Senin 01 Juni 2015, 00:00 WIB

MRP Apresiasi Pengakuan Tanah Adat

Administrator | Nusantara
MRP Apresiasi Pengakuan Tanah Adat

ANTARA/Andreas Fitri Atmoko

 
Majelis Rakyat Papua (MRP) mengapresiasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terkait dengan kebijakan sertifikat komunal bagi kelompok masyarakat adat.

"Ini (sertifikat komunal) sebuah pengakuan negara terhadap masyarakat Papua," kata Ketua MRP Provinsi Papua Barat Vitalis Yumte di Yogyakarta, Jumat (29/5).

Vitalis mengatakan program sertifikasi komunal dapat menjaga martabat sebuah bangsa Indonesia terhadap rakyat Papua. Vitalis menuturkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) akan membentuk tim dari BPN setempat bersama pemerintah daerah, guna memverifikasi jumlah suku dan lahan tanah yang di tempati kelompok adat.

Vitalis berharap kebijakan itu segera dilaksanakan guna menghindari sengketa lahan masyarakat adat. Selain itu, sertifikat komunal juga dapat mengoptimalkan asas kemanfaatan lahan dalam kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.

Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mengungkapkan Papua memiliki lima wilayah suku adat dan Papua Barat terdapat dua wilayah suku adat.

Menurut Mathius, lahan tanah itu sudah jelas milik rakyat, tetapi pemerintah harus memberikan pengakuan dan hak ulayat terhadap masyarakat adat. "Permen (peraturan menteri) merupakan kemajuan yang besar," ucap Mathius.

Mathius menyatakan pelaksanaan kebijakan sertifikat komunal harus berasal dari Kementerian ATR/BPN. Mathius optimistis masyarakat Papua menilai kebijakan sertifikat hak komunal merupakan kemajuan pengakuan dari pemerintah.

Menteri ATR/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan mengemukakan persoalan status lahan tanah di Papua akan dibentuk regulasi permen yang dituangkan dalam Undang-Undang mengenai Pertanahan. Ferry menyatakan masyarakat Papua membutuhkan permen yang mengatur hak komunal atas lahan kelompok masyarakat adat.

Ferry menekankan kebijakan hak komunal itu sebagai pengakuan dan perlindungan negara terhadap lahan milik kelompok masyarakat adat. Namun, Ferry menegaskan pihaknya tidak akan turut campur masalah sistem pembayaran tanah adat, karena sesuai kesepakatan dan sudah menjadi tradisi masyarakat Papua dan Papua Barat.

Di bagian lain, Ferry berharap pembangunan Bandara Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, bisa diselesaikan secara musyawarah. Itu terkait dengan gugatan izin penetapan lokasi (IPL) Bandara bernomor 68/Kep/2015 yang dikeluarkan Gubernur DIY ke PTUN.

"Jalan yang ditempuh melalui PTUN menjadi kering. Kita musyawarah saja. Toh, kemanfaatan bandara ini untuk masyarakat," kata politikus Partai NasDem itu seusai penutupan Rapat Kerja Nasional ATR/BPN di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Jumat (29/5) malam. (AT/N-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More