Selasa 26 April 2016, 06:53 WIB

Mendagri Minta Perda Penghambat Investasi Dibatalkan

Basuki Eka Purnama | Politik dan Hukum
Mendagri Minta Perda Penghambat Investasi Dibatalkan

ANTARA/Ampelsa

 

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta kepala daerah membatalkan peraturan daerah yang menghambat investasi dan perizinan, termasuk Perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

"Semua Perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi harus dibatalkan, terutama perda yang menghambat investasi dan perizinan," ujar Mendagri dalam pidato yang dibacakan Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal HP di Samarinda, Senin (25/4).

Mukmin membacakan sambutan itu ketika menjadi Inspektur Upacara dalam rangka peringatan Hari Otonomi Daerah XX di halaman Kantor Gubernur Kaltim.

Dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan Nawa Cita, yakni untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan negara di bidang ekonomi, termasuk dalam upaya mendorong pertumbuhan iklim investasi di Indonesia, maka setiap daerah harus turut mendukungnya.

Menurut mendagri, ketika memberikan sambutan dalam pembukaan Konferensi Nasional Forum Rektor Indonesia 2016 di Universitas Negeri Yogyakarta beberapa waktu yang lalu, Presiden Joko Widodo menyatakan terdapat 42.633 peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, termasuk terdapat sekitar 3 ribu Peraturan Daerah (Perda) yang harus dibatalkan pada 2016.

Sedangkan berdasarkan catatan Kementerian Dalam Negeri, masih terdapat sejumlah pemerintah daerah yang berkinerja rendah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga masih harus ditingkatkan karena terdapat sejumlah faktor penentu dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Kemendagri memiliki catatan tersebut karena setiap tahun pihaknya melakukan evalusi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD), yakni evaluasi yang dilakukan berdasarkan pada laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) yang disampaikan oleh masing-masing kepala daerah.

"Kepala daerah dan wakil kepala daerah mulai tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, memegang posisi kunci dalam mengembangkan kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga kinerjanya harus terus ditingkatkan," pungkasnya. (Ant/OL-3)

Baca Juga

 Biro Pers Sekretariat Presiden/Kris

Presiden Tekankan Pentingnya Penggunaan Satu Data Covid-19

👤Andhika Prasetyo 🕔Kamis 04 Juni 2020, 12:10 WIB
Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya penggunaan satu data terkait penanganan covid-19 di Tanah...
Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden

Jokowi Minta Penanganan Covid-19 Fokus di Tiga Provinsi

👤Andhika Prasetyo 🕔Kamis 04 Juni 2020, 12:04 WIB
Tiga provinsi tersebut meliputi Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan yang menjadi perhatian Presiden Jokowi karena masih...
DOK DPR RI

Azis Syamsuddin Terima Kunjungan Pengusaha AP2LI

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 04 Juni 2020, 12:00 WIB
Azis menyambut baik kedatangan perwakilan anggota AP2LI yang meminta masukan dan saran atas masalah terkait bidang usaha MLM di...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya