Kamis 07 April 2016, 14:53 WIB

KPU Sukabumi Ajukan Anggaran Rp19,7 Miliar

Benny Bastiandy | Nusantara
KPU Sukabumi Ajukan Anggaran Rp19,7 Miliar

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi, Jawa Barat, akan mengajukan anggaran Rp19,7 miliar untuk kebutuhan pemilihan wali kota dan wakil wali kota 2018 mendatang. Besaran biaya yang nanti direalisasikan tergantung kemampuan anggaran pemerintah daerah.

"Dibanding periode sebelumnya, ajuan anggaran pelaksanaan pemilukada relatif meningkat karena menyesuaikan dengan aturan perundang-undangan. pilkada periode sebelumnya di kisaran Rp19 miliar. Kalau sekarang kita ajukan menjadi Rp19,7 miliar," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi, Hamzah, di Balai Kota Sukabumi, Kamis (7/4).

Peningkatan indeks pengalih anggaran itu satu di antara yang cukup menyedot biaya ialah penyediaan alat peraga kampanye pasangan calon. Sesuai regulasi yang ada sekarang, alat peraga kampanye pasangan calon menjadi beban KPU.

"Periode sebelumnya anggaran sekitar Rp19 miliar itu dialokasikan untuk dua putaran, pelaksanaan PSU (pemungutan suara ulang), hingga putusan sela. Tapi yang periode nanti anggarannya untuk satu putaran. Alokasinya selain untuk penyediaan alat peraga kampanye pasangan calon, juga adanya permenkeu (Peraturan Menteri Keuangan) yang mengharuskan honor penyelenggara meningkat, serta masa kerja menjadi 12 bulan manakala terjadi sengketa pemilukada," bebernya.

Hamzah menyebutkan anggaran sebesar Rp19,7 miliar bisa saja tak digunakan seluruhnya ketika terjadi perubahan regulasi. Kelebihan anggaran akan dikembalikan lagi ke pemerintah daerah.

"Kalau ada perubahan regulasi tentunya anggaran akan disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya soal alat peraga kampanye, jika ada perubahan regulasi baru dikembalikan lagi ke pasangan calon berarti ada efisiensi anggaran," ujarnya.

Hal teknis yang mesti diperhatikan adalah sosialisasi pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Pasalnya, kata Hamzah, sampai sekarang masih terjadi kesimpangsiuran informasi di kalangan masyarakat menyangkut jadwal pelaksanaannya.

"Ada yang berpendapat pelaksanaan pimilukada itu pada 2017 ada juga yang berpendapat 2018. Ini perlu disosialisasikan kepada semua kalangan dan tentunya membutuhkan anggaran. Kalau mengacu kepada peraturan yang lama, pelaksanaan pemilukada Kota Sukabumi berlangsung Juni 2018. Makanya, sekarang kami menunggu regulasi selanjutnya dari Komisi Pemilihan Umum RI," bebernya.

Masih simpang-siurnya jadwal pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota juga menjadi bahasan bersama DPRD. Jika masih mengacu pada aturan lama, lanjut Hamzah, berarti pada Juli 2017 harus sudah memasuki tahapan dan jadwal.

"Dari sekarang kita intensifkan hearing bersama pemkot kaitan proses penganggarannya karena kan harus dibuat perda dulu. Apalagi anggarannya cukup besar. Termasuk juga hearing dengan DPRD yang harus ikut mengawal anggaran untuk pelaksanaan pemilukada nanti," pungkasnya. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More