemerintah RI di AS untuk menghubungi WNI yang ada di sana secara acak untuk memastikan kondisi keamanan mereka...
MI/Andri Widiyanto

Ada Ganjalan Hukum dan Politis dalam Penunjukkan Dirut Baru TVRI

👤Ihfa Firdausya 🕔Minggu 31 Mei 2020, 17:03 WIB
Komisi I DPR RI menilai keputusan Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI melantik dirut baru meninggalkan beberapa...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya