Senin 25 April 2016, 23:23 WIB

Pemerintah Akan Bentuk Satgas Panama Papers

Astri Novaria | Politik dan Hukum
Pemerintah Akan Bentuk Satgas Panama Papers

MI/Susanto

 

JAKSA Agung HM Prasetyo menyatakan pemerintah akan membentuk Satgas Panama Papers. Dibentuknya satgas tersebut bertujuan untuk mendalami tentang Panama Papers atau daftar orang-orang yang mendirikan perusahaan offshores di luar negeri.

"(Satgas) dari unsur penegak hukum, Kemenkeu, dan PPATK yang pasti. Sebenarnya PPATK dan Menkeu puny data yang sama, tinggal itu kita klarifikasi bersama dengan Satgas ini" kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/4).

Prasetyo menjelaskan dibentuknya satgas Panama Papers tersebut bertujuan untuk mengetahui kebenaran dari data-data yang berada dalam dokumen Panama Papers.

"Bagaimana data-data itu kebenarannya seperti apa, validitasnya seperti apa. Itulah yang saya katakan harus ada tim, satgas tadi, melakukan verifikasi, validasi, melakukan pengkajian bersama. Kita pilah-pilah," ujarnya.

Satgas tersebut, lanjut dia, juga bertujuan untuk mendalami maksud dari tujuan membentuk perusahaan offshores. Sebab, pemilik perusahaan belum tentu melakukan tindakan kriminal. Sebab, kata dia, membentuk perusahaan offshores adalah trik bisnis.

"Yang namanya offshore company kan tidak semuanya dibuat dengan latar belakang melakukan kejahatan. Kadan memang itu trik- bisnis. Misalnya, untuk menghindari pajak ganda. Katakanlah memberikan jaminan kepada perusahaan asing. Kan ketika perusahaan nasional kita, swasta nasional kita mengadakan kerja sama dengan perusahaan asing, seringkali mereka kurang begitu yakin dengan apakah regulasi atau jaminan apapun di negara kita. Nah ini diperlukan perusahaan lain di negara itu," paparnya.

Yang tidak bisa ditolerir, sambung Prasetyo, Prasetyo, bila offshore company itu dibuat untuk menampung hasil-hasil kejahatan. Misalnya, menampung dana-dana peredaran narkoba, terorisme, human trafficking, dan lainnya.

"Tetapi Kala untuk menampung hasil korupsi atau untuk membebaskan diri dari pengenaan pajak kita itu yan haru dicermati," tandasnya.

Saat ditanya lebih lanjut kapan realisasi dari Satgas ini, pihaknya belum dapat memastikannya. Namun, menurutnya perlu pembentukan Satga dalam melakukan pengkajian bersama.

"Yang berkaitan dengan kriminalitas tentu pelaksana hukum akan turun. Kalau berkaitan semata-mata hanya karena pajak, ya nanti Menkeu dan Dirjen Pajak yang akan bekerja," pungkasnya. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More