Senin 25 April 2016, 18:04 WIB

Kewenangan Bawaslu Harus Diperkuat

Nur Aivanni | Politik dan Hukum
Kewenangan Bawaslu Harus Diperkuat
 

DIREKTUR Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengakui perlu adanya penguatan kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yakni bisa menjatuhkan sanksi administratif. Dengan begitu, kata dia, penegakkan hukum terkait sanksi administratif tidak akan berlarut-larut.

"Kami setuju penguatan kewenangan Bawaslu untuk menjatuhkan sanksi administratif dalam penyelenggaraan pilkada. Rekomendasi Bawaslu tersebut bersifat final dan mengikat dan wajib ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pilkada," terangnya, Senin (25/4).

Kendati demikian, Titi mengusulkan agar kewenangan eksekusi administratif tersebut hanya diberikan kepada Bawaslu RI, bukan lembaga di bawahnya. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga mutu penegakkan hukumnya, menghindari terjadinya politisasi aktor politik lokal, serta menjaga konsistensi dalam penerapannya di seluruh Indonesia.

Ia mengusulkan Bawaslu RI dapat menjatuhkan sanksi administratif dari tiga temuan. Yakni, berdasarkan temuan pelanggaran langsung oleh Bawaslu RI, rekomendasi Bawaslu Provinsi, dan rekomendasi Panwas Kabupaten/Kota yang ikut pilkada.

"Atas dasar itu Bawaslu RI melakukan analisis dan pengkajian sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup, kalau memang terjadi politik uang yang melibatkan calon, parpol pendukung/pengusung, tim kampanye baik resmi atau tidak resmi tapi terhubung oleh calon maka dia bisa diputuskan," paparnya.

Dalam memperkuat kewenangan Bawaslu RI, Titi menyarankan agar Bawaslu RI juga harus dilengkapi dengan kewenangan tambahan dalam melakukan pengusutan dan penyelidikan di lapangan serta akses transaksi di perbankan. Pasalnya, lanjut Titi, kewenangan Bawaslu tersebut sudah bisa dikategorikan sebagai instansi penegak hukum.

Selain itu, Titi juga menyoroti agar cakupan politik uang harus diperluas. Ia meminta agar definisi politik uang bukan hanya mengenai jual beli suara kepada pemilih, tapi juga mahar politik, suap kepada penyelenggara (Panwas, DKPP, KPU) dan hakim. "Definisi dan cakupan tahapannya juga harus diperluas," tambahnya.

Ia menyampaikan dengan adanya penguatan kewenangan Bawaslu tersebut, maka penegakkan hukum akan jauh lebih efektif. Di sisi lain, Bawaslu pun ditantang agar tidak main-main dengan kewenangannya tersebut. Untuk itu, Bawaslu perlu menata kelembagaannya sehingga mereka benar-benar mampu mengemban kewenangannya yang baru. (OL-2)

Baca Juga

Medcom.id

DPR Aklamasi Setujui Perppu Pilkada Jadi UU

👤Uta/P-3 🕔Rabu 15 Juli 2020, 04:42 WIB
Dengan disetujuinya perppu menjadi UU diharapkan semua pihak yang berkepentingan, khususnya penyelenggara pemilu dan jajaran pemerintah...
MI/ADAM DWI

Ribuan ASN Dukung Calon Independen

👤Indriyani Astuti 🕔Rabu 15 Juli 2020, 04:27 WIB
Dukungan yang diberikan melalui fotokopi KTP itu jelas menyalahi aturan hukum yang mengharuskan ASN menjaga netralitas dalam kontestasi...
MI/Soleh

Pembentukan Pansus Djoko Tjandra Berkembang

👤Uta/Rif/X-10 🕔Rabu 15 Juli 2020, 04:10 WIB
Saya baca suasananya seluruh anggota Komisi III yang sembilan fraksi itu semua sama menginginkan karena kita...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya